Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

MPR dan DPR Belum Terima Surat Mundur Gibran

Ketua MPR Ahmad Muzani mengaku belum mendengar maupun melihat surat pengunduran diri Gibran. DPR pun menyatakan belum menerima dokumen apa pun secara resmi.

Oleh 12 NOV 2026 4 menit baca
MPR dan DPR Belum Terima Surat Mundur Gibran

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum mendengar maupun melihat surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan Muzani saat dicegat wartawan usai menghadiri peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (11/11/2026) malam. “Saya belum dengar, saya belum lihat,” ujar Muzani singkat. Pernyataan Muzani penting karena MPR adalah lembaga yang berwenang memproses pengunduran diri Wakil Presiden. Tanpa dokumen resmi yang sampai ke MPR, tidak ada langkah formal yang bisa diambil — termasuk Sidang Istimewa yang belakangan ramai dibicarakan.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno juga mengaku belum mendapatkan informasi dari Ketua MPR mengenai surat pengunduran diri tersebut. Dari sisi DPR, nada yang sama disampaikan anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia. Menurut Doli, DPR belum melihat surat pengunduran diri Gibran dan masih menunggu kejelasan. “Kami belum melihat suratnya,” kata Doli. Ia mengingatkan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden tidak diputuskan oleh Presiden — konstitusi tidak mengatur penyerahan surat itu kepada Presiden untuk disetujui. Ketua DPR Puan Maharani pada Selasa (10/11/2026) juga meminta publik tidak berspekulasi dan menegaskan Gibran masih menjabat wakil presiden. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku baru mengetahui kabar itu dari pemberitaan media dan memastikan tidak ada pembicaraan soal pengunduran diri Gibran saat ia bertemu Presiden Prabowo di sela acara HUT NasDem.

Belum ada dokumen, belum ada langkah formal

Secara konstitusional, mekanisme yang berlaku diatur Pasal 8 ayat (2) UUD 1945: surat pengunduran diri Wakil Presiden ditujukan kepada MPR. Seperti dijelaskan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, bila surat itu masuk, MPR meminta Presiden mengajukan dua nama calon pengganti, lalu MPR memilih Wakil Presiden baru paling lambat 60 hari. Selama surat resmi belum sampai ke MPR, jabatan Wakil Presiden tidak kosong, tidak ada proses pemilihan pengganti yang bisa dimulai, dan Sidang Istimewa tidak punya objek untuk dibahas.

Klaim Projo dan kabar yang belum terkonfirmasi

Pernyataan MPR dan DPR itu kontras dengan kabar yang beredar sejak Rabu sore. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan bahwa Gibran telah mengajukan pengunduran diri, dan menyebut surat itu diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 16.00 WIB. Budi Arie juga menyebut surat tersebut rencananya diteruskan ke MPR pada Kamis (12/11/2026) pukul 10.00 WIB. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Istana Kepresidenan, MPR, maupun Gibran sendiri yang mengonfirmasi surat itu sudah diterima secara formal — dan status Gibran sebagai Wakil Presiden belum berubah. Anggota DPR Fraksi PAN Sarifuddin Sudding mengaku mendengar kabar serupa, bahwa Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pada hari berikutnya. Pernyataan itu adalah kabar yang ia dengar, bukan konfirmasi dokumen.

Yang sudah terverifikasi adalah pernyataan niatnya. Pada Selasa (10/11/2026), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan yang berlangsung sekitar 2,5 jam. Pembicaraan itu, menurut Prasetyo, berkaitan dengan dinamika polemik dokumen pendidikan Gibran.

Jeda antara kabar dan prosedur

Situasi ini memperlihatkan jeda antara politik dan prosedur. Niat mundur Gibran sudah dikonfirmasi Istana, dan klaim penyerahan surat sudah dilontarkan kubu Projo — tetapi dua lembaga yang berwenang memprosesnya, MPR dan DPR, menyatakan belum menerima apa pun. Jeda itu bukan sekadar soal administrasi. Selama surat resmi belum sampai ke MPR, jabatan Wakil Presiden tidak kosong, tidak ada proses pemilihan pengganti yang bisa dimulai, dan Sidang Istimewa tidak punya objek untuk dibahas. MPR dan DPR, dengan menahan diri pada prosedur, sekaligus menahan laju spekulasi yang sudah telanjur beredar. Hari ini, Kamis (12/11/2026), menjadi penanda berikutnya: rapat paripurna DPR dijadwalkan membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran yang didukung 120 anggota DPR, dan surat pengunduran diri disebut-sebut akan diteruskan ke MPR pada pukul 10.00 WIB. Bila surat itu benar-benar tiba, barulah babak ketatanegaraan dimulai. Bila tidak, kabar pengunduran diri tetap berstatus klaim — dan MPR serta DPR sudah lebih dulu menyatakan sikapnya: mereka belum mendengar apa pun.

Daftar sumber: 1. InvestorTrust, “Ketua MPR Mengaku Belum Terima Surat Pengunduran Diri Wapres Gibran”, 11 November 2026 (doorstop NasDem Tower; “Saya belum dengar, saya belum lihat”) 2. Jawawa, “Muzani Responds to Reports That Gibran Has Submitted Resignation Letter to President”, 11 November 2026 (Muzani; Budi Arie; Sarifuddin Sudding) 3. NewsHive, “Muzani Belum Melihat Surat Pengunduran Diri Gibran”, 11 November 2026 (mengutip ANTARA) 4. Twaslnews, “Muzani Belum Mengetahui Kabar Pengunduran Diri Gibran”, 11 November 2026 (mengutip Detikcom/Lensahukum) 5. Twaslnews, “Dasco Respons Soal Gibran Sampaikan Surat Mundur ke Prabowo di Lanud Halim”, 11 November 2026 (mengutip Liputan6) 6. JurnalLugas, “DPR Belum Terima Surat Mundur Gibran, Ahmad Doli Bicara Sidang Istimewa MPR”, 11 November 2026 (Doli; Puan). Klaim Budi Arie soal penyerahan surat di Halim dan rencana penerusan ke MPR pukul 10.00 WIB pada 12/11/2026 telah diberitakan pada post 1006; pernyataan niat Gibran pada 10/11/2026 telah diberitakan pada post 877.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik