Terkini
Artikel dan ulasan politik

ISTANA DAN PEMERINTAHAN

Kemenag Siapkan 1.000 Doktor dan Fasilitas Ma’had Aly

Kemenag merancang program 1.000 doktor Ma’had Aly untuk 2027–2031 dan mengusulkan fasilitas khusus bagi lima hingga sepuluh Ma’had Aly pada 2027.

Oleh 06 NOV 2026 4 menit baca
Pondok Pesantren Ibnul Amin, Kalimantan Selatan

Kementerian Agama menyiapkan langkah besar untuk pendidikan tinggi pesantren. Direktorat Jenderal Pesantren merancang program pengembangan 1.000 doktor untuk Ma’had Aly pada 2027–2031, sekaligus mengusulkan pembangunan fasilitas khusus bagi lima hingga sepuluh Ma’had Aly pada 2027.

Rencana itu disampaikan Direktur Jenderal Pesantren Basnang Said saat membuka Forum Konsultasi Akademik Nasional dan Pemetaan Kebutuhan Kurikulum Ma’had Aly di Tangerang, Kamis, 5 November 2026. Ma’had Aly adalah jenjang pendidikan tinggi pesantren — setara sarjana, magister, hingga doktor — yang selama ini berjuang mendapatkan pengakuan setara dengan perguruan tinggi umum. Program ini adalah upaya negara untuk menutup kesenjangan itu dari sisi dosen dan sarana.

1.000 Doktor untuk 95 Ma’had Aly

Menurut laporan Lensahukum yang mengutip Cahaya, Kemenag merancang program 1.000 doktor untuk memperkuat pendidikan tinggi pesantren melalui 95 Ma’had Aly di Indonesia. Program yang direncanakan berlangsung pada 2027–2031 itu mencakup peningkatan kualifikasi dosen, pembangunan fasilitas akademik, serta penguatan pengakuan lulusan.

“Kita petakan 95 Ma’had Aly itu. Kita pasang program 1.000 doktor Ma’had Aly,” ujar Basnang Said, seperti dikutip dalam laporan tersebut. Pemetaan terhadap 95 lembaga itu akan menjadi dasar penentuan calon penerima program pendidikan lanjutan, dan Kemenag menargetkan pengembangan 1.000 doktor untuk memenuhi kebutuhan akademik setiap Ma’had Aly.

Angka itu ambisius, dan konteksnya penting. Ma’had Aly baru mendapat kepastian gelar akademik lewat Keputusan Menteri Agama Nomor 429 Tahun 2025, dan standar mutunya ditegaskan lewat KMA Nomor 1495 Tahun 2025. Tanpa dosen berkualifikasi doktor yang cukup, pengakuan formal itu berisiko berhenti di atas kertas. Program 1.000 doktor adalah jembatan antara pengakuan hukum dan mutu akademik yang sesungguhnya.

Di sisi kesejahteraan dosen, langkah ini sejalan dengan kenaikan insentif yang sudah berjalan. Kemenag menaikkan insentif dosen Ma’had Aly bukan ASN dari Rp2,5 juta menjadi Rp8 juta per orang pada 2026 — atau Rp1 juta per bulan selama delapan bulan — untuk 697 dosen penerima, dengan alokasi Rp5,576 miliar, dan pencairan ditargetkan akhir November 2026, menurut Arina dan Samudrafakta yang mengutip Basnang pada 23 Oktober 2026.

Fasilitas Khusus: Masih Usulan, Bukan Keputusan Anggaran

Selain program doktor, Kemenag mempertimbangkan pembangunan fasilitas khusus bagi lima hingga sepuluh Ma’had Aly pada 2027. Fasilitas yang direncanakan meliputi ruang pimpinan, ruang dosen, ruang kuliah, serta sarana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, menurut laporan yang sama.

Dalam pembahasan awal, kebutuhan anggaran diperkirakan sekitar Rp1 miliar untuk setiap lokasi. Namun angka itu masih memerlukan kajian berdasarkan kesiapan lahan, kebutuhan lembaga, dan kemampuan anggaran. Dengan kata lain: ini masih usulan dan rencana, bukan keputusan anggaran yang sudah disahkan, dan daftar lima hingga sepuluh Ma’had Aly penerimanya belum diumumkan.

Kejujuran soal status ini penting. Pembaca di pesantren berhak tahu bahwa fasilitas itu belum pasti dibangun, di mana, dan kapan — sebelum ada pengumuman resmi dan alokasi anggaran. Yang sudah pasti adalah arah kebijakannya: negara, lewat Direktorat Jenderal Pesantren yang baru dibentuk sebagai unit eselon I, menempatkan Ma’had Aly sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, bukan sekadar lembaga keagamaan di pinggir sistem.

Ujian Sebenarnya: Pemetaan, Pemerataan, dan Mutu

Analisisnya sederhana: program sebesar ini akan diuji bukan pada peluncurannya, melainkan pada pemetaannya. Pertama, apakah 95 Ma’had Aly itu dipetakan secara jujur — mana yang sudah siap menyerap dosen doktor dan fasilitas baru, mana yang masih kekurangan dosen, sarana, dan tata kelola. Pemetaan yang asal-asalan akan membuat program ini menumpuk di lembaga yang sudah kuat.

Kedua, pemerataan. Ma’had Aly tersebar di berbagai daerah, tidak hanya di Jawa. Jika fasilitas khusus dan kuota doktor hanya jatuh ke lembaga-lembaga besar yang sudah dikenal, program ini akan memperlebar kesenjangan, bukan menutupnya. Kemenag perlu membuka kriteria seleksi dan daftar penerimanya ke publik.

Ketiga, mutu di atas kuantitas. Seribu doktor adalah angka yang mudah diumumkan, tetapi yang menentukan adalah apakah para doktor itu mengajar, meneliti, dan membimbing mahasantri — atau sekadar menambah daftar gelar di sebuah lembaga. Forum konsultasi kurikulum di Tangerang adalah tempat yang tepat untuk menjawab pertanyaan itu, dan publik berhak menagih hasil pemetaan kurikulum tersebut, bukan hanya pengumuman programnya.

Jika tiga ujian itu dijawab dengan transparan, program ini bisa menjadi tonggak: pesantren yang selama ini mencetak ulama lewat kajian kitab kuning, kini juga mencetak doktor yang diakui negara — tanpa kehilangan kekhasan keilmuannya.

Sumber: Antara; Lensahukum; Arina; Kemenag.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik