Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

KSP: Cegah TPPO dari Desa Binaan, Tambah Atase Imigrasi

KSP mendorong pencegahan perdagangan orang dari desa binaan imigrasi dan penambahan atase keimigrasian di luar negeri — baru 7 dari 13 target yang terealisasi.

Oleh 17 NOV 2026 3 menit baca
Gedung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mendorong penguatan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) langsung dari desa binaan serta percepatan penambahan atase keimigrasian di luar negeri guna melindungi warga negara Indonesia (WNI). Pelaksana tugas (Plt) Deputi I KSP Heru Kreshna Reza menyampaikan hal itu dalam diskusi kelompok terarah (FGD) dan bedah buku Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta, Senin (16/11/2026) — forum yang sama tempat KSP menyampaikan empat rekomendasi penguatan kinerja Kemenimipas dan Rieke Diah Pitaloka mengusulkan dua Perpres tata kelola terintegrasi (keduanya diulas di post 1630).

Program desa binaan imigrasi yang dijalankan jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi dinilai langkah tepat untuk membendung praktik calo yang kerap merekrut warga secara langsung (door to door) dengan modus liburan ke Malaysia sebelum dikirim ke Kamboja. “Karena memang lebih baik mencegah dari hulunya kita tingkatkan frekuensi, baik menambah penghasilannya maupun menambah jumlah petugas (Pimpasa-red), ketimbang kita sibuk memulangkan (WNI korban TPPO-red),” kata Heru.

Atase Baru: 7 dari 13 Target

Terkait perlindungan WNI di luar negeri, Heru menyebut KSP tengah berkomunikasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri untuk menambah atase keimigrasian, yang baru terealisasi 7 dari 13 target atase. Ia menyoroti perlunya evaluasi syarat penempatan atase agar tidak semata-mata dihitung dari jumlah WNI pemegang paspor resmi. Heru mencontohkan kondisi di Kamboja, di mana jumlah WNI yang terdata resmi hanya belasan orang, namun WNI bermasalah yang siap dipulangkan mencapai 5.000 orang. “Nah tetapi ini (penambahan atase kemigrasian-red) belum disetujui oleh Kemlu,” katanya — penambahan atase itu masih berupa dorongan KSP, bukan kebijakan yang sudah disetujui.

1.300 Pengungsi Tanpa Kepastian Status

KSP berencana menggelar rapat koordinasi lintas kelembagaan dalam waktu dekat guna mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, termasuk penanganan lebih dari 1.300 pengungsi dan pencari suaka di rumah detensi imigrasi. KSP telah mengunjungi rumah detensi imigrasi seperti di Medan; lebih dari 1.300 pengungsi dan pencari suaka berada di sana, bahkan sudah 10 tahun berada di Indonesia tanpa kepastian status. Heru mengatakan penanganan pengungsi ini menjadi isu prioritas.

2,7 Juta Tercatat, 9 Juta Diperkirakan

Dari hasil rapat koordinasi di Bali, KSP menerima informasi bahwa data laporan diri baru tercatat 2,7 juta WNI berada di luar negeri, sementara estimasi Bank Dunia mencapai 9 juta WNI di luar negeri. “Nah kedua beban ini tidak dapat diselesaikan oleh jajaran Ditjen Imigrasi berkaitan dengan aturan yang perlu diaktualisasikan, sedangkan perlindungan warga negara di luar negeri bergantung pada kerja sama erat dengan Kementerian Luar Negeri,” kata Heru.

Dorongan ini bukan yang pertama. KSP menggelar rapat koordinasi di Kupang pada 27 Oktober 2026 untuk memperkuat pelayanan dan pelindungan WNI di perbatasan Indonesia–Timor-Leste — dengan sorotan yang sama: TPPO, penipuan daring, pelintasan ilegal, dan WNI yang bekerja tanpa dokumen resmi — serta dorongan peran desa binaan dan Pimpasa. Di tingkat lapangan, Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) sudah berjalan: Kantor Imigrasi Kediri menjadikan Desa Grogol sebagai desa binaan pada 21 September 2026, dan Kantor Imigrasi Palembang membentuk desa binaan di Sungai Pinang, Ogan Ilir, pada Senin (16/11/2026), keduanya dengan Pimpasa sebagai penghubung antara kantor imigrasi dan pemerintah desa. Sebagai latar pengukuran, Kemenimipas memantau 15 Program Aksi-nya lewat dasbor satu data STAR Proaksi secara real-time — instrumen yang relevan bila KSP menagih bukti dampak, bukan sekadar laporan kegiatan.

Sumber: Antara, “KSP dorong pencegahan TPPO dari desan binaan”, 16 November 2026 (dibaca langsung — modus calo Malaysia-Kamboja, kutipan Heru, 7 dari 13 atase, Kamboja 5.000 orang, 1.300 pengungsi, 2,7 juta vs 9 juta); News Hive, “KSP Dorong Pencegahan TPPO dari Desa Binaan”, 16 November 2026 (melalui hasil pencarian — desa binaan dan atase); Kantor Imigrasi Kediri, “Cegah TPPO dan TPPM, Imigrasi Kediri Jadikan Grogol Sebagai Desa Binaan”, 21 September 2026 (melalui hasil pencarian — Pimpasa sebagai penghubung); LensaHukum via Twaslnews, “Imigrasi Palembang Bentuk Desa Binaan di Sungai Pinang”, 16 November 2026 (melalui hasil pencarian — desa binaan Sungai Pinang, Pimpasa). Latar: UlasPolitik post 1630 (empat rekomendasi KSP + dua Perpres Rieke).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik