Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu sore (11/11/2026). Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan penyerahan surat itu saat dikonfirmasi. “Betul (Gibran mundur),” kata Budi Arie. “[Diserahkan di Halim] betul.”
Surat itu disebut diserahkan sekitar pukul 16.00 WIB, setelah Prabowo kembali dari kunjungan kerja ke Aceh. Orang dekat Gibran mengatakan kepada wartawan, “Betul (mundur), surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim.” Reuters juga melaporkan pengunduran diri itu pada Rabu (11/11/2026), berdasarkan keterangan tiga sumber politik, termasuk dua sumber dari lingkungan parlemen dan Budi Arie Setiadi. Gibran sendiri berencana mengumumkan sendiri pengunduran dirinya, menurut keterangan Budi Arie kepada Republika.
Kabar ini datang sehari setelah Gibran menyampaikan niat mundur kepada Prabowo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026), yang dikonfirmasi Mensesneg Prasetyo Hadi. Niat itu kini berubah menjadi surat yang — menurut Budi Arie — sudah diserahkan.
Yang belum resmi
Perlu dicatat dengan tegas apa yang belum terjadi. Hingga Rabu malam, Istana belum mengeluarkan pernyataan resmi soal status pengunduran diri tersebut, dan Gibran sendiri belum mengumumkan pengunduran dirinya kepada publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan kepada Kompas bahwa belum ada informasi resmi mengenai pengunduran diri itu. Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengaku belum mendapatkan informasi dari Ketua MPR mengenai surat pengunduran diri Gibran.
Kompas.id melaporkan surat pengunduran diri itu direncanakan diserahkan kepada MPR pada Kamis (12/11/2026) pukul 10.00 WIB. Hingga Rabu malam, MPR belum mengonfirmasi jadwal maupun penerimaan surat tersebut. Sebuah jumpa pers yang dijadwalkan di Istana Wakil Presiden malam ini dibatalkan mendadak tanpa alasan yang jelas.
Kontrasnya dengan sehari sebelumnya juga patut dicatat: Sekretaris Jenderal Projo Freddy Damanik pada Selasa (10/11) masih menyatakan bahwa secara formal Gibran belum mengajukan pengunduran diri. Yang berubah pada Rabu malam adalah konfirmasi Budi Arie — bukan pernyataan resmi lembaga negara.
Jalur mundur vs jalur pemakzulan
Pengunduran diri dan pemakzulan adalah dua jalur yang berbeda, dan kini keduanya berjalan berdampingan. Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari 120 anggota DPR lintas delapan fraksi tetap dijadwalkan dibacakan di rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. Jalur itu — paripurna, Mahkamah Konstitusi, lalu MPR — adalah jalur pemberhentian. Jalur mundur adalah jalur sukarela, yang tidak membutuhkan persetujuan DPR maupun MPR.
Secara hukum, pengunduran diri Wakil Presiden tidak serta-merta berlaku hanya dengan penyerahan surat kepada Presiden. Mekanisme yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mensyaratkan surat pengunduran diri ditujukan kepada MPR. Apabila pengunduran diri itu diproses secara resmi dan menyebabkan kekosongan jabatan, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden baru dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ada satu ketentuan yang membuat jalur mundur ini menentukan nasib jalur pemakzulan. Pasal 40 UU MD3 mengatur, jika presiden dan/atau wakil presiden mengundurkan diri sebelum MPR mengambil keputusan, sidang paripurna MPR untuk memutus usul pemberhentian tidak dilanjutkan. Dengan kata lain, bila surat pengunduran diri Gibran sampai dan diproses di MPR sebelum paripurna pemakzulan diputus, proses HMP itu berhenti dengan sendirinya.
Analisis: mundur sebelum diputuskan
Waktu penyerahan surat ini bukan kebetulan. Surat itu diserahkan pada hari yang sama pimpinan DPR menerima usulan HMP dari 120 anggota — dan sehari sebelum usulan itu dibacakan di paripurna. Gibran memilih jalur yang memberinya kendali atas cara ia pergi: mengundurkan diri atas kehendaknya sendiri, sebelum parlemen, Mahkamah Konstitusi, dan MPR memutuskan nasibnya.
Tetapi kendali itu belum penuh. Sampai surat itu diterima dan diproses secara resmi oleh MPR, status Gibran masih mengambang: sudah menyerahkan surat menurut Budi Arie, tetapi belum ada pernyataan resmi dari Istana, MPR, maupun Gibran sendiri. Paripurna Kamis besok akan menjadi penentunya — apakah yang dibacakan hanya usulan HMP, atau juga surat pengunduran diri yang membuat usulan itu tidak lagi perlu diputus.
Daftar sumber: 1. Informasi.com, “Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Prabowo di Halim”, 11 November 2026 (20:30 WIB, diperbarui 21:04 WIB — dibuka langsung; kutipan Budi Arie terverifikasi) 2. Oala.id, “Gibran Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Surat di Halim”, 11 November 2026 (19:56 WIB) 3. Mojok.co, “Gibran Mundur: Surat Diserahkan ke Prabowo di Lanud Halim”, 11 November 2026 (konfirmasi Budi Arie kepada kumparan.com; Gibran berencana mengumumkan sendiri, kepada Republika) 4. Arina.id, “Gibran Mundur sebagai Wakil Presiden, Surat Diserahkan di Halim”, 11 November 2026 (20:14 WIB — mengutip Liputan6; Reuters melaporkan berdasarkan tiga sumber politik) 5. Tagar.co, “Budi Arie Benarkan Kabar Gibran Mundur”, 11 November 2026 (penyerahan ~16.00 WIB setelah Prabowo kembali dari Aceh; Dasco kepada Kompas; Kompas.id soal penyerahan ke MPR Kamis 10.00 WIB) 6. Elrolum, “Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Prabowo, MPR Belum Terima Informasi Resmi”, 11 November 2026 (Eddy Soeparno belum menerima informasi; Pasal 8 ayat (2) UUD 1945) 7. Samudrafakta, “Gibran Dikabarkan Resmi Mengundurkan Diri, Istana Belum Memberi Konfirmasi”, 11 November 2026 (orang dekat Gibran; jumpa pers di Istana Wapres dibatalkan) 8. AFU.id, “Gibran Serahkan Surat Mundur ke Prabowo, Ini Bedanya dengan Jalur Pemakzulan DPR”, 11 November 2026 (Pasal 40 UU MD3 — angka ‘168 anggota’ dalam artikel itu SALAH dan tidak dipakai; jumlah terverifikasi 120).