Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

KPK Telusuri Alur Suap di Kantah Bogor, Dua Saksi Diperiksa

KPK memeriksa dua pegawai Kantah Kabupaten Bogor I pada 5 November 2026 untuk mendalami dugaan aliran suap layanan pertanahan, pengembangan dari OTT 14 September 2026.

Oleh 07 NOV 2026 4 menit baca
Ilustrasi gedung kementerian dengan dokumen sertifikat tanah, kaca pembesar, dan timbangan keadilan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan dugaan suap di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pada Kamis, 5 November 2026, penyidik memeriksa dua pegawai Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I sebagai saksi untuk mendalami dugaan penerimaan uang dalam layanan pertanahan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi pemeriksaan tersebut. “Dalam pemeriksaan ini, penyidik meminta keterangan berkaitan dengan dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh pihak-pihak di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Kedua saksi itu adalah GPM, Koordinator Kelompok Substansi Pengukuran dan Pemetaan, dan A, Koordinator Kelompok Substansi Penetapan Hak Atas Tanah di Kantah Kabupaten Bogor I. Keterangan mereka difokuskan pada mekanisme alur penerimaan hingga pengumpulan uang yang diduga suap. Keduanya diperiksa sebagai saksi — bukan tersangka — dan KPK sejauh ini hanya menyebut mereka dengan inisial.

Dari OTT 14 September ke meja pemeriksaan

Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada Senin, 14 September 2026. Dalam operasi itu KPK mengamankan 19 orang dan menyita uang tunai sekitar Rp106,3 miliar. Sehari kemudian, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka: Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN; Sontang Coin Manurung, Kepala Kantah Kabupaten Bogor I; Adrianto Pitojo Adi, Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk; Rizal Pahlevi; Arif Sugiyanto, mantan Bupati Kebumen; Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, politikus Partai Golkar; serta Erwin dan Muhammad Fakhry. Kedelapan tersangka langsung ditahan di Rutan KPK sejak 15 September 2026.

Menurut konstruksi perkara yang dipaparkan KPK, kasus ini bermula dari permohonan pemecahan Hak Guna Bangunan (HGB) atas lahan yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor. Lahan itu sempat diblokir setelah ahli waris menggugat ke PTUN Bandung. KPK menduga Sontang tidak bersedia membuka blokir dan memecah HGB tersebut kecuali ada arahan dari atasannya, dan melalui Erwin meminta fee berkode “dua” yang diduga senilai Rp2 miliar. Pada 27 Agustus 2026, Adrianto Pitojo melalui Yaser dan Rizal diduga menyerahkan Rp1,5 miliar kepada Erwin, yang kemudian diduga menyerahkan Rp200 juta kepada Sontang di sebuah kafe di Jakarta Selatan.

Klaster kedua: dugaan setoran jabatan dan gratifikasi

Penyidikan tidak berhenti pada dugaan suap HGB. KPK juga mendalami dugaan penerimaan lain di lingkungan ATR/BPN — gratifikasi terkait rotasi, promosi, dan mutasi jabatan, serta layanan pertanahan lainnya. Dalam pengembangan itu, penyidik menemukan dugaan penerimaan Rp8 miliar yang disimpan dalam sembilan koper merah bertuliskan nama Lampri — diduga diterima Lampri bersama Arif Sugiyanto — serta dugaan “uang pengurusan” Rp2,1 miliar dari PT Bela Parahiyangan Investindo kepada Erwin, yang diduga Rp1,8 miliar di antaranya diteruskan kepada Arif. Pada Jumat (6/11/2026), penyidik memeriksa Ryan Brasali, Direktur PT Bela Parahiyangan Investindo, sebagai saksi.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sendiri sudah diperiksa sebagai saksi pada Rabu (4/11/2026) selama sekitar lima jam, setelah dua kali tidak memenuhi panggilan pada 7 dan 15 Oktober 2026. Statusnya hingga kini masih saksi — baca laporan sebelumnya: https://ulaspolitik.web.id/nusron-masih-saksi-kpk-kaji-cegah-ke-luar-negeri/

Di sisi lain, KPK juga mengusut dugaan kebocoran dokumen perkara ini. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan dua pegawai KPK berinisial TS dan MS ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Budi Prasetyo membenarkan pemeriksaan internal oleh Inspektorat dan Dewas, dan memastikan penyidikan perkara tetap berjalan. KPK belum menanggapi inisial yang disebut MAKI tersebut.

Yang perlu dicatat: saksi bukan tersangka, dugaan bukan vonis

Pemeriksaan dua pegawai Kantah Bogor ini penting bukan karena jabatannya, melainkan karena posisinya: mereka berada di simpul teknis tempat layanan pertanahan diproses — pengukuran dan pemetaan, serta penetapan hak atas tanah. Jika keterangan mereka mengonfirmasi adanya alur pengumpulan uang yang sistematis, penyidikan bisa naik dari satu transaksi HGB ke pola yang lebih luas.

Namun ada tiga hal yang perlu dijaga. Pertama, Nusron Wahid masih berstatus saksi, dan penyebutan empat tersangka sebagai “orang kepercayaan” Nusron adalah klaim penyidik, bukan putusan pengadilan. Kedua, dugaan bahwa Sontang bertindak atas arahan atasan masih harus dibuktikan dengan alat bukti, bukan disimpulkan dari jabatan semata. Ketiga, dugaan kebocoran dokumen — jika terbukti — justru menguji integritas KPK sendiri di tengah penyidikan besar ini.

Bagi pembaca, signifikansi perkara ini bersifat sistemik: layanan pertanahan adalah urusan sehari-hari warga, dan ketika pengurusan sertifikat bisa diperjualbelikan, yang dirugikan bukan hanya negara, melainkan setiap pemegang hak atas tanah. Yang patut ditunggu berikutnya: apakah keterangan dua saksi Kantah ini menguatkan alur uang ke atas, dan apakah klaster dugaan setoran jabatan melahirkan tersangka baru.

Sumber: Antara; Berita Hari Ini; Lensa Hukum (mengutip Detik); Jurnal Metro; Koran Kota; InfoRiau; InfoPublik; AFU.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik