Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tujuh orang untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, untuk didalami terkait proyek jalur kereta api di Sumatera Selatan. “KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi di Gedung Keuangan Negara Palembang, Kota Palembang, Sumatera Selatan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa (17/11/2026). Para saksi itu adalah RM dan M selaku pegawai PT Maju Wira Persada, ADK dan DP selaku pegawai Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang, S selaku pegawai PT Peraga Lambang Sejahtera sekaligus PT Krida Utama, MR selaku pegawai PT Prima Karya Sejahtera Consultant, serta II selaku pihak swasta. Sehari sebelumnya, Senin (16/11/2026), KPK memanggil W, SS, dan JRO selaku pegawai BTP Palembang, AM, K, PRK, dan RDG selaku aparatur sipil negara Kemenhub, TN selaku pegawai PT Surya Annisa Kencana, serta ARH selaku Direktur PT Surya Annisa Kencana sebagai saksi. (Antara menulis “Senin (16/1!)” — dibaca sebagai Senin, 16 November 2026.)
Pengembangan klaster Sumsel
Perkara dugaan korupsi di lingkungan DJKA Kemenhub bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah. Hingga 20 Januari 2026, KPK telah menahan 22 orang tersangka, termasuk anggota DPR RI periode 2019–2024 Sudewo — yang kemudian menjabat Bupati Pati dan kini berstatus nonaktif; ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota Komisi V DPR. Selain mereka, KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka, yakni PT Istana Putra Agung dan PT KA Properti Manajemen. Pengembangan klaster Sumatera Selatan memakai surat perintah penyidikan baru yang diterbitkan Mei 2026 dan masih menggunakan sprindik umum, sehingga belum ada tersangka baru yang ditetapkan dalam pengembangan itu. Rangkaian pemeriksaan saksi klaster Sumsel: Rabu (21/10) Ikhsandy Wanto Hatta (eks Atase Perhubungan KBRI Tokyo), Sugianto (Kepala BTP Kelas II Sumbagsel), Bayu Setyowicaksono Seosanto (PT Wika Beton), dan Sigit Raharjo (eks Staf Lelang PT Ragam Usaha Prima Mandiri); Selasa (27/10) YA (Dirut PT Bina Sarana Dirgantara) dan BAM (Dirut PT Ragam Usaha Prima Mandiri); Kamis (29/10) RK (Staf Ahli Menhub) bersama MSA, A, CW, C, VS, dan IMS — enam dari tujuh saksi itu memenuhi panggilan; Senin (9/11) Ushadi Leksana, pensiunan karyawan PT LEN Railway Systems, diperiksa soal dugaan aliran uang proyek kepada pejabat Kemenhub. Pemeriksaan 16–17 November ini melanjutkan rangkaian itu — kali ini di Palembang, bukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Saksi-saksinya mencakup pegawai perusahaan yang belum pernah disebut dalam klaster Sumsel sebelumnya (PT Maju Wira Persada, PT Prima Karya Sejahtera Consultant, PT Surya Annisa Kencana), sementara PT Peraga Lambang Sejahtera dan PT Krida Utama sudah diperiksa pada 29 Oktober.
Uang pengganti Rp2,41 miliar untuk KAPM
Di jalur persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) KPK menuntut PT KA Properti Manajemen (KAPM), anak usaha PT Kereta Api Indonesia, dinyatakan bersalah dalam perkara suap pengadaan proyek perlintasan sebidang jalur kereta api Jawa–Sumatera. Surat tuntutan dibacakan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). Jaksa menuntut KAPM membayar denda Rp200 juta dan uang pengganti Rp2.410.092.416 — dikurangi uang yang telah disita Rp1.560.434.401, sehingga sisanya Rp849.658.015, paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap; bila tidak dibayar, harta benda perusahaan disita dan dilelang, lalu diganti penutupan seluruh kegiatan usaha KAPM selama satu tahun. Dakwaannya: KAPM diduga memberikan suap total Rp1,365 miliar — Rp1,125 miliar kepada Harno Trimadi dan Fadliansyah, dan Rp240 juta kepada Hamdan, Edi Purnomo, dan Budi Prasetyo — agar mendapatkan paket pekerjaan perlintasan sebidang Jawa–Sumatera Tahun Anggaran 2022. Perkara itu bermula dari pertemuan Desember 2021 antara mantan Dirut PT KAPM Yoseph Ibrahim dan jajaran perusahaan dengan Direktur Prasarana DJKA Harno Trimadi; Harno disebut meminta commitment fee 5 persen dari nilai kontrak dan mengarahkan KAPM berkoordinasi dengan Fadliansyah (PPK) untuk mengatur lelang. KAPM akhirnya memperoleh kontrak Rp20.752.776.802, ditandatangani April 2022, dan diduga meraup keuntungan Rp2,41 miliar dari proyek itu. Pembelaan (pledoi) dijadwalkan Senin (16/11/2026); putusan masih ditunggu. Satu hal yang perlu diluruskan: Juru Bicara KPK Budi Prasetyo berbeda orang dengan Budi Prasetyo, Ketua Pokja yang menjadi tersangka nomor 14 dalam perkara DJKA.
Analisis: saksi bukan tersangka, pola bukan bukti
Pemindahan lokasi pemeriksaan ke Palembang dan saksi dari perusahaan-perusahaan yang belum pernah disebut menandakan pendalaman mekanisme pengadaan dan aliran uang di klaster Sumsel — penyidik kini menggali dari sisi pelaksana dan vendor, bukan hanya dari pejabat BTP. Tetapi status saksi bukan tersangka, dan pola bukan bukti. Pengembangan klaster Sumsel masih memakai sprindik umum tanpa tersangka baru: penyidikan masih mengumpulkan alat bukti, bukan menutup perkara. Yang patut ditunggu: apakah pemeriksaan di Palembang berujung pada tersangka baru, apakah jejak aliran uang (yang didalami lewat pemeriksaan Ushadi Leksana) sampai ke pejabat Kemenhub, dan apakah putusan KAPM — setelah pleidoi 16 November — menjadi preseden bagi korporasi tersangka lainnya. Sampai tiga hal itu terjawab, perkara ini tetap: dugaan suap yang sedang disidik, bukan kesimpulan.
Sumber: Antara, “KPK panggil tujuh saksi kasus proyek jalur kereta Sumatera Selatan”, 17 November 2026 (dibaca langsung — pemanggilan 17 + 16 November, 22 tersangka, dua korporasi); NTV News, “KPK Periksa Staf Ahli Menhub dan 10 Saksi Kasus Korupsi Proyek Jalur Kereta”, 29 Oktober 2026 (dibaca langsung — pemeriksaan RK + 10 saksi, klaster Sumsel dan Jabar); Corenews, “KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Proyek Kereta Sumsel ke Pejabat Kemenhub”, 10 November 2026 (dibaca langsung — pemeriksaan Ushadi Leksana, dugaan aliran uang ke Kemenhub); RCTI+, “Jaksa KPK Tuntut Anak Usaha PT KAI Bayar Uang Pengganti Rp2,4 Miliar”, 9 November 2026 (dibaca langsung — tuntutan KAPM, denda, uang pengganti, commitment fee 5 persen, nilai kontrak); Lapor, “Kasus Suap DJKA, Anak Usaha KAI Dituntut 2,4 Miliar”, 9 November 2026 (rincian suap Rp1,125 miliar + Rp240 juta); IndonesiaLink + KabarTerkiniOnline, Oktober 2026 (sprindik Mei 2026, sprindik umum, belum ada tersangka baru, Sudewo Bupati Pati nonaktif, OTT 11 April 2023); InvestorTrust, 9 November 2026 (total tuntutan Rp2,6 miliar, pleidoi 16 November).