Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa kebenaran dan keburukan pada akhirnya akan terlihat dengan sendirinya. Pesan itu ia sampaikan dalam sambutan pada puncak peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu malam, 11 November 2026. “Sing becik ketitik, sing olo ketoro. Yang benar akan kelihatan, yang salah juga,” kata Prabowo. Pepatah Jawa itu berarti perbuatan baik akan tampak, sementara perbuatan buruk pada akhirnya juga akan terungkap. Prabowo mengaitkannya dengan ajaran agama dan petuah leluhur, serta dengan konsep shirotol mustaqim — jalan yang lurus. Menurutnya, manusia selalu dihadapkan pada pilihan: jalan yang benar meski penuh rintangan, atau jalan yang mudah tetapi salah. “Jalan yang benar membela kebenaran dan keadilan. Jalan yang benar, ajaran nenek moyang kita, ajaran orang tua kita, bela mereka yang lemah, karena yang kuat sudah enggak perlu dibela,” kata Prabowo. Ia mengakui memilih jalan yang benar menghadirkan tantangan, salah satunya hujatan dan kritik. “Kita dimaki-maki, kita dihujat. Ya sudah saya berbuat demi rakyat saya, saya berbuat untuk masa depan anak-anak saya,” tegasnya.
Apa lagi yang dikatakan Prabowo malam itu
Pidato yang sama memuat sejumlah pernyataan lain yang patut dicatat — sebagian sudah kami ulas dalam artikel sebelumnya. Prabowo menyebut narasi “Indonesia Gelap” sebagai narasi jahat yang dibuat oleh orang jahat — dan menurutnya, orang itu “sudah ketahuan”. Penting dicatat: dalam pidato itu Prabowo tidak menyebut nama siapa pun, sehingga klaim tersebut tetap harus dibaca sebagai pernyataan presiden, bukan sebagai tuduhan terhadap pihak tertentu. Prabowo juga menyinggung sejarah peradaban manusia yang menurutnya penuh pengkhianatan, serta godaan kekuasaan yang mendorong orang menjadi korup. Ia mengutip pemikiran Lord Acton: kekuasaan cenderung menyebabkan korupsi, dan kekuasaan mutlak menyebabkan korupsi secara mutlak. Di sela pidato, Prabowo sempat bercanda soal kemungkinan dirinya disadap. “Maaf, beberapa hari ini situasi agak penuh dinamika. Jangan-jangan saya disadap,” ujarnya, menurut laporan Detikcom. Hadirin menyambutnya dengan tawa. Dalam pidato yang sama, Prabowo juga menggagas pemusatan belanja pengadaan barang pemerintah melalui satu badan. Mengacu pada laporan yang disebutnya berasal dari LKPP, ia memperkirakan potensi penghematan bisa mencapai Rp480 triliun. Gagasan itu belum dijelaskan wujud kelembagaannya — apakah lembaga baru atau penguatan lembaga yang sudah ada.
Pidato di tengah pekan yang panas
Konteks pidato ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika pekan ini. Kasus dugaan penyadapan terhadap lingkungan Istana masih bergulir — menurut pernyataan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, empat perwira tinggi Polri telah dijerat Pasal 191–193 KUHP; pernyataan itu dicatat sebagai pernyataan Yusril, bukan pernyataan resmi Bareskrim, dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi para tersangka. Di saat yang sama, sinyal mundur Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih menjadi sorotan. Gibran tidak hadir di acara HUT NasDem, dan MPR serta DPR menyatakan belum menerima surat pengunduran diri apa pun. Niat mundur Gibran sebelumnya disampaikan dalam pertemuan dengan presiden pada 10 November, sebagaimana dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Analisis: pesan moral, atau pesan politik?
Secara isi, pidato Prabowo di NasDem Tower adalah pidato moral: ajakan memilih jalan yang benar, membela yang lemah, dan percaya bahwa kebenaran pada akhirnya terlihat. Tetapi panggung dan waktunya membuatnya juga bermakna politis. Pertama, pesan “yang salah akan kelihatan” disampaikan di hadapan elite partai koalisi, hanya berselang sehari setelah Gibran menyampaikan niat mundur dan di tengah bergulirnya kasus penyadapan. Tanpa menyebut nama, Prabowo memberi sinyal bahwa ia tidak akan melindungi siapa pun yang terbukti salah — sekaligus menegaskan bahwa penilaian akhir diserahkan pada waktu dan proses hukum, bukan pada desakan publik. Kedua, penolakan terhadap narasi “Indonesia Gelap” menunjukkan presiden membedakan kritik terhadap dirinya — yang ia sebut sebagai rivalitas yang wajar — dengan narasi yang menurutnya merendahkan bangsa secara keseluruhan. Batas itu penting, tetapi juga rawan: publik berhak mengkritik keras tanpa otomatis dicap “orang jahat”, dan presiden sendiri belum menjelaskan siapa yang ia maksud. Ketiga, candaan soal disadap menunjukkan Prabowo memilih merespons kasus penyadapan dengan humor di depan publik, bukan dengan penjelasan resmi. Itu meredakan ketegangan sesaat, tetapi tidak menjawab pertanyaan substansial: sejauh mana penyadapan itu terjadi, siapa yang memerintahkan, dan bagaimana pencegahannya. Pertanyaan-pertanyaan itu tetap menjadi urusan penyidik, bukan panggung pidato. Yang jelas, pepatah yang dikutip Prabowo itu kini berlaku juga untuk dirinya sendiri: sebagai presiden, setiap janji dan setiap klaimnya akan diuji waktu — dan publik akan melihat sendiri mana yang becik dan mana yang olo.
Daftar sumber: 1. InvestorTrust, “Prabowo: Sing Becik Ketitik, Sing Olo Ketoro, Kebenaran Akhirnya Akan Terlihat”, 11 November 2026 (dibaca langsung — pepatah; shirotol mustaqim; “Jalan yang benar membela kebenaran dan keadilan”; “Kita dimaki-maki, kita dihujat”) 2. NewsHive, “Prabowo Serukan Sikap Membela Kebenaran”, 11 November 2026 (mengutip ANTARA) 3. InvestorTrust, “Prabowo Sebut Narasi Indonesia Gelap Dibuat Orang Jahat: Dan Orang Jahat Sudah Ketahuan”, 11 November 2026 4. InvestorTrust, “Prabowo Gagas Satu Badan Belanja Pemerintah, Sebut Potensi Penghematan Capai Rp480 Triliun”, 11 November 2026. Kelakar soal sadap (versi Detikcom) dan kutipan Lord Acton telah diberitakan pada post 1008; angka LKPP Rp480 triliun telah diberitakan pada post 1029; narasi “Indonesia Gelap” telah diberitakan pada post 1015; MPR dan DPR belum menerima surat pengunduran diri Gibran telah diberitakan pada post 1027.