Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan rampung tahun ini. “Kita kejar tahun ini, harus selesai tahun ini. Mudah-mudahan bisa,” kata Hinca dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Ia menjelaskan perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal menjadi salah satu pertimbangan untuk memprioritaskan pembahasan RUU Penyadapan, meskipun Komisi III sebelumnya telah menjadwalkan pembahasan empat rancangan undang-undang lainnya: RUU tentang Jabatan Hakim, RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Narkotika dan Psikotropika, serta RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati.
Gagal di Periode Lalu karena Pemerintah Tak Setuju
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri pada Senin (16/11/2026), Hinca mengungkapkan alasan RUU Penyadapan gagal disahkan pada periode DPR sebelumnya. Menurutnya, Komisi III saat itu hampir merampungkan pembahasan, tetapi regulasi tersebut kandas di ujung karena pemerintah — terutama lembaga yang menjalankan penyadapan — tidak setuju. “Periode yang lalu, Komisi III hampir selesai menyelesaikan undang-undang ini, gagal diujung karena pemerintah terutama lembaga yang melakukan penyadapan. Kapolri masa itu, (Ketua) KPK masa itu, tidak setuju undang-undang ini,” kata Hinca. Media yang meliput rapat itu mengidentifikasi Kapolri yang dimaksud sebagai Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang menjabat Kapolri pada periode tersebut. Hinca tidak menyebut nama ketua KPK yang dimaksud. Penjelasan ini perlu dicatat sebagai klaim Hinca mengenai kegagalan periode lalu, bukan sebagai fakta yang sudah diuji dalam forum resmi lain. Untuk mematangkan penyusunan RUU ini, Komisi III telah menggelar diskusi dengan para pakar yang difasilitasi Badan Keahlian DPR, pembahasan bersama Kementerian Hukum dan akademisi, serta konsultasi publik. Pada periode sebelumnya, Komisi III juga melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara untuk mempelajari perbandingan pengaturan penyadapan, di antaranya Amerika Serikat, Turki, dan Korea Selatan.
Jadwal yang Berubah: dari Desember ke Tahun Ini
Target Hinca lebih cepat dari perkiraan yang sebelumnya disampaikan Ketua Komisi III Habiburokhman. Pada 5 November lalu, Habiburokhman memperkirakan pembahasan baru bisa dimulai Desember 2026, setelah RUU Perampasan Aset selesai. “Setelah Perampasan Aset ini. Jadi, enggak ini kan masih bulan apa, masih bulan November. Bisa di Desember bisa mulai tuh, ya. Jadi Perampasan Aset ini kita full, habis itu baru ya, tiga undang-undang itu kita gas,” ujarnya. Namun Komisi III justru memulai pengumpulan masukan pada Senin (16/11/2026) lewat RDP dengan Kabaintelkam Polri — dan pada hari yang sama Habiburokhman menyatakan RUU Perampasan Aset akan segera selesai. “Jadi, apa namanya ini perampasan aset insya Allah dalam waktu dekat selesai. KUHAP sudah beberapa waktu lalu selesai. Saatnya kita kembali lagi melanjutkan apa namanya pembahasan pembentukan undang-undang tentang penyadapan,” katanya. RUU Penyadapan sendiri sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 sebagai usul inisiatif Baleg. Hinca mengatakan RUU itu akan diserahkan ke Komisi III setelah RUU Perampasan Aset selesai. “Karena RUU Perampasan Aset juga akan segera selesai, kami kira seperti yang disampaikan pimpinan, RUU Penyadapan juga sudah bisa diserahkan ke Komisi III untuk kami tuntaskan,” katanya.
Kasus Penyadapan Jadi Pemicu
Dorongan mempercepat RUU Penyadapan menguat setelah Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah tokoh, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat bersama Komisi III pada Kamis (12/11/2026) menyebut Listyo diduga menjadi pemberi perintah sekaligus pengguna akhir (end user) hasil penyadapan. Status mereka masih tersangka: Listyo ditahan hingga 23 November 2026, sedangkan Eko Hadi Santoso hingga 22 November dan Ahrie Sonta Nasution hingga 21 November 2026. Hingga kini belum ada putusan pengadilan atas perkara ini, sehingga asas praduga tak bersalah berlaku. Daftar sasaran yang dikonfirmasi penyidik mencakup Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Najwa Shihab, Alfito Deannova, dan Denny Siregar — selain Presiden Prabowo sendiri sebagai sasaran utama perkara ini. Dugaan makar dalam perkara ini sendiri sudah naik ke tahap penyidikan, tetapi belum ada tersangka makar yang diumumkan.
Apa yang Dipertaruhkan
Target “rampung tahun ini” terdengar ambisius. Dengan sisa waktu sekitar enam minggu di 2026, DPR masih harus menyelesaikan RUU Perampasan Aset, menerima penyerahan RUU Penyadapan dari Baleg, lalu membahasnya hingga tuntas. Selain itu, keberhasilan legislasi ini bergantung pada kesepakatan pemerintah, Polri, dan KPK — lembaga yang sama yang menurut Hinca pernah menolaknya. Ironisnya, kasus yang kini menjerat Listyo justru menjadi momentum yang mungkin mengubah posisi lembaga-lembaga itu. Bagi publik, yang terpenting bukan kecepatan, melainkan isi: apakah RUU ini benar-benar membatasi penyadapan pada prosedur yang ketat — izin pengadilan, sasaran yang limitatif, pencatatan yang tak bisa dihapus, dan pengawasan berlapis — atau sekadar melegalkan praktik yang selama ini berjalan tanpa payung hukum yang jelas.
Sumber: Antara, “Hinca targetkan RUU Penyadapan rampung tahun ini”, 17 November 2026 (dibaca langsung — target Hinca, rapat Baleg, empat RUU lain, persiapan Komisi III); AFU, “Eks Kapolri Listyo Sigit Pernah Tolak RUU Penyadapan hingga Gagal Disahkan”, 17 November 2026 (kutipan Hinca soal kegagalan periode lalu; masa penahanan); Holopis, “Komisi III DPR Kebut Pembahasan RUU Penyadapan”, 16 November 2026 (pernyataan Habiburokhman soal RUU Perampasan Aset dan KUHAP); Hallonews dan Albrita, 16 November 2026 (RDP Kabaintelkam; perkiraan Desember Habiburokhman); Koran Indo Pos, 7 November 2026 (perkiraan Desember; Prolegnas Prioritas 2026); e-Media DPR, 28 November 2025 (Baleg memasukkan RUU Penyadapan ke Prolegnas Prioritas 2026). Latar: UlasPolitik post 1528 dan 1552 (RDP 16/11 dan enam pengaman Baintelkam), 1507 (lima nama sasaran yang dikonfirmasi), 1695 (dugaan makar naik ke penyidikan).