Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

KPPI Usulkan Hapus Syarat Kawin Pemilih, Usia 18 Tahun

KPPI mengusulkan frasa ‘sudah kawin’ dihapus dari definisi pemilih, dan Titi Anggraini mengusulkan batas usia memilih naik ke 18 tahun dalam revisi UU Pemilu.

Oleh 17 NOV 2026 4 menit baca
Penghitungan suara Pemilu 2024

Ketua Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Hindun Anisah mengusulkan penghapusan frasa “sudah kawin atau pernah kawin” sebagai salah satu kriteria pemilih dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hindun mengatakan ketentuan itu perlu dihapus karena status perkawinan tidak seharusnya menjadi dasar penentuan hak pilih seseorang, terutama bagi perempuan yang menikah pada usia anak melalui dispensasi perkawinan. “Kalau kemudian terjadi perempuan yang menikah di usia di bawah ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu sekarang sudah 19 tahun, sementara dia menikah karena dispensasi, itu saya kira tidak bisa untuk menentukan pilihan,” kata Hindun dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU Pemilu di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Ia mencontohkan perempuan yang menikah pada usia 14 atau 15 tahun melalui dispensasi perkawinan. Dalam RDPU yang sama, pengajar Hukum Pemilihan Umum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini mengusulkan agar batas minimal usia pemilih ditetapkan 18 tahun dari sebelumnya 17 tahun. “Karena usia anak itu berhenti di 18 tahun dan dari sisi data, ternyata di dunia itu mayoritas 86 persen usia memilih adalah usia 18 tahun,” ujar Titi yang mewakili gerakan Maju Perempuan Indonesia. Ia menyebutkan hanya tujuh negara yang menerapkan batas usia memilih 17 tahun.

Aturan yang Berlaku Saat Ini

Saat ini, Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa pemilih merupakan warga negara Indonesia yang berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Definisi yang sama dituangkan dalam Pasal 1 angka 34 undang-undang itu: “Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin”. Ketentuan yang sama dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih. Akibatnya, warga di bawah 17 tahun yang sudah menikah — misalnya melalui dispensasi perkawinan — berhak memilih.

Jalur MK Pernah Kandas

Usulan menghapus frasa itu bukan hal baru. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) pernah menggugat frasa “atau sudah/pernah kawin” ke Mahkamah Konstitusi — tepatnya frasa dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Dalam Putusan Nomor 75/PUU-XVII/2019 yang dibacakan 29 Januari 2020, MK menolak seluruh permohonan. Hakim Suhartoyo menilai rumusan pasal itu bersifat alternatif dan justru menjadi “batasan tegas” tentang siapa yang bisa memilih. Mahkamah juga merujuk Pasal 1 angka 34 UU Pemilu sebagai pengertian pemilih yang berlaku. Setelah kalah di MK, Perludem dan KPI menyatakan akan mendorong DPR menghapus frasa itu lewat revisi UU Pemilu. Sekjen KPI Dian Kartikasari saat itu memperkirakan sekitar 8,8 juta pemilih bersentuhan dengan frasa tersebut — semuanya anak — dan menilai putusan itu melanggengkan politisasi anak yang sudah atau pernah menikah demi suara. Direktur Eksekutif Perludem saat itu, Titi Anggraini, menambahkan alasan praktis: frasa itu menyulitkan petugas dalam menyusun daftar pemilih dan membuat DPT rentan dipersoalkan.

Dua Usulan, Satu Tarikan yang Berlawanan

Ada tarikan yang berlawanan dalam dua usulan yang disampaikan Selasa itu. Di satu sisi, frasa “sudah kawin” bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimal perkawinan 19 tahun. Logika pengkritik: negara melarang perkawinan di bawah 19 tahun, tetapi hukum pemilu justru memberi hak pilih kepada anak di bawah 17 tahun karena ia sudah kawin — seolah perkawinan anak itu sah dan membawa hak politik. Di sisi lain, menghapus frasa itu berarti mencabut hak pilih warga di bawah 17 tahun yang sudah menikah — sebuah pembatasan hak politik, bukan perluasan. MK sendiri pada 2020 menolak gugatan itu dengan alasan pasal tersebut merupakan batasan yang tegas, bukan diskriminasi. Argumen ini masih berlaku dan hampir pasti akan diulang oleh pihak yang menolak perubahan. Yang juga perlu dicermati: kedua usulan ini baru masukan dalam revisi UU Pemilu yang luas — dari ambang batas parlemen, pemisahan jadwal pemilu nasional dan daerah, hingga sistem proporsional terbuka. Panja yang diketuai Bahtra Banong itu menargetkan naskah akademik dan draf RUU selesai pada akhir Desember 2026, lalu dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan sebagai RUU usul inisiatif DPR, dengan pembahasan hingga pengesahan ditargetkan rampung paling lambat Maret 2027. Nasib kedua usulan akan ditentukan dalam pembahasan Panja bersama pemerintah — dan bagi pembaca, yang penting dicatat: ini usulan, bukan keputusan.

Sumber: Antara, “RUU Pemilu diusulkan hapus syarat status perkawinan pemilih”, 17 November 2026 (dibaca langsung — usulan Hindun Anisah, usulan Titi Anggraini, Pasal 198 ayat (1)); Newshive, “KPPI Usulkan Hapus Syarat Kawin bagi Pemilih”, 17 November 2026 (usulan KPPI; usulan usia 18 tahun); Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI, resume Putusan MK Nomor 75/PUU-XVII/2019 (29 Januari 2020 — pemohon, pasal yang diuji, pertimbangan “batasan tegas”, Pasal 1 angka 34); Perludem, arsip “Gugatan syarat pemilih” (angka 8,8 juta Dian Kartikasari; alasan praktis Titi Anggraini; sumber: BBC Indonesia); KPU (Pasal 198 ayat (1); Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022). Latar: UlasPolitik post 979 (pembentukan Panja 29 September 2026, Bahtra Banong ketua, jadwal dan target revisi).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik