Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut Tahun 2027 sebesar Rp3.410.000. Angka itu naik Rp181.001 atau 5,61 persen dari UMP 2026 sebesar Rp3.228.949. Penetapan diumumkan Bobby di Medan, Jumat (20/11/2026), dan dilaporkan Antara serta dikonfirmasi identik oleh rilis resmi Diskominfo Provinsi Sumatera Utara. “Kami harap kebijakan pengupahan minimum yang telah ditetapkan menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak,” kata Bobby.
Kenaikan 5,61 persen dihitung dengan formula inflasi sebesar 2,71 persen ditambah hasil perkalian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,79 persen dengan faktor alfa 0,6045. Penetapan ini merupakan hasil pembahasan bersama Dewan Pengupahan Daerah Sumut, yang terdiri dari unsur pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut, serta serikat pekerja/serikat buruh. Dasar hukumnya, menurut Diskominfo Sumut, adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tanggal 16 November 2026 tentang Penyampaian Data Kebutuhan Hidup Layak, Kondisi Ekonomi, dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2027.
Dihitung dengan formula, bukan tawar-menawar bebas
Angka alfa 0,6045 menempatkan Sumut sedikit di atas batas bawah rentang yang diizinkan. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 memperlebar rentang alfa dari 0,5–0,9 menjadi 0,5–1, sehingga setiap provinsi bisa menyesuaikan besarnya kenaikan dengan kondisi ekonominya. Sebagai perbandingan, di Kepri alfa yang disepakati adalah 0,5 — pekerja mengusulkan 1,0, pengusaha mengusulkan 0,5, dan keduanya sepakat di 0,5. Sumut memilih 0,6045: di atas lantai, tetapi jauh dari plafon.
Kesepakatan di Dewan Pengupahan Daerah sendiri dicapai dalam rapat di Medan, sehari sebelum tenggat penetapan UMP 2027 pada Sabtu, 21 November 2026.
Yang masih ditunggu: UMK dan UMSK sebelum 25 November
UMP bukan garis akhir. Bobby meminta seluruh bupati/walikota se-Sumut segera menyampaikan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2027 dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2027, paling lambat 25 November 2026. Rekomendasi itu harus disusun sesuai UMP yang sudah ditetapkan dan berdasarkan kesepakatan Dewan Pengupahan Daerah kabupaten/kota masing-masing.
Naik di atas inflasi, tetapi ujiannya ada di daerah
Secara angka, kenaikan 5,61 persen berada di atas inflasi 2,71 persen yang dipakai dalam formula — artinya secara nominal ada ruang kenaikan daya beli, bukan sekadar penyesuaian harga. Namun formula itu juga berarti ruang negosiasi politiknya sempit: begitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan alfa ditetapkan, hasilnya nyaris mekanis.
Perbandingan antardaerah juga patut dicatat: UMP Kepri 2027 yang sudah ditetapkan sebelumnya naik 9,02 persen menjadi Rp4.229.356 — lebih tinggi, baik secara persentase maupun nominal, dibanding Sumut. Perbedaan itu mencerminkan perbedaan struktur ekonomi dan kebutuhan hidup layak tiap provinsi, bukan semata-mata kemurahan hati gubernurnya.
Ujian sesungguhnya bagi pekerja Sumut bukan di pengumuman UMP, melainkan di dua hal: pertama, apakah UMK di kota-kota industri seperti Medan dan Deli Serdang ditetapkan di atas UMP dan tepat waktu; kedua, apakah perusahaan benar-benar membayar sesuai ketentuan. UMP adalah batas bawah, bukan upah rata-rata — dan tanpa pengawasan penegakan, angka Rp3.410.000 hanya akan tinggal di atas kertas.
Pengumuman Sumut ini adalah bagian dari gelombang penetapan UMP 2027 yang jatuh tempo pada Sabtu, 21 November 2026. Sebelumnya Kepri dan Riau sudah mengumumkan UMP 2027 masing-masing — Kepri Rp4.229.356 (naik 9,02 persen) dan Riau Rp4.031.142 (naik 6,63 persen). Setelah UMP, giliran UMK yang jatuh tempo 25 November, UMSP 26 November, dan UMSK 30 November 2026. Bagi pekerja, kalender itulah yang menentukan apakah angka di atas kertas berubah menjadi upah di slip gaji.
Sumber: Antara (berita 5868623, dibaca langsung) untuk pengumuman UMP dan formula serta tenggat UMK/UMSK; Diskominfo Provinsi Sumatera Utara (rilis resmi, dibaca langsung) untuk angka yang identik, kutipan Bobby, dan susunan Dewan Pengupahan; arsip UlasPolitik (post 2074) untuk perbandingan UMP Kepri dan kerangka UMP 2027 (UU 27/2026, PP 49/2025, surat Menaker). Catatan: angka resmi memiliki selisih pembulatan Rp50 (Rp3.228.949 + Rp181.001 = Rp3.409.950, bukan Rp3.410.000) — artikel melaporkan angka resmi sebagaimana dinyatakan; tanggal rapat Dewan Pengupahan 19 November tidak dapat diverifikasi dari Antara maupun Diskominfo sehingga tidak diterbitkan; angka media lokal (UMP 2026 Rp3.228.971; tenggat UMK 26 November) tidak dipakai — artikel memakai angka resmi (Rp3.228.949; 25 November). Hero adalah ilustrasi hasil generate — tidak ada foto legal yang cocok (tidak ditemukan potret Bobby Nasution di Wikimedia Commons; foto Diskominfo tidak terverifikasi URL dan lisensinya; foto Antara/Detik berhak cipta).