Desakan agar ijazah seluruh anggota DPR dibuka ke publik akhirnya dijawab pimpinan dewan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan riwayat pendidikan para anggota dewan sebenarnya sudah terbuka — datanya ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak mereka mendaftar sebagai calon legislatif. Pernyataan itu disampaikan Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026), usai rapat paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Ia merespons petisi daring “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!” yang dibuat Farida Octavia di Change.org pada 12 November 2026 dan telah mengumpulkan 21.477 tanda tangan terverifikasi — serta dibagikan 26.035 kali. “Ya sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka,” kata Dasco, seperti dikutip CNN Indonesia. “Sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif, itu ada semua.”
Tiga tuntutan petisi
Petisi itu ditujukan kepada pimpinan DPR, KPU, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Isinya tiga desakan: pimpinan DPR mewajibkan keterbukaan penuh riwayat pendidikan dan dokumen ijazah seluruh anggota dewan, dari jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi; KPU bersama kementerian terkait memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif secara transparan dan independen, serta membuka hasilnya untuk diakses masyarakat luas; dan seluruh anggota DPR secara sukarela membuka dokumen ijazah masing-masing guna membuktikan integritas dan memulihkan kepercayaan rakyat. Farida menulis desakan itu didasarkan pada kedudukan anggota DPR yang memegang mandat konstitusi sekaligus mengelola anggaran negara. Data BPS (Statistik Politik 2024) mencatat 211 dari 580 anggota DPR periode 2024–2029 tidak mencantumkan riwayat pendidikan dalam data pencalonan — tetapi tidak mencantumkan bukan berarti tidak punya ijazah atau terbukti memakai dokumen palsu; angka itu adalah data anggota DPR terpilih pada Pemilu 2024, bukan hasil audit keabsahan ijazah.
Saan Mustopa: jangan buru-buru menilai
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa ikut menanggapi. Ia mengimbau masyarakat tidak tergesa-gesa menilai latar belakang akademis para legislator bermasalah. “Jadi, jangan sampai misalnya apa, jadi opini bahwa pendidikan, latar belakang pendidikan di DPR bermasalah. Itu bisa dicek saja,” kata Saan. Menurut Saan, rekam jejak pendidikan anggota DPR mudah dipantau melalui kanal informasi yang disediakan DPR maupun KPU — parlemen mengelola situs web resmi yang menyajikan rincian profil serta rekam jejak setiap anggotanya, dan informasi serupa bisa dilacak melalui pangkalan data KPU. Petisi ini lahir sehari setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden pada Kamis (12/11/2026), di tengah polemik ijazah yang berujung pada putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran. Gelombang yang sama juga memunculkan tantangan dari Ketua Umum DPP Tapal Kuda Nusantara, Prasetyo Eko Karso, agar DPR membuka dan memverifikasi ijazah 580 anggota DPR periode 2024–2029. Perdebatan ini sebelumnya dipanaskan pernyataan Mendikdasmen Abdul Mu’ti yang menyebut banyak anggota DPR lulusan Paket C — pernyataan yang sah secara hukum, karena Paket C setara SMA, tetapi memicu sorotan publik terhadap riwayat pendidikan legislator.
Analisis: jawaban prosedural, substansi tertunda
Jawaban Dasco benar secara prosedural, tetapi belum menjawab substansi. Yang diserahkan caleg ke KPU adalah dokumen pencalonan, dan yang bisa diakses publik selama ini adalah biodata dan riwayat pendidikan dalam format yang dirilis KPU — bukan salinan ijazah yang bisa diperiksa keasliannya oleh publik secara langsung. Petisi justru meminta lompatan itu: dari “data tersedia” menjadi “dokumen bisa diverifikasi”. Di sinilah letak tarik-menariknya. DPR bisa berlindung di balik prosedur KPU, tetapi petisi menuntut DPR sendiri yang memerintahkan keterbukaan itu — sesuatu yang hanya bisa diputuskan pimpinan dan fraksi-fraksi di Senayan. Selama DPR hanya menunjuk KPU, dan KPU belum menyampaikan tanggapan resmi dalam pemberitaan yang dirujuk, desakan ini akan terus berputar di ruang publik. Yang dipertaruhkan bukan sekadar selembar ijazah, melainkan kredibilitas lembaga yang baru saja kehilangan wakil presiden karena polemik dokumen pendidikan yang sama. Perlu dicatat: petisi adalah desakan publik, bukan temuan resmi. Hingga berita ini ditulis, tidak ada putusan atau temuan lembaga resmi yang menyatakan ijazah anggota DPR tertentu palsu atau tidak sah. Polemik ijazah Gibran sendiri masih bergulir di jalur lain — DKPP dijadwalkan menyidangkan empat aduan terkait ijazah Gibran.
Sumber: CNN Indonesia (kutipan Dasco, petisi 21.477 tanda tangan — URL tidak ditemukan dalam pencarian, kutipan dikuatkan tiga media independen yang dibaca langsung); AFU.id, “Petisi Buka Ijazah Anggota DPR ke Publik Tembus 21 Ribu Tanda Tangan, Begini Respons Dasco”, 17 November 2026 (dibaca langsung — kutipan Dasco, 21.477 tanda tangan + 26.035 dibagikan, tiga desakan, Farida Octavia); Beritahoki, “Muncul Petisi Minta Ijazah Anggota DPR Diverifikasi, Begini Respons Pimpinan Dewan”, 17 November 2026 (dibaca langsung — kutipan Dasco + Saan Mustopa, petisi, Kemendiktisaintek); Ketik.com, “Usai Gibran Mundur, Muncul Petisi Desak Seluruh Anggota DPR RI Buka dan Verifikasi Ijazah”, 14 November 2026 (teks terindeks pencarian — Farida Octavia 12/11/2026, Prasetyo Eko Karso, 580 anggota). Latar: UlasPolitik post 1605 (DKPP empat aduan ijazah Gibran), post 1567 (Mendikdasmen Paket C, 16/11).