Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

RUU Adminduk: Negara Harus Jemput Bola, Bukan Menunggu Warga

Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menyebut RUU Adminduk sebagai momentum mengubah paradigma pelayanan publik menjadi stelsel aktif untuk layanan publik.

Oleh 17 NOV 2026 3 menit baca
Ilustrasi layanan administrasi kependudukan digital

Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menyebut Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) sebagai momentum mengubah paradigma pelayanan publik menjadi stelsel aktif: negara yang proaktif memastikan warga memperoleh hak adminduk, bukan menunggu warga datang mengurus. “Perubahan paradigma tersebut menjadi salah satu arah penting dalam penyusunan RUU Adminduk. Melalui pendekatan stelsel aktif, pemerintah didorong untuk lebih proaktif dalam menyelenggarakan pelayanan adminduk,” ucap Khozin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (17/11/2026). “Integrasi data harus membuat pelayanan lebih sederhana. Jangan sampai warga harus berulang kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki negara,” ujarnya. RUU Adminduk memproyeksikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi nomor identitas tunggal untuk berbagai layanan publik, didukung integrasi data kependudukan antarlembaga. Penting dicatat: ini masih RUU. Belum ada pengesahan, dan belum ada tanggal berlaku.

Posisi yang konsisten sejak Juli 2026

Pernyataan Khozin bukan posisi baru. Pada Juli 2026, ia sudah menyuarakan perubahan yang sama kepada Parlementaria: perubahan kedua RUU Adminduk mengubah paradigma dari “stelsel aktif kuasi” (UU No. 24 Tahun 2013) menjadi “Stelsel Aktif Digital Terintegrasi” berbasis ekosistem data kependudukan nasional, dengan NIK yang diperluas sebagai identitas tunggal (Single Identity Number/SIN) untuk seluruh layanan publik. “Transformasi NIK menjadi SIN akan memantik perubahan total di layanan publik kita. Titik pijak transformasi digital akan dimulai dari UU Adminduk ini,” kata Khozin, Selasa (7/7/2026). Komisi II DPR mulai membahas RUU Adminduk bersama pemerintah pada Senin (16/11/2026). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan percepatan pembahasan, dengan penguatan adminduk mendukung e-government dan Satu Data Indonesia. “Kita mengharapkan ini agar dapat dikerjakan paralel, cepat, tapi tidak meninggalkan prinsip kehati-hatian,” kata Tito.

Tiga ujian bagi stelsel aktif

Transformasi pelayanan berbasis digital, lanjut Khozin, harus berjalan beriringan dengan penguatan pelindungan data kependudukan. RUU itu mengatur identitas kependudukan digital (IKD), pengawasan terhadap penyelenggaraan adminduk, mekanisme pengaduan masyarakat, serta pengaturan sanksi; pemanfaatan data dibatasi untuk verifikasi dan validasi. Analisis: tiga ujian akan menentukan apakah stelsel aktif benar-benar bekerja. Pertama, jangkauan 3T — Ketua Panja Aria Bima menegaskan stelsel aktif menuntut standar layanan dan tolok ukur kerja yang bisa diaudit, dengan kemampuan jemput bola terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Kedua, infrastruktur — larangan meminta fotokopi KTP butuh perangkat pembaca digital di seluruh penyelenggara layanan, termasuk swasta dan pelaku usaha kecil, seperti ditegaskan Aria Bima. Ketiga, keamanan data — satu identitas berarti satu titik kegagalan, sehingga sanksi administratif bagi penyelenggara maupun pengguna yang melanggar kewajiban integrasi data harus diuji praktiknya. Kanal digital wajib berjalan berdampingan dengan layanan tatap muka, jemput bola, dan pendampingan petugas, agar warga tanpa perangkat atau akses digital tidak tertinggal.

Sumber: Antara, “Legislator: RUU Adminduk momentum ubah paradigma pelayanan publik”, 17 November 2026 (dibaca langsung — pernyataan Khozin, kutipan stelsel aktif + integrasi data, IKD/pengawasan/pengaduan/sanksi, Tito: paralel + kehati-hatian); Parlementaria DPR RI, “Perubahan RUU Adminduk Pertegas Transformasi Layanan, NIK Akan Jadi Identitas Tunggal”, Juli 2026 (teks terindeks pencarian — Khozin 7/7/2026, stelsel aktif kuasi ke Stelsel Aktif Digital Terintegrasi, NIK sebagai SIN); Detikcom via Lensahukum, “DPR Dorong NIK Jadi Identitas Tunggal dalam RUU Adminduk”, 16 November 2026 (dibaca langsung — Aria Bima, rapat tingkat I 16/11, larangan fotokopi, perangkat pembaca digital, 3T + jemput bola, kanal digital berdampingan layanan tatap muka). Latar: UlasPolitik post 1626 (pembahasan tingkat I 16/11, DIM, NIK tunggal, larangan fotokopi, stelsel aktif).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik