Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Pigai: Saya Triple Minoritas, Tak Mungkin Jadi Wapres

Menteri HAM Natalius Pigai menepis peluang jadi wapres pengganti Gibran. Ia menyebut dirinya ‘triple minoritas’ dan menilai jabatan menteri sudah cukup.

Oleh 17 NOV 2026 4 menit baca
Potret resmi Menteri HAM Natalius Pigai

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menepis peluang dirinya menjadi wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu ia sampaikan kepada wartawan seusai rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026), menanggapi dukungan yang mengusulkan namanya serta meme-meme yang beredar dan menjadikannya calon wapres. “Saya ini kan triple minoritas: orang Papua, orang Katolik, Kristen, orang Indonesia Timur. Mana ada sih jadi pemimpin di Republik Indonesia? Enggak adalah,” kata Pigai.

Ketika ditanya lagi apakah Presiden Prabowo Subianto mungkin memilihnya, ia menjawab singkat sambil tertawa: “Tidak mungkin! Tidak mungkin!” Ia merasa tahu diri dan menilai jabatan menteri sudah cukup. “Kita cukup jadi menteri aja sudah Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala,” ucap Pigai. Soal jabatannya saat ini, ia menegaskan pengangkatan menteri adalah hak prerogatif Presiden: “Kalau menteri HAM ya, Pak Prabowo yang ngasih.”

“Triple Minoritas”: Apa yang Sebenarnya Dikatakan Pigai

Yang terverifikasi adalah ucapannya di atas, disampaikan seusai rapat kerja dengan Komisi XIII DPR. Dukungan terhadapnya datang dari organisasi masyarakat Suara Timur Indonesia, yang pada Minggu (15/11/2026) mengusulkan Pigai sebagai calon wapres sebagai tuntutan pemenuhan hak politik masyarakat Indonesia Timur. “Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan hanya milik orang Indonesia Barat saja,” kata Ketua Suara Timur Indonesia Martinho de Sola. Itu adalah aspirasi sebuah organisasi masyarakat, bukan pencalonan resmi — hingga hari ini tidak ada partai politik pengusung yang mengajukan nama Pigai, dan Pigai sendiri menolak wacana itu. Meme yang menjadikannya wapres adalah spekulasi media sosial, bukan sinyal politik formal. Pigai pernah menjadi anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia periode 2012–2017 sebelum dipercaya menjadi Menteri HAM dalam Kabinet Merah Putih.

Bursa yang Mengerucut ke Gerindra

Mekanisme pengisian kursi wapres diatur Pasal 8 ayat (2) UUD 1945: Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR, yang memilih paling lambat 60 hari sejak kekosongan. Tenggat penyerahan dua nama itu adalah 25 November 2026, dan sidang paripurna MPR dijadwalkan 9 Desember 2026. Hingga Selasa (17/11), sebagaimana dikonfirmasi Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, belum ada satu nama pun yang diserahkan Presiden ke MPR. Bursa yang beredar justru mengerucut ke internal Gerindra: Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani. Dasco, yang juga Wakil Ketua DPR, pada hari yang sama menegaskan menghormati hak prerogatif Presiden untuk mengajukan dua nama ke MPR. Peluang Pigai bukan hanya kecil menurut penilaiannya sendiri — secara struktur politik pun jalurnya nyaris tertutup, karena dua nama itu akan lahir dari rembuk Presiden dengan partai-partai koalisi pengusung Pilpres 2024.

Yang Diucapkan Pigai, yang Belum Tentu Disepakati

Penilaiannya bahwa ia “tidak mungkin” menjadi wapres adalah penilaian pribadi, bukan putusan konstitusional: tidak ada satu pun syarat soal suku atau agama untuk menjadi presiden atau wakil presiden dalam UUD 1945. Kalimat “kita tahu dirilah” dan “jadi menteri saja sudah cukup” adalah sikap rendah hati seorang pejabat — bukan vonis bahwa orang Papua tidak bisa memimpin di tingkat nasional. Justru di sinilah ucapannya penting: belum pernah ada orang Papua yang menjadi presiden atau wakil presiden, dan tuntutan Suara Timur Indonesia lahir dari kesenjangan itu. Penolakannya menutup peluang dirinya sendiri, tetapi tidak menutup perdebatan tentang keterwakilan Indonesia Timur di pucuk pimpinan. Keputusan akhirnya tetap di tangan Prabowo, paling lambat 25 November. Sampai nama itu diserahkan ke MPR, semua yang beredar — termasuk soal Pigai — masih sebatas bursa.

Sumber: CNN Indonesia, “Kata-kata Pigai soal Peluangnya Jadi Wapres Pendamping Prabowo”, 17 November 2026 18:17 WIB (dibaca langsung — kutipan “Orang Papua, orang Katolik, Kristen…”, “Kita cukup jadi menteri aja sudah Alhamdulillah…”, “Tidak mungkin, tidak mungkin”, paripurna 9 Desember, tiga nama Gerindra); Liputan6, 17 November 2026 (kutipan verbatim “Saya ini kan triple minoritas…” dan tempat rapat kerja Komisi XIII — terverifikasi via pencarian); VIVA (via Jawawa), 17 November 2026 (dibaca langsung — framing “triple minority”, “we know our place”, “Being a minister is enough”, hak prerogatif pengangkatan menteri); Ruang Pojok, “Suara Timur Indonesia Sebut Natalius Pigai Jadi Wapres Cocok Dampingi Presiden Prabowo”, 15 November 2026 (dibaca langsung — usulan Suara Timur Indonesia, Martinho de Sola); Kementerian HAM dan Wikipedia (Pigai anggota Komnas HAM 2012–2017 — terverifikasi via pencarian). Latar: UlasPolitik post 1693 (Yusril: belum ada nama diserahkan; 25 November/9 Desember), post 1671 (Dasco menghormati hak prerogatif Presiden), post 1576 (syarat 22 vs 20), post 1720 (Bawono/Pangi/Ulta soal Dasco).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik