Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Klaten, Mahanni Yulindha Pratiwi, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten nonaktif, Hamenang Wajar Ismoyo. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Keuangan Negara Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (5/11/2026).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan itu antara lain untuk mengonfirmasi hasil penggeledahan kantor Bupati Klaten. “Ada sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diamankan dan dilakukan penyitaan. Oleh karena itu, dari sejumlah barang bukti itu maka butuh berita acara penyitaan sehingga ada kebutuhan untuk melakukan pemanggilan, kebutuhan pemeriksaan terhadap saksi Plt Bupati Klaten,” kata Budi, Jumat (6/11/2026).
Konfirmasi Hasil Penggeledahan
Selain mengonfirmasi barang bukti, penyidik mendalami tugas dan kewenangan Mahanni ketika masih menjabat sebagai Wakil Bupati Klaten. Pendalaman itu berkaitan dengan dugaan penerimaan yang melibatkan Hamenang selama menjalankan pemerintahan daerah. Status Mahanni dalam perkara ini adalah saksi, bukan tersangka.
Pemeriksaan Mahanni merupakan bagian dari rangkaian pemanggilan saksi yang dilakukan KPK sejak 27 Oktober 2026. Sebelumnya, penyidik telah memeriksa Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Klaten berinisial FI pada 2 November, dua pejabat Pemkab Klaten pada 3 November, serta anggota DPRD Klaten Legiman dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Rizqan Iryawan pada 4 November.
Jejak ke Era Sebelum Hamenang
Perkembangan terbaru dari pemeriksaan ini: KPK menyatakan penelusurannya tidak berhenti pada periode kepemimpinan Hamenang. Penyidik mendalami kemungkinan dugaan praktik penerimaan uang juga terjadi pada masa pemerintahan bupati sebelumnya. “Apakah dugaan praktik penerimaan yang dilakukan oleh Bupati ini juga diduga terjadi di era-era sebelumnya atau seperti apa, semuanya masih akan terus dilakukan penelusuran oleh penyidik,” kata Budi.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka: Hamenang Wajar Ismoyo (Bupati Klaten periode 2025–2030), Ahmad Luthfi H. Rahmatullah (Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah), dan Muhammad Amin Wahyu Utomo (pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative). Hamenang diduga meminta BPK menghapus temuan kelebihan pembayaran honorarium dari laporan hasil pemeriksaan (LHP). Ketiganya berstatus tersangka; asas praduga tak bersalah berlaku sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 15 Oktober 2026. Dalam operasi itu, KPK menangkap Hamenang, Ahmad Luthfi, serta 21 orang lainnya. Sehari kemudian, ketiganya diumumkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Klaten Tahun Anggaran 2025–2026. KPK menyebut penyidikan mencakup lima klaster: dugaan suap untuk pengondisian audit BPK, pengadaan barang dan jasa, perizinan tambang galian C, setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD), serta setoran terkait upah pungut. Dalam penanganan awal, penyidik menyita uang tunai sekitar Rp1,2 miliar.
Sinyal bagi Klaten — dan yang Masih Harus Dibuktikan
Perluasan penelusuran ke era sebelum Hamenang adalah sinyal bahwa KPK membaca perkara ini bukan sekadar kasus satu orang. Jika dugaan penerimaan itu terbukti sudah berjalan sebelum Hamenang menjabat, maka yang sedang diuji bukan hanya perilaku seorang bupati, melainkan pola tata kelola di Pemkab Klaten. Itu masih dugaan yang harus dibuktikan penyidik — dan sejauh ini KPK belum mengumumkan tersangka baru dari penelusuran tersebut.
Bagi Klaten, penunjukan Mahanni sebagai Plt Bupati oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah langkah administratif untuk menjaga roda pemerintahan tetap berjalan, bukan penilaian atas status hukumnya. Yang patut ditunggu publik selanjutnya: apakah penelusuran ke era sebelumnya berujung pada tersangka baru, dan apakah KPK membuka klaster-klaster lain yang selama ini disebut — dari pengadaan, perizinan tambang, hingga setoran OPD — ke tahap penuntutan.
Sumber: Antara; Solopos; InfoKlaten (mengutip Detikcom).