Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Prabowo: Bangsa Besar Harus Berani Hilangkan Kemiskinan

Prabowo menyerukan keberanian menghapus kemiskinan di HUT ke-15 NasDem. Ia menggagas satu badan belanja pemerintah dan menyebut Rp480 triliun berpotensi hangus.

Oleh 12 NOV 2026 4 menit baca
Prabowo: Bangsa Besar Harus Berani Hilangkan Kemiskinan

Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh elite politik bersatu membela rakyat miskin dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (11/11/2026) malam. Di hadapan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan para pemimpin partai politik, Prabowo menegaskan keberpihakan harus diberikan kepada masyarakat miskin dan mereka yang tertindas. “Bela mereka yang lemah,” kata Prabowo.

Pidato itu tidak berhenti pada soal kemiskinan. Prabowo mengingatkan bahwa sejarah peradaban manusia penuh dengan pengkhianatan, dan pangkalnya adalah godaan kekuasaan. Ia mengutip adagium Lord Acton: “power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” “Kekuasaan condong menggoda orang untuk jadi korup. Semakin besar kekuasaan, semakin besar godaan untuk menjadi korup,” ujar Prabowo. Ia sepakat dengan Surya Paloh bahwa partai politik membutuhkan kaderisasi yang baik, dan mengajak partai mengoreksi diri.

Rp480 triliun: perkiraan, bukan audit

Bagian paling konkret dari pidato itu adalah soal belanja negara. Menurut laporan yang disebutnya berasal dari Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa, belanja barang dan jasa pemerintah mencapai sekitar Rp1.200 triliun — sekitar sepertiga APBN. Dari jumlah tersebut, sekitar 40 persen atau Rp480 triliun disebut berpotensi hangus karena kebocoran dan pengadaan yang tidak efisien. Nilainya disebut setara hampir US$30 miliar. Prabowo menggagas pemusatan pembelian barang pemerintah melalui satu badan, dengan alasan pengadaan yang tersebar di banyak daerah dan instansi membuat harga barang yang sama berbeda-beda.

Perlu dicatat, angka itu adalah perkiraan yang dikemukakan Presiden dalam pidato; ia tidak memaparkan dokumen, tahun dasar perhitungan, atau metode yang dipakai untuk menghasilkan estimasi 40 persen tersebut. Ia juga tidak menjelaskan pemisahan antara pemborosan, selisih harga, dan penyimpangan dalam angka yang disebutnya, dan mengakui penghematan sebesar perkiraan tersebut belum tentu dapat diwujudkan segera. Sebagai gambaran, dalam pidato kenegaraan 14 Agustus 2026 ia pernah menyampaikan potensi efisiensi sekitar 30 persen atau Rp360 triliun dari konsolidasi pengadaan — tetapi itu adalah potensi penghematan, sementara angka Rp480 triliun adalah perkiraan kerugian. Keduanya mengukur hal yang berbeda, sehingga tidak bisa dibandingkan langsung. Sebagai contoh kebocoran lain, Prabowo menyinggung satu tambang emas ilegal yang disebut beroperasi delapan tahun tanpa izin dan menghasilkan sekitar 500 kilogram emas setiap bulan — sudah diberitakan pada post 1015.

Kelakar soal sadap dan kecaman “Indonesia Gelap”

Di tengah pidato, Prabowo sempat berkelakar soal kemungkinan dirinya disadap. “Maaf, beberapa hari ini situasi agak penuh dinamika. Jangan-jangan saya disadap,” ujarnya, menurut laporan Detikcom. Kelakar itu dilontarkan di tengah kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden yang masih berproses secara hukum — dan pidato itu sendiri tidak mengandung tuduhan baru apa pun soal siapa yang menyadap. Prabowo juga mengecam narasi “Indonesia Gelap” yang sempat ramai di media sosial. “Itu narasi Indonesia gelap itu adalah jahat. Dan itu dibuat oleh orang jahat. Dan orang jahat sudah ketahuan, saudara-saudara,” katanya. Ia tidak menyebut nama siapa pun dalam pernyataan itu. Ia mengaitkan narasi tersebut dengan aksi kerusuhan dan pembakaran kantor pemerintahan. “Kau bilang Indonesia rusuh dan kau bikin kerusuhan. Kau bakar kantor-kantor pemerintahan yang dibangun oleh uang rakyat. Menurut saya itu jahat,” ujar Prabowo.

Pidato di malam yang gaduh

Panggung dan waktunya membuat pidato ini lebih dari sekadar sambutan ulang tahun partai. Prabowo berbicara di NasDem Tower pada malam yang sama ketika kabar pengunduran diri Wapres Gibran mencapai puncaknya — di gedung yang sama pula Ketua MPR Ahmad Muzani dicegat wartawan dan menyatakan belum mendengar soal surat pengunduran diri itu. Di hadapan para elite partai, Presiden memilih pesan persatuan, koreksi diri, dan keberpihakan pada rakyat miskin, sambil mengingatkan bahwa kekuasaan menggoda siapa pun untuk korup. Ada ketegangan yang patut dicatat di dalam pidato itu sendiri. Di satu sisi, Prabowo menyerukan keberanian menghadapi kekurangan dan mengoreksi kesalahan; di sisi lain, angka Rp480 triliun yang ia sodorkan adalah perkiraan tanpa dokumen pendukung yang dipaparkan di depan publik. Yang bisa diuji dari pidato ini justru ada pada tindak lanjutnya: apakah gagasan satu badan belanja pemerintah benar-benar diajukan ke DPR, dan apakah seruan menghapus kemiskinan diterjemahkan menjadi target yang terukur. Sebagai gambaran, BPS mencatat tingkat kemiskinan 8,07 persen atau 22,93 juta jiwa pada Maret 2026 — angka awal yang harus turun bila seruan itu sungguh-sungguh dijalankan.

Daftar sumber: 1. InvestorTrust, “Prabowo: Sejarah Penuh Pengkhianatan, Kekuasaan Menggoda Orang Menjadi Korup”, 11 November 2026 (“Bela mereka yang lemah”; Lord Acton; kaderisasi) 2. InvestorTrust, “Prabowo Gagas Satu Badan Belanja Pemerintah, Sebut Potensi Penghmatan Capai Rp480 Triliun”, 11 November 2026 (Rp1.200 triliun; 40 persen; Rp480 triliun; satu badan belanja) 3. OneNews, “Prabowo Kutuk Narasi Indonesia Gelap dan Ancam Pelaku Perusakan”, 11 November 2026 (22:40 WIB — “Indonesia Gelap”; pembakaran kantor pemerintahan; LKPP; tambang emas) 4. NewsHive, “Prabowo Sebut Rp480 Triliun Belanja Berpotensi Hangus”, 11 November 2026 (mengutip CNN Indonesia; Kepala LKPP Sarah Sadiqa) 5. RCTI+, “Prabowo Naikkan LKPP Jadi Badan Pengadaan Pemerintah, Stop Belanja Barang Sendiri-Sendiri!”, 14 Agustus 2026 (efisiensi 30 persen; Rp360 triliun; LKPP 20,86 persen 2025, 25,43 persen 2026) 6. Detikcom via Lensahukum (kelakar soal sadap — telah diberitakan pada post 1008) 7. BPS, Berita Resmi Statistik No. 80/08/Th. XXIX tentang Profil Kemiskinan Maret 2026, diterbitkan 5 Agustus 2026 (8,07 persen; 22,93 juta jiwa; garis kemiskinan Rp669.235 per kapita per bulan).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik