Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Pendampingan Keluarga Dinilai Kunci Turunkan Stunting

Pendampingan keluarga berkelanjutan dinilai kunci mempertahankan penurunan stunting di Bondowoso, turun ke 11,2 persen pada 2024 dari 17 persen setahun lalu.

Oleh 12 NOV 2026 3 menit baca
Kegiatan posyandu: kader kesehatan memeriksa bayi dan balita

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menilai pendampingan keluarga adalah kunci untuk mengatasi stunting. Pernyataan itu dilaporkan Antara pada Kamis (12/11/2026), sejalan dengan penilaiannya saat berkegiatan di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, yang disiarkan Fraksi PKB DPR RI sehari sebelumnya. Data yang ia rujuk cukup menggembirakan. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Bondowoso turun dari 17 persen pada 2023 menjadi 11,2 persen pada 2024 — lebih rendah dari rata-rata Jawa Timur sebesar 14,7 persen dan rata-rata nasional sebesar 19,8 persen. “Kita patut bersyukur angka stunting di Bondowoso menunjukkan perkembangan yang baik. Tantangan kita sekarang adalah memastikan setiap keluarga, terutama keluarga berisiko, mendapatkan pendampingan dan akses layanan kesehatan secara berkelanjutan,” ujar Ninik, sapaan akrabnya.

Stunting bukan sekadar soal gizi

Menurut Ninik, pencegahan stunting tidak cukup hanya dengan pemenuhan gizi anak. Penanganannya harus menyeluruh: kesehatan ibu, pola pengasuhan, sanitasi, serta kemudahan keluarga mengakses layanan kesehatan. “Stunting bukan hanya persoalan tinggi dan berat badan anak. Ada persoalan kesehatan ibu, kecukupan gizi, pola asuh, sanitasi, hingga akses keluarga terhadap layanan kesehatan. Karena itu, penanganannya harus menyentuh langsung kebutuhan keluarga,” tegasnya. Ia berharap penguatan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan keluarga dalam pencegahan stunting sejak dini. Program itu memang menjadi instrumen utama pemerintah — Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN bersama Komisi IX DPR telah menggulirkan 5 Quick Win yang mencakup pendampingan keluarga berisiko stunting, antara lain lewat sosialisasi di Kecamatan Cinere, Depok, pada 7 Oktober 2026.

Yang perlu dikawal dari pernyataan ini

Pernyataan Ninik tepat sasaran, tetapi angka Bondowoso tidak boleh dibaca sebagai gambaran nasional. Prevalensi nasional 19,8 persen pada 2024 masih berarti hampir satu dari lima balita mengalami stunting — sekitar 4,48 juta anak — dan target nasionalnya adalah 14,2 persen pada 2029. Keberhasilan satu kabupaten menunjukkan pendampingan bekerja, tetapi juga menunjukkan betapa bergantungnya hasil itu pada kehadiran kader dan layanan di tingkat paling bawah. Di sinilah ujian sesungguhnya: pendampingan keluarga berkelanjutan membutuhkan kader yang cukup, data keluarga yang mutakhir, dan anggaran yang mengalir sampai posyandu. Tanpa ketiganya, pernyataan DPR akan berhenti sebagai imbauan. Publik dan parlemen perlu mengawal apakah alokasi untuk pendampingan keluarga berisiko stunting benar-benar dijaga dalam APBN dan APBD, dan apakah penurunan seperti di Bondowoso bisa direplikasi di daerah dengan prevalensi yang masih jauh di atas rata-rata nasional.

Daftar sumber: 1. Antara, “Anggota DPR nilai pendampingan keluarga kunci atasi stunting”, 12 November 2026 (judul/tautan diketahui; halaman Antara tidak dapat dibaca langsung — pernyataan disampaikan sebagai laporan Antara, dengan substansi dibawa item Fraksi PKB) 2. Fraksi PKB DPR RI, “Cegah Stunting, Nihayatul Wafiroh Dorong Penguatan Pendampingan Keluarga”, 11 November 2026 (dibaca langsung — data SSGI 2024 Bondowoso 17 persen menjadi 11,2 persen, Jawa Timur 14,7 persen, nasional 19,8 persen; kedua kutipan Ninik) 3. Transversal Media, “Pacu Percepatan Penurunan Stunting, Kemendukbangga dan DPR RI Luncurkan 5 Quick Win di Depok”, 7 Oktober 2026 (dibaca langsung — sosialisasi Cinere, Depok; isi 5 Quick Win) 4. Liputan6, dikutip Twaslnews, “GENTING Libatkan Masyarakat untuk Percepat Penurunan Stunting di Indonesia”, 6 November 2026 (dibaca langsung — prevalensi nasional 19,8 persen; target 14,2 persen pada 2029).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik