Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri mulai menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso pada Selasa (17/11/2026). Sidang ini menyangkut dugaan pelanggaran etik dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. CNN Indonesia melaporkan sidang digelar tertutup — awak media yang berjaga bahkan tidak melihat Eko Hadi memasuki Gedung Propam sebelum sidang dimulai. Sidang dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo sebagai ketua komisi merangkap anggota, didampingi Irjen Pol Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua merangkap anggota, dengan tiga anggota majelis lainnya: Irjen Pol Untung Widiatmoko, Irjen Pol Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol Toni Ariadi Efendi. Hingga berita ini diturunkan, putusan sidang belum diumumkan.
Eko Hadi — mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri — dipersangkakan melakukan penyalahgunaan wewenang, bertindak tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal. Dugaan itu berkaitan dengan pemanfaatan akses di Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri, baik saat ia menjabat Kepala Bagian Monitoring maupun saat menjadi pelaksana tugas jabatan tersebut. Atas dugaan itu, ia dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Pasal inilah yang membuka peluang sanksi terberat: pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Dalam perkara pidananya, Eko Hadi berstatus tersangka. Ia diduga memerintahkan penyadapan dan menyetujui penghapusan file hasil sadapan — tuduhan yang masih harus dibuktikan di pengadilan. Para tersangka dalam perkara ini dijerat Pasal 258 UU 1/2023, Pasal 48 jo. Pasal 32 ayat (1) UU 1/2024, dan Pasal 332 ayat (1)/(2) UU 1/2023. Asas praduga tak bersalah berlaku: status tersangka bukan vonis. Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lain disebut telah berlangsung sejak 2025, dan perkara pidananya disidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
Jenderal kedua, setelah Ahrie
Kasus dugaan penyadapan ini menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka: mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi. Eko Hadi adalah jenderal kedua yang menghadapi sidang etik. Pekan lalu, Selasa (10/11/2026), majelis KKEP menjatuhkan PTDH terhadap Ahrie Sonta. Ahrie mengajukan banding atas putusan itu. Sementara itu, jadwal sidang etik Listyo Sigit dan Slamet Uliandi belum ditentukan — sejauh ini baru Eko Hadi dan Ahrie Sonta yang dijadwalkan menghadapi KKEP. Soal dugaan makar, laporan polisi yang dibuat Bareskrim pada 11 November masih berada di tahap penyelidikan; belum ada tersangka makar yang diumumkan. Sidang etik tidak menentukan bersalah atau tidaknya seseorang secara pidana — ia menilai pelanggaran terhadap sumpah jabatan, etika, dan prosedur internal Polri.
Ujian transparansi di balik pintu tertutup
Secara politik, sidang hari ini adalah ujian kredibilitas bagi Polri. Skandal ini menyentuh puncak institusi — seorang mantan Kapolri menjadi tersangka — sehingga cara Polri menangani etik anggotanya sendiri akan dibaca sebagai ukuran keseriusan, bukan sekadar formalitas. Di sinilah format tertutup menjadi soal. Polri sebelumnya menegaskan komitmen pada transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan kode etik. Namun sidang yang digelar tanpa akses publik membuat masyarakat hanya bisa menilai dari putusannya, bukan dari prosesnya. Jika putusannya berat dan dijelaskan dengan terbuka, keraguan itu mereda. Jika ringan atau kabur, format tertutup justru akan memperkuat kecurigaan. Eko Hadi masih berhak mengajukan banding ke Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri bila tidak menerima putusan.
Tekanan dari luar institusi sudah terlihat. Sehari sebelum sidang, Senin (16/11/2026), Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Baintelkam Polri untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan. Ketua Komisi III Habiburokhman menyebut kasus penyadapan terhadap kepala negara oleh oknum aparat penegak hukum sebagai alasan DPR memberi perhatian khusus pada aturan ini. Ia merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang menegaskan hak privasi termasuk ke dalam kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Artinya, apa pun putusan majelis hari ini, kasus ini sudah bergeser dari urusan internal Polri menjadi soal aturan main penyadapan di Indonesia. Yang belum terjawab adalah kapan giliran Listyo Sigit — dan apakah Polri berani menerapkan standar yang sama kepada mantan pimpinannya sendiri. UlasPolitik akan memperbarui artikel ini begitu putusan sidang diumumkan.
Sumber: Antara, “Divpropam Polri mulai sidang etik EHS terkait kasus penyadapan”, 17 November 2026 (dibaca langsung — sidang dimulai, susunan majelis lengkap, PTDH Ahrie 10 November + banding, empat tersangka); CNN Indonesia, “Sidang Etik Irjen Eko Hadi Kasus Penyadapan Prabowo Digelar Tertutup”, 17 November 2026 (dibaca langsung — sidang tertutup, media tidak melihat Eko memasuki Gedung Propam, susunan majelis + jabatan, dugaan pelanggaran, Eko mantan Dirtipidnarkoba); InvestorTrust, “Besok Irjen Eko Hadi Disidang Etik Terkait Kasus Penyadapan Prabowo”, 17 November 2026 (dibaca langsung — Pasal 13 ayat (1) PP 1/2003 jo. Perpol 7/2022, susunan majelis, PTDH Ahrie + banding); Investor.id, “Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Penyadapan, Tegaskan Perlindungan Hak”, 17 November 2026 (dibaca langsung — RDP 16 November dengan Baintelkam, alasan Habiburokhman, MK 5/PUU-VIII/2010). Latar: UlasPolitik post 1645 (dugaan perintah sadap + persetujuan hapus file), post 1639 (sidang etik Listyo belum dijadwalkan), post 1554 (sidang etik Eko dijadwalkan hari ini), post 1552 (enam pengaman RUU Penyadapan).