Sidang dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026), belum selesai meninggalkan perdebatan. Setelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersaksi dan menunjukkan ijazahnya dari SD hingga S1 Universitas Gadjah Mada (UGM), sorotan kini bergeser ke dokumen lain: transkrip nilai. Jokowi mengaku dokumen itu sudah hilang, sementara terdakwa dr Tifa menilai dokumen yang ditunjukkan jaksa di persidangan bukan transkrip, melainkan Kartu Hasil Studi (KHS).
Dalam kesaksiannya, Jokowi memaparkan ujian skripsinya digelar 23 Oktober 1985 dengan nilai A, ijazah S1 diterbitkan 5 November 1985, dan wisuda digelar 19 November 1985 di Gedung Purna Budaya Bulaksumur. Ia juga menyebut nomor register ijazah 11 1120 yang ditandatangani Rektor UGM saat itu, Teuku Jacob, dan Dekan Fakultas Kehutanan Soenardi Prawirohatmodjo.
Pengakuan Jokowi: Transkrip Dulu Ada, Kini Hilang
Dalam persidangan perkara dengan terdakwa Roy Suryo, pengacara Abdul Gafur Sangaji mencecar Jokowi soal transkrip nilai resmi berlogo UGM dengan tanda tangan dekan dan rektor. Jokowi membenarkan pernah menerima dokumen itu dari bagian pengajaran Fakultas Kehutanan UGM pada masa peralihan sarjana muda ke sarjana. Namun saat ditanya keberadaannya sekarang, ia menjawab dokumen itu sudah tidak ada.
“Dulu, saya rasa di UGM ada, tapi di saya sekarang tidak ada,” kata Jokowi, dan ketika ditanya apakah dokumen itu hilang, ia menjawab singkat: “Hilang.” Hakim Ketua Christina Endarwati kemudian mengklarifikasi keterangan tersebut, dan Jokowi kembali membenarkan transkrip itu pernah diberikan UGM tetapi kini sudah tidak ada. Ia menjelaskan ijazah diberikan saat wisuda, sedangkan transkrip diperoleh dengan mengajukan permintaan ke bagian pengajaran fakultas.
Klaim dr Tifa: KHS Bukan Transkrip, 3 Semester Janggal
Seusai sidang, dr Tifa menyampaikan keberatan. Menurutnya, dokumen yang ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai barang bukti adalah KHS, bukan transkrip nilai seperti yang diminta pihaknya. “Saudara Joko Widodo terbukti tidak memiliki transkrip sarjana. Yang ditunjukkan kepada kami oleh JPU tadi sebagai barang bukti, itu adalah KHS, Kartu Hasil Studi, bukan transkrip nilai seperti yang kami minta,” kata dr Tifa.
Ia juga menyebut ada sedikitnya tiga semester yang menurutnya janggal karena tidak ada bukti pendaftaran maupun KHS, yakni semester 7, 8, 9, dan 10. Klaim ini adalah pernyataan pihak terdakwa, bukan kesimpulan pengadilan, dan masih harus diuji dalam proses pembuktian. Dr Tifa juga mengaku kecewa karena waktu pemeriksaan dibatasi hakim: timnya meminta delapan jam untuk memeriksa Jokowi, tetapi hakim menetapkan maksimal dua jam untuk masing-masing pihak, sementara pemeriksaan Jokowi pada sidang Roy Suryo berlangsung sekitar tujuh setengah jam.
Posisi UGM: Ijazah Asli, Sejak 2025
Perlu dicatat, UGM sebagai institusi penerbit ijazah sudah berulang kali menyatakan sikapnya jauh sebelum sidang ini. Rektor UGM Ova Emilia dalam klarifikasi sembilan poin pada 28 November 2025 menyampaikan Jokowi terdaftar pertama kali pada 28 Juli 1980, menjalani kuliah di Fakultas Kehutanan dengan dosen pembimbing akademik Kasmudjo, menyelesaikan skripsi di bawah bimbingan Ahmad Sumitro, dan lulus program sarjana pada 23 Oktober 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5. UGM juga menyatakan Jokowi telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan.
Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta menegaskan ijazah dan skripsi Jokowi asli dan seluruh proses akademiknya terdokumentasi dengan baik. UGM menegaskan pernyataannya disampaikan sebagai tanggung jawab institusi dan tidak untuk membela satu pihak secara tidak proporsional.
Yang Masih Harus Dibuktikan
Perkara yang disidangkan di PN Jakarta Timur adalah dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi bohong, bukan perkara yang meminta hakim menyatakan ijazah itu palsu atau asli. Roy Suryo dan dr Tifa didakwa menyerang kehormatan Jokowi lewat media sosial, dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi keduanya sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.
Transkrip yang hilang tidak membuktikan ijazah itu palsu, sebagaimana KHS juga tidak dengan sendirinya menuntaskan soal transkrip. KHS adalah catatan hasil studi per semester, bukan transkrip konsolidasi — perbedaannya bersifat administratif, tetapi justru di situlah kubu terdakwa membangun argumennya. Jokowi sendiri menolak ijazahnya diuji ulang di laboratorium forensik independen dengan alasan dokumen itu sudah pernah diuji di Laboratorium Forensik Polri dan merupakan dokumen pribadinya. Penolakan itu sah sebagai sikap saksi, tetapi hampir pasti akan terus dipersoalkan kubu terdakwa.
Sidang lanjutan dijadwalkan menghadirkan ajudan Jokowi sebagai saksi. Sampai pembuktian selesai, yang paling bisa dipegang publik adalah ini: kesaksian sudah disampaikan di bawah sumpah, klaim kedua belah pihak sudah tercatat, dan penilaiannya ada di tangan majelis hakim — bukan di kolom komentar media sosial.
Sumber: Koran Indopos; AFU.id; IDN Times; Mercuswara; KetikKabar; Matamata/Antara; Inilampung.