Wacana pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo memicu penolakan berlapis: dari Komisi IV DPR RI, Pemerintah Provinsi Banten, sampai masyarakat di sekitar kawasan. Kementerian Kehutanan sendiri menegaskan Alas Purwo belum ditetapkan sebagai lokasi habitat kedua, dan hingga Senin (16/11/2026) belum ada keputusan apa pun soal jumlah badak yang dipindahkan, metode translokasi, maupun jadwal pelaksanaan. Yang dipersoalkan bukan semata-mata soal satwa. Ini soal siapa yang berhak memutuskan nasib spesies paling langka di Indonesia, dan atas dasar bukti apa.
Wacana dari Antalya: apa yang sebenarnya diusulkan
Gagasan itu disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026). Alasannya: seluruh populasi liar badak jawa terkonsentrasi di satu kawasan, sehingga rentan punah bila terjadi bencana besar. “Di Ujung Kulon, ada suaka badak jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak jawa kita bisa punah,” kata Hashim, seperti dikutip LensaHukum. Ia mengemukakan gagasan memindahkan sebagian populasi ke Alas Purwo di ujung Jawa Timur, yang berhadapan dengan Pulau Bali. Hashim juga menyinggung kemungkinan dukungan pendanaan dari lembaga donor dan investor melalui skema kerja sama konservasi, dengan menyebut Indonesia memiliki 57 taman nasional yang berpotensi dikembangkan lewat pendekatan tersebut. Fakta yang perlu dicatat: ini masih wacana, bukan keputusan. Kementerian Kehutanan menegaskan gagasan pengembangan habitat kedua belum dituangkan dalam rencana teknis pemindahan apa pun.
Penolakan DPR: kajian dulu, jangan lempar wacana
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Rina Sa’adah meminta Kementerian Kehutanan mempertahankan badak jawa di habitat alaminya di Ujung Kulon. Menurutnya, yang perlu diperkuat sekarang adalah perlindungan habitat, pengawasan terhadap perburuan, dan pemantauan kesehatan populasi. “Saya mendukung badak jawa tetap di Ujung Kulon,” ujar Rina, Selasa (17/11/2026), seperti dikutip Antara — di sanalah habitat alami spesies itu. Rina juga meminta Kementerian Kehutanan membuka hasil evaluasi pemindahan Musofa — badak jawa yang mati setelah dipindahkan ke kawasan studi dan konservasi yang masih berada di dalam Taman Nasional Ujung Kulon. Kementerian Kehutanan menyatakan Musofa mati akibat penyakit kronis bawaan. Rina menilai pengalaman itu harus dievaluasi secara terbuka sebelum pemerintah mengambil keputusan yang menyangkut keselamatan badak jawa. Ia meminta Kementerian Kehutanan menyampaikan kepada Komisi IV perkembangan perlindungan badak jawa, termasuk kondisi habitat, pemantauan populasi, dan kebutuhan anggaran untuk memperkuat patroli, serta melibatkan pemerintah daerah, masyarakat sekitar, dan para ahli konservasi.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta pemerintah menghentikan sementara proses pengambilan keputusan sampai seluruh kajian ilmiah, risiko ekologis, dan aspek pendanaannya dibuka ke publik. Ia menyoroti ketahanan badak jawa terhadap letusan Krakatau pada 1883 sebagai hal yang perlu diteliti, bukan diabaikan. “Perlu penelitian mendalam, kenapa badak purba ini bisa bertahan dari ganasnya dampak letusan Gunung Krakatau hingga pemanasan global dewasa ini,” ujar Alex, Senin (16/11/2026). Anggota Komisi IV lainnya, Daniel Johan (PKB), memperkirakan populasi badak jawa saat ini hanya berkisar 87 hingga 100 ekor. Badak jawa masuk kategori Critically Endangered atau sangat terancam punah menurut IUCN. Daniel menilai Ujung Kulon yang lembap, teduh, dan basah berbeda dengan Alas Purwo yang menurutnya kering, panas, dan terbuka, dan mempertanyakan belum tersedianya hasil kajian kelayakan ekologis Alas Purwo yang dapat diakses masyarakat. Nada yang sedikit berbeda datang dari Sonny T Danaparamita (PDI Perjuangan, dapil Jawa Timur III). Ia menilai gagasan membangun habitat kedua dapat dipandang sebagai upaya mitigasi risiko — tetapi keputusan yang salah “dapat berakibat fatal bagi spesies yang populasinya sudah sangat terbatas ini”. Sonny meminta Kementerian Kehutanan menyampaikan data dan dasar kajian, bukan hanya menyebut rencana itu masih berupa wacana. Ia menegaskan badak jawa bukan komoditas maupun bahan proyek.
Banten: badak itu aset daerah
Penolakan juga datang dari Pemerintah Provinsi Banten. Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menyatakan keberatan atas wacana pemindahan tersebut saat memberikan keterangan di Kota Serang, Senin (16/11/2026). Ia menilai badak jawa merupakan kekayaan alam sekaligus bagian dari identitas Provinsi Banten. “Saya keberatan ya. Nanti saya panggil deh TNUK-nya,” ujar Dimyati. Ia mengaku belum mengetahui secara terperinci alasan pemerintah mempertimbangkan pemindahan satwa tersebut. Penolakan serupa juga disampaikan Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi, serta sejumlah unsur masyarakat, termasuk Aliansi Aktivis dan Masyarakat Peduli Ujung Kulon, organisasi mahasiswa, sejumlah kepala desa, dan warga setempat.
Kemenhut: belum ada keputusan apa pun
Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi menjelaskan bahwa gagasan menyediakan habitat alternatif sebenarnya telah dibahas sejak dekade 1980-an. Beberapa kawasan yang pernah dipertimbangkan meliputi Gunung Honje, kawasan yang kini menjadi bagian dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak, serta Cikepuh. Kementerian Kehutanan menegaskan penentuan lokasi harus mempertimbangkan kebutuhan hidup dan keselamatan badak jawa, dan pengembangan habitat kedua tidak dimaksudkan untuk mengurangi perlindungan kawasan Ujung Kulon. “Penguatan perlindungan habitat utama dan pengembangan habitat kedua merupakan dua upaya yang perlu berjalan beriringan,” kata Ristianto. Dalam keterangan resmi pada 16 November 2026, Kementerian Kehutanan kembali menekankan pentingnya perencanaan berbasis penelitian ilmiah sebelum pengembangan habitat kedua dilakukan. Perlindungan badak jawa di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan spesies ini tercantum dalam Apendiks I CITES. Taman Nasional Ujung Kulon sendiri telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Perlu dicatat, Kementerian Kehutanan sendiri sudah menjalankan program translokasi ke kawasan studi dan konservasi JRSCA di dalam Ujung Kulon sejak 2025, dengan target populasi kedua terbentuk pada 2029 — jadi gagasan populasi kedua bukan hal baru; yang baru adalah lokasi yang diusulkan, Alas Purwo.
Analisis: tiga kepentingan yang bertabrakan
Ada tiga logika yang sedang bertabrakan di sini, dan ketiganya sama-sama punya dasar. Pertama, logika risiko bencana dari kubu Istana: menaruh seluruh populasi spesies yang tersisa di satu titik yang berhadapan dengan Anak Krakatau memang rawan. Argumen ini sah secara prinsip — penyebaran risiko adalah praktik standar konservasi. Kedua, logika kehati-hatian ilmiah dari DPR: populasi tinggal 87–100 ekor menurut perkiraan Daniel Johan, belum ada kajian kelayakan ekologis yang dibuka ke publik, dan ada preseden Musofa yang mati setelah pemindahan. Bagi Komisi IV, wacana yang dilontarkan di forum internasional tanpa kajian yang bisa diperiksa publik terlihat seperti keputusan yang mendahului bukti. Ketiga, logika politik daerah: bagi Banten, badak jawa adalah identitas. Penolakan Wagub Dimyati bukan soal ekologi, melainkan soal siapa yang merasa memiliki — dan siapa yang merasa tidak diajak bicara. Yang menarik secara kelembagaan: wacana ini datang dari seorang utusan khusus presiden di forum internasional, sementara otoritas teknisnya — Kementerian Kehutanan — justru bersikap jauh lebih hati-hati dan menegaskan belum ada keputusan. DPR kini menekan celah di antara keduanya: bila ini serius, tunjukkan kajiannya; bila belum serius, jangan diumumkan seolah-olah sudah diputuskan. Ujian sesungguhnya bukan pada siapa yang paling keras menolak atau mendukung, melainkan pada apakah Kementerian Kehutanan akan membuka kajian kelayakan, data populasi, dan evaluasi Musofa ke publik — dan melibatkan Komisi IV sebelum keputusan apa pun diambil. Sampai itu terjadi, badak jawa tetap di Ujung Kulon, dan perdebatan ini belum selesai.
Sumber: Antara, “Anggota DPR minta Kemenhut pertahankan badak jawa di Ujung Kulon”, 17 November 2026 (dibaca langsung — Rina, Musofa); Fraksi PKB DPR RI, “Rina Sa’adah Minta Badak Jawa Tetap di Ujung Kulon, Prioritaskan Perlindungan Habitat”, 17 November 2026 (dibaca langsung — Rina, Musofa, penyakit kronis bawaan); LensaHukum, “DPR dan Pemprov Banten Tolak Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo”, 17 November 2026 (dibaca langsung — Hashim, 57 taman nasional, Alex, Daniel 87–100, Ristianto, CITES, UU 5/1990, UNESCO, Wabup Pandeglang, Aliansi); Headline.co.id, “Wagub Banten Keberatan Badak Jawa Ujung Kulon Dipindah ke Alas Purwo, Itu Aset Banten”, 16 November 2026 (dibaca langsung — Dimyati, Serang, Alex, Daniel, Ristianto); JournalArta, “Badak Jawa, Sonny Minta Kajian Relokasi ke Alas Purwo”, 17 November 2026 (Sonny — halaman mengembalikan 000 saat dibaca via curl; kutipan dikoroborasi teks terindeks JournalArta sendiri); Investor.id, “Kemenhut Luruskan Isu Relokasi Badak Jawa”, 16 November 2026 (belum ada penetapan lokasi, jumlah, metode, maupun waktu pelaksanaan); Kemenhut via Yayasan Badak Indonesia, Siaran Pers SP. 179/HUMAS/PP/HMS.3/8/2025, 21 Agustus 2025 (program translokasi JRSCA, target populasi kedua 2029).