Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengajak pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil memperkuat dialog dan kolaborasi untuk menghadapi tantangan global. Pesan itu ia sampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bosphorus ke-17 di Istanbul, Turki, Kamis (5/11/2026), forum yang mempertemukan perwakilan 63 negara.
KTT Bosphorus ke-17 berlangsung 5–6 November 2026 di Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus, diselenggarakan oleh International Cooperation Platform (UIP) dengan tema “Mencari Keseimbangan di Dunia yang Berubah”. Lestari — yang akrab disapa Rerie — adalah politikus NasDem dan anggota Komisi X DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah II.
Kepercayaan sebagai fondasi stabilitas
Dalam pidatonya, Lestari menempatkan kepercayaan sebagai fondasi stabilitas internasional. Penyelesaian perbedaan, menurutnya, perlu mengutamakan dialog dan musyawarah dibandingkan dominasi pihak yang memiliki suara paling kuat. Demikian dilansir Detikcom.
“Stabilitas bukanlah ketiadaan peluang, melainkan kehadiran kepercayaan di tengah perubahan itu sendiri,” ujar Lestari. Menurut dia, stabilitas yang dibangun melalui pemaksaan tidak akan bertahan lama; sebaliknya, kepercayaan dapat menjadi landasan untuk menjaga hubungan di tengah perubahan global.
Ia mengaitkan pendekatan tersebut dengan tradisi musyawarah di MPR serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika: keberagaman, kata dia, harus dipandang sebagai kekuatan dalam membangun kesepakatan bersama.
Tiga sektor dan agenda kebencanaan
Lestari menjelaskan pembagian peran antara tiga unsur utama. Pemerintah, termasuk parlemen, bertanggung jawab menghadirkan kepemimpinan publik dan kebijakan yang melindungi seluruh pihak. Dunia usaha berkontribusi melalui sumber daya, inovasi, dan penciptaan peluang ekonomi. Masyarakat sipil berperan memperkuat partisipasi komunitas sekaligus membangun kepercayaan antara lembaga dan masyarakat.
“Ketiga sektor ini dapat membantu masyarakat dan memberikan masa depan yang stabil dan damai bagi rakyat,” kata Lestari.
Selain kolaborasi kelembagaan, Lestari menyoroti pendidikan sebagai investasi jangka panjang untuk perdamaian. Ruang kelas, menurutnya, dapat menjadi tempat meredakan potensi konflik sebelum berkembang menjadi persoalan yang membutuhkan perundingan. Perempuan dan generasi muda ia tempatkan sebagai bagian utama dalam penyusunan dan pelaksanaan solusi menghadapi berbagai tantangan.
Ia juga mendorong peningkatan kerja sama antarnegara dalam menghadapi bencana — mulai dari penguatan ketahanan bencana, sistem peringatan dini, mitigasi, hingga pemulihan setelah bencana terjadi. “Bangsa-bangsa yang berbagi garis patahan yang sama seharusnya juga berbagi kebutuhan yang sama,” ucapnya.
Lestari menutup dengan hubungan historis Indonesia dan Turki yang telah terjalin sejak abad ke-16 melalui perdagangan, agama, dan solidaritas. Tsunami Aceh 2004 dan gempa bumi di Turki, kata dia, adalah pengalaman duka bersama yang memperkuat ikatan kedua bangsa. “Persahabatan kita tidak dibangun di ruang konferensi, tetapi dibangun pada saat-saat ketika satu bangsa berdiri di samping bangsa lain dalam duka,” ujarnya.
Analisis: diplomasi parlemen dan ujian tindak lanjut
Pidato Lestari adalah contoh diplomasi parlemen: ketika seorang pimpinan MPR berbicara di forum internasional, ia tidak membawa kebijakan luar negeri pemerintah, melainkan membawa kosakata politik Indonesia — musyawarah, Bhinneka Tunggal Ika, dan pengalaman kebencanaan — ke panggung global. Dalam konteks tema KTT tahun ini, “mencari keseimbangan di dunia yang berubah”, tawaran itu selaras dengan garis politik luar negeri bebas-aktif Indonesia: tidak memihak blok, mengutamakan dialog.
Ada dua hal yang membuat pidato ini lebih dari sekadar seremoni. Pertama, diplomasi bencana adalah jembatan yang kredibel bagi Indonesia dan Turki — dua negara yang sama-sama hidup di atas garis patahan dan sama-sama pernah menelan korban besar. Kerja sama peringatan dini dan mitigasi adalah agenda yang konkret dan bisa diukur. Kedua, penekanan pada pendidikan, perempuan, dan generasi muda menempatkan pidato ini pada agenda jangka panjang, bukan sekadar respons atas satu krisis.
Namun kejujuran editorial menuntut satu catatan: pidato bukan kebijakan. Nilai dari pesan Lestari akan diuji pada tindak lanjutnya — apakah ada kerja sama konkret yang lahir dari forum ini, misalnya di bidang kebencanaan atau perdagangan, dan apakah parlemen Indonesia menindaklanjutinya di dalam negeri. Sampai ada tindak lanjut itu, yang bisa dicatat adalah posisinya: Indonesia, lewat parlemennya, memilih menawarkan dialog dan kepercayaan sebagai jawaban atas dunia yang semakin terbelah.
Sumber: Detikcom; bsinews.id; bogazicizirvesi.org; media Turki.
