Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Daftar Korban Penyadapan Listyo Meluas ke Raffi hingga Najwa

Bareskrim mengonfirmasi Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Najwa Shihab, Alfito Deannova, dan Denny Siregar masuk daftar dugaan korban penyadapan Listyo Sigit cs.

Oleh 16 NOV 2026 4 menit baca
Ponsel di atas meja gelap dengan lampu rekaman merah

Daftar dugaan korban penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kian panjang. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengonfirmasi pada Senin (16/11/2026) bahwa pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, jurnalis Najwa Shihab dan Alfito Deannova, serta pegiat media sosial Denny Siregar masuk dalam daftar sasaran penyadapan para tersangka.

“Benar, artis RA dan istrinya NS alias G, jurnalis NS dan ADG,” kata Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto saat dikonfirmasi wartawan, Senin (16/11/2026).

Lima Nama Baru, Satu Penegasan Kapolri

Inisial yang disebut Suhermanto merujuk pada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina — yang akrab disapa Gigi — serta jurnalis Najwa Shihab dan Alfito Deannova. Pegiat media sosial Denny Siregar juga disebut masuk dalam daftar sasaran.

Konfirmasi ini penting karena membedakan daftar resmi penyidik dari daftar nama yang sempat beredar di media sosial. Sebuah daftar berisi 43 nama — dipublikasikan Monitor Indonesia pada 4 November 2026 dan beredar luas di media sosial serta grup WhatsApp — tidak pernah dikonfirmasi Bareskrim. Nama-nama yang diumumkan hari ini berbeda statusnya: disampaikan langsung oleh pejabat Bareskrim kepada wartawan.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sendiri menegaskan batasnya. “Daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,” kata Suyudi.

Penegasan itu perlu dicatat: menjadi sasaran dugaan penyadapan tidak berarti para korban terlibat dalam tindak pidana apa pun. Mereka adalah pihak yang diduga disadap, bukan pihak yang diperiksa sebagai pelaku.

Dari Lingkaran Istana ke Ruang Publik

Perkara ini bermula dari pengumuman Kabareskrim Komjen Asep Safrudin pada 3 November 2026: tiga perwira tinggi ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Penyadapan diduga berlangsung pada 2025–2026, dengan sejumlah nomor telepon dimasukkan ke sistem penyadapan Polri (LIMS) tanpa verifikasi dan tanpa kaitan dengan penegakan hukum. Pada Oktober 2026, hasil sadapan diduga dihapus — dan laporan polisi atas penghapusan itu dibuat pada 30 Oktober 2026.

Sehari setelah pengumuman itu, Istana menyatakan Presiden Prabowo telah menandatangani keputusan presiden yang memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Jumlah tersangka kemudian menjadi empat setelah Irjen Slamet Uliandi turut ditetapkan sebagai tersangka pada 5 November 2026. Bareskrim juga menggeledah kediaman Listyo pada 5 November.

Pada 12 November, Kapolri Suyudi membeberkan kategori sasaran dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR: Presiden, lingkaran Istana, kementerian dan lembaga, anggota DPR dan partai politik, hingga tokoh politik. Nama-nama yang dikonfirmasi hari ini memperluas peta itu ke luar lingkaran negara: ke ruang redaksi, ke media sosial, dan ke lingkaran utusan presiden sendiri.

Di sinilah bobot politiknya berubah. Najwa Shihab dan Alfito Deannova adalah jurnalis — dan penyadapan terhadap jurnalis selalu menyentuh kebebasan pers, apa pun motifnya. Raffi Ahmad adalah Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, sehingga dugaan penyadapan terhadapnya berarti alat sadap itu juga mengarah ke orang dalam lingkaran presiden. Denny Siregar adalah pegiat media sosial yang dikenal vokal.

Dengan kata lain, perkara ini tidak lagi sekadar soal telepon presiden yang disadap. Pertanyaannya kini: seberapa luas jaring penyadapan itu ditebar, dan untuk kepentingan siapa.

Yang Masih Harus Dijawab

Motif dan rantai perintah masih menjadi titik gelap. Komisi III DPR sudah menekankan agar penyidikan berjalan sampai tuntas, dan DPR sudah mempercepat pembahasan RUU Penyadapan sebagai respons atas perkara ini (post 488). Menko Kumham Yusril Ihza Mahendra menyatakan pada 9 November bahwa keempat tersangka juga dijerat Pasal 191–193 KUHP tentang makar — tetapi Bareskrim sendiri baru menerbitkan laporan polisi dugaan makar pada Rabu (11/11), yang masih dalam tahap penyelidikan dan belum mengumumkan tersangka makar.

Sampai di sini, yang terverifikasi adalah: empat tersangka, rentang waktu dugaan penyadapan 2025–2026, dan daftar sasaran yang terus bertambah. Yang belum terverifikasi adalah mengapa nama-nama itu dipilih dan siapa yang memerintahkan pemilihannya. Motif tidak boleh disimpulkan sebelum penyidik mengumumkannya.

Para tersangka pun tetap berstatus tersangka — belum terpidana — dan asas praduga tak bersalah berlaku. Begitu pula para korban: nama mereka dalam daftar penyidikan bukan vonis apa pun.

Yang patut ditunggu berikutnya adalah apakah para korban mendapat pemberitahuan resmi, pengungkapan motif oleh Bareskrim, dan pengawasan DPR atas penggunaan alat sadap negara. Daftar yang bertambah hari ini baru menjawab sebagian pertanyaan: siapa saja yang diduga disadap. Pertanyaan yang lebih besar — mengapa mereka disadap, dan atas perintah siapa — masih menunggu jawaban penyidik.

Sumber: CNN Indonesia, “Nagita Slavina Ikut Jadi Korban Penyadapan Listyo Sigit Cs”, 16 November 2026 (halaman tidak dapat dibuka langsung karena domain diblokir; isi diverifikasi lewat dua media berikut); Berita898, “Daftar Korban Penyadapan Mantan Kapolri Listyo Sigit Meluas, Ada Raffi Ahmad dan Najwa Shihab”, 16 November 2026; Jawawa, “Najwa Shihab and Raffi Ahmad Among Those Allegedly Spied On by Listyo Sigit and Others”, 16 November 2026; Langit7 dan DetikBerita (daftar 43 nama, Monitor Indonesia 4 November 2026, belum dikonfirmasi Bareskrim); The Intelligent, “Kapolri Suyudi paparkan dugaan perintah penyadapan ilegal oleh Listyo Sigit”, 15 November 2026; Wikipedia bahasa Indonesia (Raffi Ahmad — Utusan Khusus Presiden sejak 22 Oktober 2024). Latar perkara: konferensi pers Kabareskrim Polri 3 November 2026; keterangan Menteri Sekretaris Negara 4 November 2026; rapat kerja Kapolri dengan Komisi III DPR 12 November 2026; UlasPolitik post 488 (RUU Penyadapan), post 34 (desakan Komisi III), post 1172 (LP makar).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik