Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Dipo Alam, sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (11/11/2026). Yang didalami penyidik: transaksi jual beli aset yang berkaitan dengan tersangka mantan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Khusus, Mohamad Haniv. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Menurut Budi, Dipo diperiksa dalam kapasitasnya sebagai wiraswasta — bukan sebagai mantan pejabat negara. “Salah satu saksi yang diperiksa, yaitu DP (Dipo Alam) berkaitan dengan transaksi jual beli aset dengan tersangka HNV,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (11/11/2026). Penyidik juga mendalami dugaan pemberian uang kepada Haniv oleh para pihak, sejauh diketahui oleh para saksi.
Saksi, bukan tersangka
Penegasan status ini penting dan tidak boleh dikaburkan. Dipo Alam dipanggil sebagai saksi. Tidak ada penetapan tersangka terhadapnya, dan pemeriksaan atas transaksi aset tidak sama dengan tuduhan keterlibatan dalam gratifikasi. Asas praduga tak bersalah berlaku penuh — bagi Dipo maupun bagi Haniv sendiri, yang statusnya tersangka dan perkaranya masih dalam penyidikan. Pada hari yang sama, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat saksi lain dari kalangan swasta. Dua di antaranya hadir memenuhi panggilan: Hartanto Suryadi dan Winari Antoni. Dua lainnya — Tri Djoko Wibowo dan Putri Marizca — dikonfirmasi tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. Budi menegaskan penyidik masih menelusuri sumber penerimaan gratifikasi yang diduga diterima Haniv: dari mana saja, berkaitan dengan apa saja.
Jejak uang Rp20,7 miliar yang ditelusuri KPK
Perkara ini bukan perkara baru. KPK menetapkan Haniv sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi pada 25 Februari 2025, lalu menahannya pada 19 Agustus 2026. Menurut KPK, Haniv diduga menerima gratifikasi hingga sedikitnya Rp20,7 miliar dari sejumlah perusahaan wajib pajak. Rinciannya, menurut KPK: sekitar Rp700 juta untuk sponsor acara peragaan busana anaknya, penerimaan Rp10 miliar selama 2013–2018 dalam bentuk mata uang asing, serta penerimaan Rp10 miliar selama 2014–2022 dalam bentuk mata uang asing melalui perantara berinisial BSA. Haniv disangkakan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penelusuran aset sudah berjalan berpekan-pekan sebelum pemeriksaan Dipo. Pada Senin (9/11/2026), KPK memeriksa dua saksi — BS selaku pihak swasta dan L selaku Direktur PT BPR Olympindo Primadana — untuk menelusuri aset dan aliran uang Haniv; identitas keduanya belum diungkap saat penjadwalan itu diberitakan. Sebelumnya, KPK memeriksa Direktur Pemasaran Agung Sedayu Group Veronica Susilo Wardhani pada 5 November 2026, dua saksi swasta pada 3 November 2026, dan Feby Paramita, anak Haniv, di Konsulat Jenderal RI di Hong Kong pada 3 November 2026 (rincian penelusuran aset telah diberitakan pada post 776). Polanya jelas: penyidik memetakan jaringan transaksi di sekitar tersangka, satu saksi demi satu saksi, termasuk transaksi aset yang melibatkan pihak di luar lingkungan Ditjen Pajak.
Analisis: mengapa pemeriksaan Dipo menarik
Di sinilah pemeriksaan Dipo Alam menjadi menarik secara politik. Seorang mantan Sekretaris Kabinet — jabatan yang pernah berada di jantung kekuasaan eksekutif — kini dimintai keterangan sebagai wiraswasta dalam perkara gratifikasi pajak yang periodenya merentang 2013 hingga 2022, melintasi dua pemerintahan. Itu bukan bukti keterlibatan siapa pun; itu bukti bahwa penyidikan gratifikasi hampir selalu menyentuh jejaring lama, dan bahwa KPK — setidaknya dalam perkara ini — tidak berhenti pada lingkaran tersangka semata. Pertanyaan yang menentukan kelanjutan perkara ini ada dua: pertama, apakah transaksi jual beli aset yang didalami itu dapat dihubungkan secara bukti dengan aliran gratifikasi, bukan sekadar transaksi antar pihak swasta; kedua, apakah pemetaan saksi-saksi ini berujung pada tersangka baru, atau berhenti sebagai penelusuran aset untuk pemulihan kerugian negara. Sampai penyidik mengumumkan langkah berikutnya, keduanya masih terbuka — dan keduanya layak dikawal.
Daftar sumber: 1. Antara, 12 November 2026 (pemeriksaan Dipo Alam) 2. Aspek.id, “KPK Periksa Eks Seskab dalam Kasus Gratifikasi Pajak”, 11 November 2026 (dibaca langsung — Dipo sebagai wiraswasta; kutipan Budi; empat saksi lain; 2 hadir, 2 mangkir) 3. Kojulio, “Usut Kasus Gratifikasi Eks Pejabat Pajak, KPK Periksa Mantan Seskab Era SBY Dipo Alam”, 12 November 2026 (dibaca langsung — kutipan Budi; dua saksi mangkir) 4. Nusantara Terkini, “KPK Periksa Dipo Alam, Seskab Era SBY”, 11 November 2026 (dibaca langsung — Rp20,7 miliar; tersangka Februari 2025; ditahan Agustus 2026) 5. CNBC (via cnbcinfo), “KPK telusuri aset dan aliran uang eks Kakanwil DJP Jakarta Khusus”, 9 November 2026 (dibaca langsung — BS + L, Direktur PT BPR Olympindo Primadana; penelusuran aset) 6. RCTI+, “KPK Periksa Saksi di Hong Kong Terkait Kasus Gratifikasi Pajak”, 3 November 2026 (dibaca langsung — Feby Paramita di Hong Kong; SH + HS; Rp20,7 miliar; rincian penerimaan) 7. JPNN via Tunjuk.id, “KPK Periksa Dua Saksi untuk Tersangka Gratifikasi Eks Kakanwil Pajak”, 9 November 2026 (penjadwalan dua saksi 9 November) 8. NTV News, “KPK Periksa Direktur Pemasaran Agung Sedayu Group dalam Kasus Gratifikasi Muhammad Haniv”, 5 November 2026 (dibaca langsung — VSW; Rp20,7 miliar; rincian penerimaan). Penelusuran aset Haniv telah diberitakan pada post 776.