Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada Kamis (12/11/2026), dan agenda utamanya sudah ditegaskan sebelum rapat dimulai: seluruh fakta dugaan penyadapan ilegal harus dibuka. Rapat yang dijadwalkan pukul 08.30–12.00 WIB ini adalah forum resmi perdana Suyudi bersama Komisi III sejak ia memangku jabatan Kapolri — dan kasus yang dibahas adalah yang paling sensitif di tubuh Polri saat ini. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan tuntutan itu secara terbuka. “Hari ini kami minta Kapolri buka semua fakta-fakta soal penyadapan ilegal dan rangkaian perbuatan ilegal kelompok LSP yang diduga saling terkait,” kata Habiburokhman, politikus Partai Gerindra yang juga menjabat Wakil Ketua Umum partai tersebut. Rapat dipimpin langsung oleh Habiburokhman, didampingi para Wakil Ketua Komisi III — Rano Alfath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni — serta Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nazarudin Dek Gam. “Rapat akan mulai jam 08.30 dan berakhir pukul 12.00 WIB. Semua anggota konfirmasi hadir,” ujar Habiburokhman kepada wartawan, Kamis pagi.
Bukan sekadar penyadapan, kata Komisi III
Habiburokhman tidak membatasi persoalan pada penyadapan semata. Menurut dia, selain penyadapan, diduga ada rangkaian perbuatan ilegal lain yang saling berkaitan: surveilans ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, hingga penggalangan massa aksi. “Yang intinya bisa membuat presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya,” ujarnya. Perlu ditegaskan: itu adalah penilaian dan dugaan yang disampaikan Habiburokhman, bukan kesimpulan penyidik. Ia sendiri menambahkan, apabila rangkaian dugaan itu terbukti, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai makar sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP. “Informasi-informasi tersebut harus didalami secara serius. Ketika kemudian terbukti maka ini merupakan bentuk serangan makar sebagaimana diatur di Pasal 160 KUHP,” katanya. Penilaian hukum itu datang dari Ketua Komisi III, bukan dari Bareskrim Polri. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan keempat tersangka dijerat Pasal 191–193 KUHP. Perbedaan rujukan pasal ini menunjukkan satu hal: konstruksi hukum perkara ini masih diperselisihkan di ruang publik, dan yang berwenang menentukannya adalah penyidik dan pengadilan, bukan pernyataan politik. Posisi Habiburokhman ini bukan baru: pada Senin (9/11/2026) ia sudah menduga ada “sosok besar” di balik penyadapan dan mendorong agar dakwaan makar serta pasal-pasal keamanan negara diajukan — tidak hanya terhadap internal Polri, tetapi juga kelompok dan tokoh politik yang diduga merencanakan atau diuntungkan. Fakta yang sudah terverifikasi sejauh ini: Bareskrim Polri menetapkan empat personel Polri sebagai tersangka dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Mereka berinisial LSP — Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri — AS (Irjen Ahrie Sonta), EH (Irjen Eko Hadi Santoso), dan SU (Irjen Slamet Uliandi). Dugaan penyadapan menyasar Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha, selama periode 2025 hingga 2026. Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) telah menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Irjen AS. Para tersangka tetap berstatus tersangka — asas praduga tak bersalah berlaku sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Ujian pertama Kapolri Suyudi
Raker ini juga menguji Kapolri baru. Suyudi membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Pol. Asep Safrudin untuk mengusut perkara tersebut. Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni berharap tim khusus itu mampu mengungkap siapa dalang di balik dugaan penyadapan ilegal. Suyudi sendiri menegaskan penanganan kasus ini murni proses penegakan hukum dan tidak berkaitan dengan persaingan maupun kepentingan tertentu di internal Polri. “Kami meyakinkan bahwa ini semua murni dalam bentuk penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan atau apa pun. Ini murni untuk kebaikan institusi Polri yang kita cintai dalam rangka memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” kata Suyudi saat menerima audiensi Persatuan Purnawirawan Polri di Mabes Polri, Kamis (5/11/2026). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyampaikan proses hukum sepenuhnya diserahkan kepada kepolisian. Komisi III menjadwalkan raker ini setelah masa persidangan DPR dibuka kembali pada Selasa (10/11/2026). Habiburokhman menegaskan Komisi III akan menjalankan arahan Pimpinan DPR untuk mengawal penanganan perkara ini sampai seluruh fakta terungkap sejelas-jelasnya. “Siapa pun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum,” katanya.
Analisis: yang patut dicermati dari raker hari ini
Yang patut dicermati dari raker hari ini bukan sekadar apa yang dikatakan di ruang rapat, melainkan apa yang dibawa Kapolri ke meja: apakah Polri memaparkan bukti dan konstruksi perkara secara substantif, atau hanya laporan prosedural. Komisi III juga mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan — yang sudah masuk Prolegnas dan, menurut Habiburokhman, akan didorong setelah RUU Perampasan Aset dituntaskan dalam masa sidang ini — sinyal bahwa DPR ingin kasus ini berujung pada perbaikan sistem, bukan sekadar pergantian orang. Jika raker ini hanya menghasilkan pernyataan normatif tanpa keterbukaan bukti, tuntutan “buka semua fakta” akan terdengar seperti ritual pengawasan biasa. Sebaliknya, jika Kapolri benar-benar membeberkan temuan tim khusus, hari ini bisa menjadi titik balik: Polri di bawah pimpinan baru menunjukkan bahwa tidak ada perkara yang terlalu sensitif untuk dibuka — bahkan ketika yang diperiksa adalah pendahulunya sendiri.
Daftar sumber: 1. Antara, 12 November 2026 (tuntutan Habiburokhman; Pasal 160 KUHP) 2. Lensahukum, “Komisi III DPR Minta Kapolri Buka Fakta Penyadapan Ilegal”, 12 November 2026 (dibaca langsung — 08.30–12.00 WIB; forum perdana Suyudi; kutipan “buka semua fakta”; Pasal 160 KUHP) 3. Mata Maluku, “Penyadapan Ilegal, DPR Minta Kapolri Buka Semua Fakta”, 12 November 2026 (dibaca langsung — daftar dugaan perbuatan; “tidak mampu melaksanakan tugasnya”; empat tersangka; sasaran 2025–2026; pemecatan AS) 4. Periskop, “DPR Minta Kapolri Buka Semua Fakta Tindakan Ilegal Kelompok LSP”, 12 November 2026 (dibaca langsung — kutipan lengkap; LIMS; penghapusan log awal Oktober 2026) 5. Detik via Newest Indonesia, “Rapat Perdana Komisi III DPR Dan Kapolri Hari Ini, Bongkar Tuntas Kasus Penyadapan Prabowo”, 12 November 2026 (kutipan “buka semua fakta”; “semua anggota konfirmasi hadir”) 6. Tribratanews Polri, “PP Polri Dukung Ketegasan Kapolri Tindak Oknum”, 5 November 2026 (dibaca langsung — pernyataan Suyudi: “murni dalam bentuk penegakan hukum”; Irwasum: perbuatan oknum) 7. RCTI+, “Kapolri Bertemu Purnawirawan Polri, Bahas Kasus Penyadapan Prabowo”, 5 November 2026 (pernyataan Suyudi; “bukan persaingan antara Kapolri dan mantan Kapolri”) 8. Holopis, “Habiburokhman Dorong Pasal Makar hingga Perppu untuk Usut Penyadapan Presiden”, 9 November 2026 (dibaca langsung — “sosok besar”; dakwaan makar; opsi Perppu) 9. NTV News, “Buntut Prabowo Disadap, DPR Percepat Bahas RUU Penyadapan”, 5 November 2026 (dibaca langsung — RUU Penyadapan setelah RUU Perampasan Aset; Watergate) 10. JDIH DPR RI, “Komisi III Segera Raker dengan Kapolri, Usut Tuntas Dalang dan Motif Penyadapan Ilegal” (tim khusus Asep Safrudin, 8 November 2026). Penjadwalan raker telah diberitakan pada post 664; pernyataan Suyudi soal penindakan tegas telah diberitakan pada post 922.