Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Kapolri: 28 Saksi Diperiksa, Target Sadap dari Istana ke Mahasiswa

Kapolri memaparkan bukti dugaan penyadapan di Komisi III: 28 saksi dan 6 ahli diperiksa, 15 ponsel dan 7 flashdisk disita. Soal makar, buktinya masih didalami.

Oleh 12 NOV 2026 5 menit baca
Ilustrasi ponsel, flashdisk, dan dokumen yang disita sebagai barang bukti di atas meja

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan perkembangan penyidikan dugaan penyadapan ilegal di hadapan Komisi III DPR, Kamis (12/11/2026). Yang baru dari paparan kali ini bukan lagi soal siapa yang diduga memerintahkan penyadapan — itu sudah dilaporkan pagi ini — melainkan soal apa yang sebenarnya dimiliki penyidik: siapa saja yang sudah diperiksa, dan barang bukti apa saja yang sudah disita. Rinciannya menunjukkan penyidikan ini berjalan dengan materi yang cukup banyak, tetapi juga dengan satu kelemahan yang diakui Kapolri sendiri: data hasil penyadapan yang diduga dihapus pada Oktober 2026.

Siapa yang diperiksa

Penyidik telah memeriksa 28 saksi dan 6 ahli. Dari 28 saksi itu, 24 orang adalah personel internal Polri, 3 saksi berasal dari perusahaan telekomunikasi — Indosat, XL Smart, dan Telkomsel — serta 1 saksi dari vendor sistem penyadapan. Enam ahli yang diperiksa terdiri atas 2 ahli ITE dan 4 ahli pidana. Rincian ini penting karena menunjukkan penyidikan tidak hanya bersandar pada keterangan internal Polri: provider dan vendor sistem penyadapan ikut diperiksa sebagai saksi. Perlu ditegaskan, para saksi dari provider dan vendor itu berstatus saksi, bukan tersangka. Empat tersangka dalam perkara ini tetap Listyo Sigit Prabowo (LSP), Ahrie Sonta (AS), Eko Hadi Santoso (EH), dan Slamet Uliandi (SU). Tiga tersangka — LSP, AS, dan EH — ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok; SU menjalani penahanan rumah sejak 11 November 2026 berdasarkan hasil pemeriksaan Pusdokkes Polri. Masa penahanan tahap berjalan berakhir pada 21 November 2026 untuk AS, 22 November 2026 untuk EH, dan 23 November 2026 untuk LSP.

Apa yang disita

Barang bukti yang telah disita meliputi 15 unit telepon genggam, 7 flashdisk, 2 iPad, 4 unit CPU, PC, dan laptop, 1 modem, serta dokumen dan log data penyadapan. Daftar ini adalah yang pertama kali diuraikan selengkap ini di forum DPR, dan ia memberi gambaran konkret tentang skala penyidikan: bukan satu-dua perangkat, melainkan belasan perangkat dan media penyimpanan, ditambah log data sistem penyadapan itu sendiri. Penyidik menerapkan tiga pasal utama. Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang penyadapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. Kedua, Pasal 48 jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE terkait penghilangan data elektronik, dengan ancaman maksimal 8 tahun penjara. Ketiga, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait akses ilegal, dengan ancaman maksimal 6 atau 7 tahun penjara. Penomoran pasal ini memakai UU 1/2023 (KUHP baru) dan UU 1/2024 (perubahan kedua UU ITE), dan sesuai dengan rumusan yang dipakai situs ini (Pasal 258, Pasal 332, dan Pasal 32 UU ITE).

Makar: laporan ada, bukti masih dicari

Soal makar, posisinya tidak berubah dari paparan pagi ini: laporan polisi mengenai dugaan turut serta, bersama-sama, dan/atau pemufakatan jahat untuk melakukan makar sudah diterbitkan, tetapi pembuktiannya masih berjalan dan terpisah dari perkara penyadapan. Suyudi menegaskan temuan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadi makar. Perbedaan antara Pasal 160 KUHP yang dipakai Habiburokhman untuk menilai rangkaian perbuatan itu dan Pasal 191–193 KUHP yang disebut Yusril Ihza Mahendra pada 9 November sebagai pasal yang dikenakan kepada keempat tersangka masih belum dijelaskan penyidik, dan Bareskrim belum mengonfirmasi dakwaan makar itu secara resmi. Suyudi juga menegaskan kembali status daftar sasaran penyadapan yang diduga membentang dari Presiden hingga mahasiswa: “Perlu kami tegaskan bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana.” Mereka adalah korban yang diduga disadap, bukan pelaku — dan daftar itu adalah kategori sasaran menurut penyidik, bukan daftar korban yang sudah terkonfirmasi.

Analisis: Ujian transparansi Polri

Paparan sedetail ini di forum DPR adalah ujian transparansi bagi Polri. Untuk pertama kalinya, penyidikan dugaan penyadapan terhadap Presiden diuraikan secara terbuka: siapa yang diperiksa, apa yang disita, pasal apa yang diterapkan, dan sampai kapan para tersangka ditahan. Itu patut diapresiasi — tetapi detail juga memperjelas titik lemahnya. Data hasil penyadapan yang diduga dihapus pada Oktober 2026 adalah bukti yang paling menentukan, dan justru bukti itulah yang hilang. Penghapusan data, bila terbukti, adalah unsur pidana tersendiri; tetapi ia juga mempersulit pembuktian isi sadapan itu sendiri. Karena itu, kredibilitas penyidikan ini kini bergantung pada dua hal: apakah data yang dihapus masih bisa dipulihkan dari perangkat dan log yang disita, dan apakah penyidikan mengikuti bukti ke mana pun ia mengarah — termasuk bila bukti itu mengarah lebih jauh dari empat nama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Daftar sumber: 1. Antara, “Polri periksa puluhan saksi terkait dugaan makar kasus penyadapan”, 12 November 2026 (judul/tautan diketahui; halaman Antara tidak dapat dibaca langsung — dikuatkan outlet di bawah) 2. Afu.id, “Terbongkar! Target Sadapan Listyo Sigit Cs: Prabowo, Anggota DPR, KPK hingga Mahasiswa”, 12 November 2026 (dibaca langsung — rincian saksi dan ahli; barang bukti; pasal 258; masa penahanan) 3. Koridor, “Kapolri Ungkap Sasaran Dugaan Penyadapan Listyo Sigit”, 12 November 2026 (dibaca langsung — rincian saksi dan ahli; barang bukti; kutipan Suyudi) 4. Twaslnews (mengutip Liputan6), “Operasi Listyo Sadap Prabowo Terbongkar dalam 3 Hari”, 12 November 2026 (dibaca langsung — rincian saksi dan ahli; barang bukti; LP 30 Oktober; penahanan rumah SU) 5. Astakom, “Aksi Penyadapan Jenderal Listyo Cs ke Presiden Prabowo Sejak 2025, Terbongkar dalam 3 Hari”, 12 November 2026 (dibaca langsung — rincian saksi dan ahli; barang bukti) 6. Jimos, “14 Hari yang Mengguncang: Kronologi Lengkap Kasus Sadap Ilegal & Penangkapan Jenderal LSP”, 12 November 2026 (dibaca langsung — kronologi; pasal dan ancaman maksimal; masa penahanan).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik