Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memaknai 2027 sebagai tantangan transformasi digital bagi parlemen. Pernyataan itu dilaporkan CNN Indonesia pada Sabtu, 7 November 2026, dan substansinya sejalan dengan arahan yang sudah ia sampaikan dalam penyusunan anggaran 2027: digitalisasi bukan lagi hiasan, melainkan syarat agar DPR bekerja transparan dan bisa diakses publik.
Bagi pembaca, ini bukan sekadar urusan internal birokrasi. Setjen DPR adalah mesin di balik tiga fungsi konstitusional DPR — legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kalau mesinnya masih manual dan tertutup, publik hanya bisa menonton hasil akhirnya: undang-undang yang tiba-tiba disahkan, anggaran yang sulit dilacak, dan pengawasan yang kabar beritanya datang belakangan.
Target 88,00 dan Delapan Pekerjaan Rumah
Angka yang dipatok Indra cukup konkret. Setjen DPR baru menerima nilai sementara Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 sebesar 84,64 dengan kategori A. Angka itu naik 0,08 poin dari tahun sebelumnya, tetapi masih di bawah target 87,2 — dan Indra menargetkan 88,00 pada 2027.
"Peningkatan ini patut kita syukuri, tetapi belum cukup. Kita harus bekerja lebih terstruktur agar target 88,00 pada 2027 dapat tercapai," ujar Indra saat memimpin rapat kerja pembahasan usulan anggaran tahun 2027 di Bintaro, Tangerang Selatan, Kamis, 26 Februari 2026, seperti dilaporkan kanal resmi DPR.
Ada delapan indikator yang belum memenuhi target, dan satu di antaranya relevan langsung dengan janji keterbukaan: Digitalisasi Arsip. Tujuh lainnya adalah Tingkat Maturitas SPIP, Nilai SAKIP, Indeks Kualitas Kebijakan, Reformasi Hukum, Pelayanan Publik, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, serta Survei Penilaian Integritas.
Indra juga menegaskan penyusunan anggaran 2027 harus selaras dengan Renstra DPR RI 2025–2029, dan pemanfaatan teknologi informasi harus dioptimalkan sebagai bagian dari transformasi proses kerja. "Transformasi digital bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Proses perencanaan dan penganggaran harus lebih transparan, terdokumentasi, terintegrasi, dan mudah diakses," tegasnya.
Di rapat yang sama, ia menegaskan kebijakan efisiensi anggaran — yang diterapkan DPR pada 2026 sebagai dukungan atas arahan Presiden — tidak boleh menjadi alasan turunnya kinerja. "Efisiensi bukan berarti menurunkan produktivitas. Justru ini saatnya kita memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan output dan outcome yang jelas," ujarnya.
Digitalisasi untuk Siapa?
Pertanyaan yang menentukan apakah janji ini bermakna atau sekadar jargon adalah: digitalisasi untuk siapa? Indra sendiri, dalam kesempatan lain, memberi petunjuk. Pada peringatan HUT ke-54 KORPRI di Kompleks Parlemen, Senin, 1 Desember 2025, ia menegaskan transformasi digital birokrasi harus dipahami sebagai perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN, bukan sekadar penyesuaian prosedur. "Layanan publik harus semakin responsif, cepat, dan berbasis teknologi. Ini menjadi motor penggerak reformasi birokrasi," katanya. Ia juga menyebut implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN sebagai tonggak penguatan profesionalisme ASN.
Di sisi keterbukaan, DPR memang punya modal untuk diuji. DPR menerima detikcom Awards 2025 untuk kategori Lembaga Penggerak Keterbukaan Informasi dan Dialog Publik Digital, akun Instagram DPR disebut telah melampaui 1 juta pengikut, dan Setjen DPR menyiapkan sistem layanan publik berbasis website yang lebih ramah pengguna — termasuk fitur "Buku Tamu Digital", kanal dialog yang memungkinkan masyarakat berdiskusi langsung dengan anggota DPR.
Ujiannya ada pada tiga hal yang bisa diukur publik pada 2027: apakah arsip dan dokumen legislasi benar-benar mudah ditemukan, apakah proses pembahasan undang-undang bisa diikuti publik secara terbuka, dan apakah kanal seperti Buku Tamu Digital dijawab atau sekadar dipajang. Nilai Reformasi Birokrasi 88,00 adalah angka internal — yang dirasakan publik adalah apakah DPR menjadi lebih mudah diawasi atau tidak. Di situlah 2027 menjadi ujian, bukan sekadar target.
Daftar sumber: CNN Indonesia, "Sekjen DPR Maknai 2027 sebagai Tantangan Transformasi Digital", 7 November 2026 (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261107074616-20-1424327/sekjen-dpr-maknai-2027-sebagai-tantangan-transformasi-digital — judul terverifikasi melalui cerminan headline CNN; badan artikel tidak dapat dibuka karena domain diblokir); Parlementaria / E-Media DPR RI, "Setjen DPR Targetkan Nilai Reformasi Birokrasi 88,00 di 2027", 26 Februari 2026 (https://emedia.dpr.go.id/news/2026/02/26/setjen-dpr-targetkan-nilai-reformasi-birokrasi-8800-di-2027); JDIH Setjen DPR RI, "Sekjen DPR: Efisiensi Anggaran Harus Tingkatkan Kinerja, Bukan Menurunkannya", 26 Februari 2026 (https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/63581/t/Sekjen+DPR%3A+Efisiensi+Anggaran+Harus+Tingkatkan+Kinerja%2C+Bukan+Menurunkannya); E-Media DPR RI, "HUT Korpri ke-54, Sekjen DPR Tegaskan Transformasi Digital sebagai Motor Reformasi Birokrasi", 1 Desember 2025 (https://emedia.dpr.go.id/news/2025/12/01/hut-korpri-ke-54-sekjen-dpr-tegaskan-transformasi-digital-sebagai-motor-reformasi-birokrasi).