Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Prabowo: Tambang Emas Ilegal Hasilkan 500 Kg per Bulan

Prabowo menyebut satu tambang emas ilegal beroperasi 8 tahun tanpa izin dan menghasilkan sekitar 500 kg emas per bulan. Lokasi dan pengelolanya belum diumumkan.

Oleh 11 NOV 2026 3 menit baca
Pemandangan udara lubang tambang emas terbuka di tengah hutan tropis

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan satu tambang emas ilegal yang beroperasi selama delapan tahun tanpa izin dan menghasilkan sekitar 500 kilogram emas per bulan. Pernyataan itu disampaikan dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-15 Partai NasDem, Rabu (11/11/2026) malam. Dalam pidato yang sama, Prabowo juga mengecam narasi “Indonesia Gelap” dan mengancam pelaku perusakan fasilitas negara. Namun sorotan paling konkret dari pidato itu justru soal tambang: satu lokasi yang disebutnya lolos dari pengawasan selama delapan tahun.

Angka yang belum bisa diverifikasi

Angka 500 kilogram per bulan adalah klaim Presiden berdasarkan laporan yang diterimanya. Dalam laporan yang beredar hingga malam ini, Prabowo tidak menyebut lokasi tambang, nama perusahaan, maupun identitas pengelolanya. Artinya, angka itu belum bisa diverifikasi secara independen — publik hanya tahu apa yang diklaim, bukan apa yang terbukti.

Ada pula perbedaan angka yang belum dijelaskan. Laporan dari acara berbeda dua hari sebelumnya menyebut tambang yang sama-sama beroperasi delapan tahun itu menghasilkan hingga 200 kilogram emas per bulan. Perbedaan 200 kg dan 500 kg ini perlu klarifikasi resmi: apakah yang dimaksud dua tambang berbeda, atau satu tambang yang sama dengan data yang diperbarui.

Konteksnya, Prabowo sudah lebih dulu menyoroti tambang ilegal dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus 2026. Saat itu ia menyebut ada lebih dari 1.000 tambang ilegal dan meminta Panglima TNI serta Kapolri mengusutnya. Instruksi itu berlanjut ke kasus konkret: pada 27 Oktober 2026, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diperintah mengusut dugaan tambang emas ilegal di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, yang diperkirakan merugikan negara Rp200 miliar dalam enam bulan terakhir.

Ujian penegakan: dari pidato ke penindakan

Pemerintah menunjukkan penindakan lewat Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Pada 6–7 November 2026, Satgas PKH menertibkan tambang emas tanpa izin di Taman Nasional Kerinci Seblat, Jambi, yang menurut analisis geospasial telah merusak 119,32 hektare kawasan hutan konservasi. Satgas menyatakan penyidikan tidak berhenti pada penambang kecil di lapangan, melainkan membidik seluruh rantai jaringan.

Secara hukum, penambangan tanpa izin dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda hingga Rp100 miliar.

Ujian sesungguhnya bagi klaim 500 kg per bulan ini ada pada tindak lanjutnya. Selama lokasi, pengelola, dan dugaan pembekingnya tidak diumumkan dan tidak ada proses hukum yang berjalan, angka itu tinggal retorika pidato. Pola yang berulang adalah pidato keras disusul penindakan sporadis — sementara tambang yang sama bisa beroperasi delapan tahun tanpa tersentuh. Tidak ada pihak yang disebut sebagai tersangka dalam pernyataan malam ini, dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi siapa pun yang nantinya diperiksa.

Daftar sumber: 1. ANTARA, “Prabowo ungkap tambang emas ilegal hasilkan 500 kg emas per bulan”, 11 November 2026, 23:15 WIB (halaman ANTARA tidak dapat dibuka langsung dari run ini — domain diblokir — angka 500 kg dikuatkan One News di bawah ini) 2. One News, “Prabowo Kutuk Narasi Indonesia Gelap dan Ancam Pelaku Perusakan”, 11 November 2026 (22:40 WIB — angka 500 kg dan kecaman “Indonesia Gelap” terverifikasi) 3. ARTILERI (YouTube Short), “Prabowo Ungkap Tambang Emas Ilegal 8 Tahun! Kok Bisa Lolos Pengawasan?”, ~9 November 2026 (angka hingga 200 kg per bulan dari acara berbeda) 4. TVAR News (pidato Sidang Tahunan MPR 14 Agustus 2026 — lebih dari 1.000 tambang ilegal; perintah kepada Panglima TNI dan Kapolri) 5. BSI News, Berita Prioritas, RCTI+, “Bahlil Usut Tambang Emas Ilegal di Kepulauan Sangihe”, 27 Oktober 2026 (instruksi Sangihe; kerugian Rp200 miliar dalam enam bulan) 6. Koran Indopos, “Satgas PKH Tertibkan Tambang Emas Ilegal di Taman Nasional Kerinci Seblat: 119,32 Hektare Kawasan Hutan Rusak”, 7 November 2026 7. Mitra Mabes News (Pasal 158 UU Minerba — penjara paling lama 5 tahun, denda hingga Rp100 miliar).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik