Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Hercules Tertawa Disebut Disadap: ‘Aku Makin Hebat Saja Ini’

Hercules tertawa saat namanya disebut di urutan ke-25 daftar sasaran penyadapan yang beredar, tetapi ia mengecam keras dugaan penyadapan Presiden Prabowo.

Oleh 06 NOV 2026 4 menit baca
Halte bus di depan Kantor Polda Metro Jaya, Jakarta

Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, menanggapi dengan tertawa kabar bahwa namanya tercantum di urutan ke-25 dalam daftar sasaran penyadapan yang beredar di media sosial. Pernyataan itu ia sampaikan saat ditemui wartawan di Polda Metro Jaya, Kamis (5/11/2026).

“Saya kemarin lihat, saya juga masuk urutan nomor 25 ya, lah ini aku makin hebat saja ini,” ujar Hercules, seperti dikutip sejumlah media.

Ia mengaku tidak mempermasalahkan kabar tersebut. “Kalau Hercules yang disadap ya biarin aja. Hercules sudah biasa. Jangankan disadap, udah di bawah sana, di bawah sini aja enggak pusing itu. Apalagi cuma disadap kan,” katanya.

Daftar yang belum terverifikasi

Yang perlu ditegaskan: “nomor 25” itu merujuk pada sebuah daftar yang beredar, bukan daftar resmi korban yang dikonfirmasi penyidik. Daftar berisi 43 nama itu dipublikasikan Monitor Indonesia pada 4 November 2026, dan Bareskrim Polri sampai saat ini belum mengonfirmasi daftar tersebut sebagai daftar resmi sasaran penyadapan. Versi lain dengan jumlah nama berbeda — 63 nama, bahkan 143 nama — juga beredar di media sosial.

Hercules sendiri mengaku mengetahui kabar itu dari pemberitaan dan media sosial, bukan dari pemberitahuan resmi penyidik. Bareskrim sejauh ini baru mengonfirmasi ruang lingkup penyidikan: dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, aktivis, dan pengusaha, dalam rentang 2025 hingga 2026.

Canda, kecaman, dan panggung politik

Di balik canda itu, Hercules mengecam keras dugaan penyadapan terhadap Presiden. “Apalagi [eks] Kapolri [Listyo] sendiri yang melanggar hukum, artinya khususnya menyadap Pak Presidennya sendiri, dan juga menyadap petinggi-petinggi yang lain yang membantu Pak Presiden. Ini kan kalau menurut saya, ini semacam dibilang pengkhianat,” kata Hercules, seperti dikutip Tirto.

Ia juga mengaku sudah lama merasa ada yang tidak beres. “Aku punya feeling, takutnya ada masalah dengan Pak Presiden. Ternyata enggak sampai dua bulan, termasuk aku juga disadap,” ujarnya.

Hercules juga melontarkan klaim tentang kekayaan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo — yang enam tahun menjabat Kapolri dan kini sudah dicopot dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan — dengan menyebut angka “sedikitnya Rp50 triliun saja kecil”. Klaim itu ia sampaikan dalam konferensi pers di Kantor GRIB Jaya, Rabu (4/11/2026), sehari sebelum ia ditemui di Polda Metro Jaya. Itu adalah klaim Hercules, bukan temuan penyidik, dan tidak ada kaitannya dengan konstruksi perkara penyadapan. Sebagai pembanding, laporan harta kekayaan Listyo yang disampaikan ke KPK (LHKPN 2025) tercatat sekitar Rp15,34 miliar.

Sebagai konteks, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka: mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso pada Selasa (3/11/2026), disusul Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat pada Kamis (5/11/2026). Menurut Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Brigjen Suhermanto, Slamet — yang berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim — diduga menyetujui permintaan Ahrie pada awal Oktober 2026 untuk menghapus berkas hasil penyadapan. Tiga tersangka ditahan di Mako Brimob, sementara Slamet belum ditahan karena kondisi sakit pascastroke. Keempatnya berstatus tersangka dan berlaku asas praduga tak bersalah; para tersangka dijerat antara lain Pasal 258 KUHP tentang penyadapan melawan hukum, Pasal 332 KUHP tentang akses ilegal, dan Pasal 32 UU ITE.

Ada dua hal yang patut dicatat dari reaksi Hercules. Pertama, daftar sasaran — terverifikasi atau tidak — kini telah menjadi mata uang politik: masuk daftar justru dipakai sebagai penanda kedekatan dengan lingkaran kekuasaan, sampai-sampai ditertawakan sebagai kebanggaan. Kedua, Hercules, loyalis lama Prabowo, membingkai kasus ini sebagai pengkhianatan — sejalan dengan narasi Istana, yang lewat Mensesneg Prasetyo Hadi menyebutnya mengarah ke makar. Sebaliknya, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra justru menegaskan belum ada indikasi makar dan pasal makar tidak digunakan dalam perkara ini. Keduanya adalah penilaian politik-hukum, bukan dakwaan, dan bukan vonis pengadilan.

Ujian sesungguhnya bagi kasus ini bukan daftar yang beredar, melainkan bukti di persidangan: apakah penyadapan itu terjadi, siapa yang memerintahkan, dan apakah penghapusan data terbukti. Sampai pengadilan memutuskan, nama-nama dalam daftar yang beredar — termasuk Hercules — tidak bisa diperlakukan sebagai korban yang terbukti, dan para tersangka tidak bisa diperlakukan sebagai pelaku yang terbukti.

Sumber: CNN Indonesia; Tirto; Tribunnews; Fativa; Investor.id; Publik Update.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik