Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Kejagung Periksa Wali Kota Bekasi Selasa soal KSO Migas

Kejagung menjadwalkan pemeriksaan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto sebagai saksi pada Selasa, 17 November 2026, soal dugaan korupsi KSO migas Bekasi 2009–2024.

Oleh 16 NOV 2026 5 menit baca
Gedung utama Kejaksaan Agung di Jakarta

Kejaksaan Agung (Kejagung) dijadwalkan memeriksa Wali Kota Bekasi Tri Adhianto sebagai saksi pada Selasa, 17 November 2026, sekitar pukul 10.00 WIB. Pemeriksaan itu merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna membenarkan jadwal itu kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/11). “Benar, terhadap yang bersangkutan terjadwal pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Gedung Bundar (Jampidsus),” kata Anang, seperti dikutip Antara. Ia tidak menjelaskan substansi perkara yang akan didalami penyidik.

Penyidik Jampidsus mengambil alih penyidikan perkara ini dari Kejaksaan Negeri Bekasi. Perkara ini diperkirakan merugikan keuangan negara sekitar Rp2 triliun, menurut pemberitaan yang mengutip Kejagung.

Anang menjelaskan perkara itu bermula dari kerja sama PT Migas Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP untuk mengelola sumur minyak di wilayah Kota Bekasi. Menurut penyidik, dalam pelaksanaannya diduga terjadi penyimpangan. “Dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk, di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin DPRD, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua, dan tidak melibatkan juga izin Kementerian ESDM, itu diabaikan,” kata Anang. Penyidik menduga penyimpangan itu mengakibatkan kerugian dan defisit pada pihak-pihak yang terlibat — tidak hanya perusahaan daerah yang membebani anggaran, tetapi juga Pertamina.

Hingga pertengahan November 2026, Kejagung belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara ini. Tri Adhianto diperiksa sebagai saksi — status yang tidak sama dengan tersangka, dan bukan bukti keterlibatan. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi semua pihak yang disebut dalam perkara ini.

Dari penggeledahan ke sisi pemilik modal

Penyidikan perkara ini mengemuka ketika tim Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menggeledah enam lokasi pada 17 September 2026, antara lain Kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Bagian Hukum Setda, kantor PT Migas (Perseroda) Kota Bekasi, kantor Foster Oil & Energy Pte. Ltd. di Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

Sejak itu penyidik memeriksa saksi dari berbagai sisi: pejabat Foster Oil & Energy pada 14 Oktober 2026; tiga saksi dari Pertamina Hulu Energi dan KSO pada 26 Oktober; dua mantan pejabat Kementerian ESDM — EHL, mantan Direktur Jenderal Migas, dan HLS, mantan Direktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi — pada 27 Oktober 2026; MJ dari Pemkot Bekasi pada 10 November 2026; serta SA dari PT Pertamina Hulu Energi dan INS, Koordinator Eksploitasi Migas Tim Penawar KSO, pada 12 November 2026. Pemeriksaan-pemeriksaan itu, menurut keterangan resmi Kejagung, dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan.

Desakan agar wali kota ikut diperiksa sudah muncul jauh sebelum jadwal ini. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Peradi Profesional, melalui sekretarisnya Marulitua Rajagukguk, mendesak hal itu pada 1 November 2026. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna saat itu menegaskan pemeriksaan mengikuti strategi dan kebutuhan pembuktian penyidik. “Sepenuhnya hal itu merupakan kewenangan penyidik terkait strategi dan urgensi dalam rangka pembuktian nantinya. Sepanjang keterangan atau pemeriksaan pihak terkait memang diperlukan, pasti akan dilakukan pemeriksaan. Tinggal menunggu waktu saja,” ujarnya pada 1 November 2026.

Mengapa posisi wali kota menjadi kunci

Dalam struktur BUMD, wali kota memegang posisi Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perseroda — pihak yang menentukan arah kebijakan strategis, mengesahkan addendum KSO, hingga menyetujui laporan keuangan. Karena itu pemeriksaan terhadap KPM bukan sekadar melengkapi daftar saksi: ia menguji sisi pengawasan pemilik modal selama KSO berjalan.

KSO yang disidik membentang 2009–2024, melewati beberapa periode kepemimpinan daerah. Tri Adhianto memegang jabatan kepala daerah pada Januari 2022–September 2023 — sebagai pelaksana tugas, lalu wali kota definitif — sebelum kembali menjabat pada 20 Februari 2025. Keterangannya relevan terutama untuk bagian periode ketika ia memegang kewenangan sebagai KPM, termasuk soal siapa yang menyetujui kerja sama dan bagaimana pengawasannya dijalankan.

Ada pula dimensi politik yang tak bisa diabaikan: Tri Adhianto juga menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi periode 2025–2030. Namun dimensi itu tidak mengubah status hukum pemeriksaan ini — ia dipanggil sebagai saksi, dan desakan berbagai pihak agar ia diperiksa bukanlah bukti keterlibatan. Ujian sesungguhnya bagi Kejagung adalah apakah penyidikan ini berujung pada penetapan tersangka berdasarkan alat bukti, dan apakah aliran dana selama 15 tahun KSO itu bisa diurai hingga tuntas.

Yang patut ditunggu setelah pemeriksaan Selasa ini: apakah Tri Adhianto hadir dan apa yang ia sampaikan soal persetujuan KSO; apakah Jampidsus mengumumkan tersangka baru; dan bagaimana Kejagung menjelaskan konstruksi kerugian negara sekitar Rp2 triliun itu dalam berkas perkara.

Sumber: Antara, “Besok, Kejagung periksa Wali Kota Bekasi jadi saksi kasus KSO”, 16 November 2026 (dibaca langsung — jadwal pemeriksaan Selasa 17/11 sekitar pukul 10.00 WIB, konfirmasi Anang Supriatna, perkiraan kerugian sekitar Rp2 triliun, pengambilalihan penyidikan dari Kejari Bekasi, dugaan penyimpangan izin); Kejaksaan Agung — story.kejaksaan.go.id (keterangan resmi pemeriksaan saksi EHL/HLS 27 Oktober 2026, EHL 5 November 2026, dan SA/INS 12 November 2026; penggeledahan enam lokasi 17 September 2026); Kabarindo Raya, “Respons Kejagung atas Desakan LBH Peradi Periksa Wali Kota Bekasi di Kasus PT Migas”, 1 November 2026 (melalui hasil pencarian — desakan LBH Peradi + tanggapan Anang); Sahabat Siber, “Penyidik Kejagung Bidik Sisi Pemkot Bekasi dalam Kasus Perseroda”, 13 November 2026 (melalui hasil pencarian — pemeriksaan MJ 10 November 2026); Sinergy News, “Kejagung Periksa Dua Eks Pejabat ESDM dalam Kasus Dugaan Korupsi KSO Migas Bekasi”, 28 Oktober 2026 (melalui hasil pencarian — pemeriksaan EHL/HLS 27 Oktober 2026); Harian Merdeka dan Ruzka Indonesia (melalui hasil pencarian — desakan LBH Peradi + kutipan Anang 1 November 2026); RakyatBekasi (melalui hasil pencarian — daftar pemeriksaan saksi Oktober–November 2026 dan jabatan Tri Adhianto sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik