Istana meningkatkan kewaspadaan dan terus melakukan pembenahan internal setelah terbongkarnya dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
“Kewaspadaan itu terus dilakukan, ya. Kewaspadaan terus-menerus. Pembenahan terus berjalan,” kata Prasetyo. Ia juga menegaskan perkara ini harus diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan, secara transparan, dan “jangan ada yang ditutup-tutupi.”
Frasa “musuh dalam selimut” yang menjadi judul pemberitaan merujuk pada fakta bahwa para tersangka berasal dari dalam institusi kepolisian sendiri — bukan kutipan langsung Prasetyo. Yang ia sampaikan secara harfiah adalah kewaspadaan dan pembenahan yang terus berjalan.
Apa yang Diminta Istana: Transparan, Tanpa Ditutup-tutupi
Prasetyo mendesak tim khusus Polri mengusut tuntas perkara ini secara terbuka. Ia memastikan pemerintah tetap fokus pada pekerjaan yang berjalan — termasuk pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu yang diumumkan di hari yang sama — sambil menunggu proses hukum berjalan.
Di sisi lain, Istana juga menegaskan pelayanan Polri kepada masyarakat tidak boleh berkurang di tengah kasus ini. Menurut Prasetyo, kepastian itu didapat setelah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, yang berkomitmen menuntaskan pengusutan sesuai aturan yang berlaku. Istana menyebut perbuatan itu dilakukan oleh oknum di institusi Polri, bukan oleh institusi secara keseluruhan.
Perkara yang Diusut: Empat Jenderal, Target Luas
Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal. Tiga yang pertama diumumkan Kepala Bareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim, Selasa (3/11/2026): mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Tersangka keempat, Irjen Slamet Uliandi, ditambahkan pada Kamis (5/11/2026) — penyidik menyebut ia diduga memerintahkan penghapusan file hasil sadapan.
Para tersangka diduga menyadap tanpa prosedur, dengan menyalahgunakan perangkat Lawful Interception Management System (LIMS), tanpa prosedur verifikasi dan tanpa dasar surat perintah penyidikan. Dugaan penyadapan itu berlangsung sejak 2025 hingga Oktober 2026, dan file serta log hasil sadapan diduga dihapus pada Oktober 2026. Sasarannya, menurut Bareskrim, tidak hanya nomor telepon Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, LSM, hingga pengusaha.
Ketiga tersangka pertama dijerat Pasal 258 KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Sementara itu, Presiden Prabowo telah menandatangani keputusan presiden yang memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan — keputusan yang dikonfirmasi Prasetyo pada Rabu (4/11/2026).
Semua yang disebut di atas masih berstatus tersangka. Asas praduga tak bersalah berlaku: belum ada vonis, dan motif maupun pihak yang memerintahkan — bila ada — belum ditetapkan oleh penyidik.
Analisis: Ujian Kepercayaan di Lingkar Dalam
Pernyataan Prasetyo pada 6 November ini adalah babak lanjutan, bukan awal. Dua hari sebelumnya, Istana menilai dugaan penyadapan ini “mengarah ke makar” dan membahayakan keselamatan negara — penilaian yang disampaikan Prasetyo pada 4 November. Sebaliknya, Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyatakan belum ada indikasi makar. Perbedaan penekanan ini penting: “mengarah ke makar” adalah pandangan Istana, bukan kesimpulan hukum, dan sampai hari ini belum ada dakwaan makar yang diumumkan penyidik.
Yang membuat kasus ini berat secara politik bukan hanya siapa yang disadap, melainkan siapa yang diduga melakukannya: aparat penegak hukum sendiri, dengan akses ke sistem penyadapan resmi negara. Karena itu “bersih-bersih” yang dijanjikan Istana akan diuji bukan dari kerasnya pernyataan, melainkan dari transparansi penyidikan — apakah tim khusus Bareskrim membuka seluruh temuan, termasuk bila mengarah ke nama lain, atau berhenti pada empat tersangka yang sudah ditetapkan. DPR, lewat Komisi III yang sudah ditugaskan memantau perkara ini, adalah pengawas yang paling relevan untuk ditagih.
Sumber: CNN Indonesia; BSI News; Seputar Sumut; InvestorTrust.