Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Jokowi Tunjukkan Empat Ijazah di Sidang: dari SD hingga S1 UGM

Setelah lebih dari 13 jam bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jokowi memperlihatkan empat ijazahnya — SD, SMP, SMA, hingga S1 UGM — di hadapan majelis hakim, jaksa, dan terdakwa Roy Suryo. Momen itu penting, tapi belum mengakhiri perkara.

Oleh 06 NOV 2026 4 menit baca
Joko Widodo, Presiden ke-7 RI, potret resmi 2019

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memperlihatkan dokumen pendidikannya — dari ijazah SD hingga sarjana — dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026). Momen itu terjadi saat ia bersaksi dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu, dengan terdakwa Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa. Jokowi hadir di persidangan sejak pukul 09.00 WIB. Pemeriksaan sebagai saksi berlangsung lebih dari 13 jam, hingga sekitar pukul 22.30 WIB. “Semua bukti-bukti sudah kita tunjukkan, kemudian juga utamanya empat ijazah: ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, dan ijazah S1 saya. Semuanya sudah saya tunjukkan kepada majelis hakim, kepada pihak terdakwa, dan dari jaksa penuntut umum,” kata Jokowi seusai persidangan.

Momen di Ruang Sidang

Penunjukan ijazah itu bermula ketika jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan dokumen pendidikan Jokowi sebagai barang bukti di hadapan majelis hakim. Jokowi kemudian meminta izin kepada hakim ketua Christina Endarwati untuk memperlihatkan dokumen tersebut kepada pengunjung sidang, termasuk awak media. Hakim ketua sempat menyarankan agar ijazah diperlihatkan pada kesempatan lain, setelah persidangan selesai. Jokowi bersikeras — ia menyebut sudah berjanji untuk menunjukkan seluruh ijazahnya. “Kalau diperkenankan, saya mau menunjukkan kepada pengunjung juga yang mulia. Karena saya sudah berjanji untuk menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan ijazah S1 saya. Mohon Yang Mulia,” kata Jokowi. Setelah mendapat izin, Jokowi membalikkan badan dan mengangkat dokumen ijazahnya satu per satu ke arah pengunjung. Roy Suryo, yang berada tidak jauh dari Jokowi, turut menyaksikan dan mendekat ketika dokumen itu diperlihatkan. Menurut sejumlah laporan dari ruang sidang, Roy terlihat tertawa saat dokumen diangkat — dan tetap menyebut ijazah yang ditunjukkan itu bukan asli. Di bawah sumpah, Jokowi juga merinci riwayat pendidikannya: SD Negeri Nomor 111 Kota Surakarta, SMP Negeri 1 Surakarta, SMA Negeri 6 Surakarta, kemudian S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Jokowi juga mempertanyakan logika tudingan yang dialamatkan kepadanya. “Belum pernah melihat, kok sudah bisa menyimpulkan. Saya tidak mengerti logikanya bagaimana,” katanya di ruang sidang. Ia menyebut telah mengumpulkan 31 video yang mempersoalkan keaslian ijazahnya.

Mengapa Penunjukan Ini Belum Menutup Perkara

Ada konteks hukum yang membuat momen ini tidak bisa dibaca sebagai akhir cerita. Pertama, perkara yang disidangkan adalah dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran ketentuan informasi elektronik, bukan perkara pembuktian keaslian ijazah itu sendiri. Roy Suryo didakwa berdasarkan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dakwaan jaksa adalah tuduhan yang harus dibuktikan melalui proses persidangan — asas praduga tak bersalah berlaku bagi para terdakwa. Kedua, penunjukan dokumen di ruang sidang tetap merupakan bagian dari proses pembuktian. Penilaian terhadap alat bukti — termasuk dokumen fisik, keterangan para pihak, dan hasil verifikasi lembaga berwenang — sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim. Menunjukkan ijazah tidak dengan sendirinya mengakhiri proses hukum. Ketiga, riwayat pemeriksaan dokumen ini sudah panjang. Pada 30 April 2025, Jokowi melaporkan Roy dan sejumlah pihak lainnya ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Bareskrim Polri kemudian menguji ijazah tersebut dengan pembanding dari tiga rekan kuliah Jokowi dan pada 22 Mei 2025 menyimpulkan ijazah bernomor 1120 atas nama Joko Widodo itu autentik, lalu menghentikan penyelidikan. Pada 23 Juli 2025, penyidik Polda Metro Jaya menyita ijazah asli SMA Negeri 6 Surakarta dan ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM milik Jokowi saat memeriksanya di Polresta Solo. Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, menilai pemeriksaan ulang terhadap ijazah kliennya tidak diperlukan karena dokumen tersebut sebelumnya telah diperiksa Laboratorium Forensik (Labfor) Bareskrim Polri. Sementara itu, pihak terdakwa tetap menolak kesaksian Jokowi — Roy Suryo menyebut kesaksian itu “mostly salah”, klaim yang menjadi bahan perdebatan tersendiri di ruang sidang. Jokowi sendiri menutup kesaksiannya dengan meminta keadilan. “Kita serahkan semuanya pada Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat. Saya hanya minta keadilan agar nama baik saya terhadap tuduhan ijazah palsu ini betul-betul bisa diselesaikan dengan baik,” tuturnya. Ia juga realistis: “Dulu kan banyak yang minta, ‘Pak, tunjukkan ijazahnya saja, tunjukkan pasti rampung’. Sudah di pengadilan saja belum tentu juga rampung kok.” Kalimat itu barangkali yang paling jujur dari persidangan kemarin. Setelah dua tahun polemik ini bergulir di televisi, YouTube, dan media sosial, ruang sidang akhirnya mempertemukan tudingan dengan dokumennya secara langsung. Tapi dalam hukum, yang menentukan bukan sorakan di ruang sidang atau tawa di kursi terdakwa — melainkan putusan majelis hakim. Dan putusan itu belum dibacakan.

Sumber: CNA; Afu.id; Berita898; Matamaluku; Beritahoki.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik