Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Sidang Etik 9 Jam, Irjen Eko Hadi Dipecat dari Polri

Majelis etik Polri memecat Irjen Eko Hadi Santoso setelah sidang sembilan jam. Putusan etik ini tidak menyentuh perkara pidananya, yang masih berjalan.

Oleh 17 NOV 2026 4 menit baca
Ilustrasi gerbang Mabes Polri dengan palu sidang dan dokumen hukum

Polri memecat Irjen Eko Hadi Santoso dari dinas kepolisian. Keputusan itu diambil Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri dalam sidang etik yang digelar Selasa (17/11/2026), terkait perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Putusan diumumkan Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Eko — yang kini menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri — menjadi tersangka kedua dalam perkara ini yang dipecat secara etik, setelah Irjen Ahrie Sonta Nasution yang dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) pada Selasa (10/11/2026). Ahrie kemudian mengajukan banding atas putusan itu.

Sidang Sembilan Jam, Sembilan Saksi

Sidang berlangsung pukul 09.00 hingga 18.00 WIB di Ruang Sidang Biro Wabprof, lantai 2 Gedung Divpropam Polri, dan dipimpin Komjen Hendro Pandowo sebagai ketua komisi, didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua. Tiga anggota komisi lainnya adalah Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi. Sidang menghadirkan sembilan saksi, termasuk satu saksi meringankan atas permintaan terduga. “Maka putusan sidang KEPP, terhadap terduga pelanggar EHS sanksi etika sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif yaitu Pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” kata Trunoyudo. Majelis menyatakan Eko melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto sejumlah ketentuan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Apa yang Dipersangkakan kepada Eko

Dalam persidangan etik ini, Eko dipersangkakan melakukan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta permufakatan melakukan akses ilegal — dengan memanfaatkan akses di Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri. Dugaan pelanggaran itu dikaitkan dengan masa tugasnya sebagai Kepala Bagian Monitoring maupun saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri. Menurut catatan penyidikan, perintah penyadapan diduga datang dari Listyo Sigit Prabowo melalui Slamet Uliandi kepada Eko dan Ahrie — dan Eko juga diduga memerintahkan penyadapan serta menyetujui penghapusan file hasil sadapan. Semua itu masih berstatus dugaan dalam proses hukum — bukan fakta yang sudah diputus pengadilan.

PTDH Bukan Vonis Pidana

Penting untuk dipisahkan: PTDH adalah sanksi etik dan administratif di internal Polri, bukan vonis pidana. Perkara pidananya terpisah dan masih disidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Dalam perkara pidana itu, Bareskrim telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka: Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Mereka dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku untuk perkara pidana tersebut. Dugaan penyadapan disebut telah berlangsung sejak 2025, dengan sasaran yang disebut meliputi pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, hingga pengusaha — itu pun masih klaim penyidik, bukan fakta pengadilan. Belum ada keterangan apakah Eko akan mengajukan banding atas putusan etiknya, seperti yang dilakukan Ahrie.

Tersisa Listyo dan Slamet

Dengan putusan ini, dua dari empat tersangka sudah menjalani sidang etik dan sama-sama berakhir PTDH. Sidang etik terhadap Listyo Sigit Prabowo sudah dijadwalkan pekan depan, sementara sidang etik terhadap Slamet Uliandi belum dijadwalkan karena kondisi kesehatannya masih memerlukan perawatan. Pola yang terbentuk sejauh ini jelas: Propam bergerak cepat pada jajaran di bawah mantan Kapolri, sementara nasib etik dua nama lainnya masih menunggu giliran. Publik berhak menuntut hal yang sama berlaku untuk semua: proses yang transparan, dan pemisahan yang tegas antara sanksi etik dan pembuktian pidana.

Sumber: Energijuangnews, “Hasil Sidang KEPP, Irjen Eko Hadi Dipecat dari Dinas Polri Terkait Kasus Dugaan Penyadapan”, 17 November 2026 19:18 WIB (dibaca langsung — putusan PTDH, kutipan Trunoyudo, sidang 09.00–18.00, sembilan saksi, Pasal 13 ayat (1) PP 1/2003, jabatan Eko sebagai Widyaiswara Sespim Lemdiklat); Harian Pelita, “Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat Tidak Dengan Hormat Terlibat Kasus Penyadapan”, 17 November 2026 19:18 WIB (kutipan putusan Trunoyudo — terverifikasi via pencarian); CNN Indonesia dan detikNews, headline “Polri Pecat Irjen Eko Hadi…”, 17 November 2026 (terverifikasi via pencarian); AFU, “Susul Ahrie Sonta yang Di-PTDH, Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Tertutup Hari Ini”, 17 November 2026 (susunan panel, sangkaan — terverifikasi via pencarian). Latar: UlasPolitik post 1660 (sidang etik Eko dimulai), post 1645 (Eko diduga memerintahkan penyadapan dan menyetujui penghapusan; penyadapan sejak 2025; jabatan Eko saat itu belum terverifikasi — kini TERJAWAB: Widyaiswara Sespim Lemdiklat), post 1528 (modus lima tahap), post 1726 (sidang etik Listyo pekan depan; Slamet belum terjadwal).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik