Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memastikan sidang dugaan pelanggaran etik terkait proses pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024 akan digelar pada 2026 ini. “Iya (sidang memungkinkan digelar tahun ini),” kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat dikonfirmasi Antara di Jakarta, Senin (16/11/2026). Namun, Heddy belum memberikan penjelasan lebih detail mengenai tanggal sidang tersebut.
Kepastian itu sejalan dengan pernyataan Heddy dua hari sebelumnya, bahwa empat aduan sudah memenuhi syarat dan segera dijadwalkan sidang. “Masih tetap diproses. Ada empat aduan yang memenuhi syarat administrasi dan materialnya. Segera akan dijadwalkan sidang,” kata Heddy kepada wartawan pada Sabtu (14/11/2026). Heddy menegaskan proses DKPP ini tidak berkaitan dengan pengunduran diri Gibran sebagai wakil presiden pada Kamis (12/11/2026). “Tidak ada kaitannya (dengan Gibran mundur). Dua hal yang berbeda substansi,” katanya.
Dari dua menjadi empat aduan
Perkembangan ini merupakan kelanjutan dari laporan DKPP pada Sabtu (7/11/2026). Saat itu anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyampaikan bahwa dari lima aduan yang masuk pascaputusan Mahkamah Konstitusi, dua aduan sudah memenuhi syarat materiil dan siap dilimpahkan ke persidangan, dua aduan baru sampai tahap verifikasi administrasi, dan satu aduan belum memenuhi syarat administrasi.
Dalam seminggu, dua aduan tambahan lolos verifikasi materiil, sehingga jumlahnya menjadi empat. DKPP belum mengungkap identitas pengadu dari aduan yang sudah lolos itu, dan belum memastikan apakah salah satunya merupakan laporan yang diajukan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama sejumlah pihak. Yang disidangkan adalah dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, bukan ijazah Gibran itu sendiri. Teradu dalam perkara ini adalah Ketua dan anggota KPU RI, serta Bawaslu dalam sebagian aduan. Lolos syarat administrasi dan materiil belum berarti pihak yang diadukan terbukti melanggar — itu baru pintu masuk ke persidangan, dan pembuktiannya masih harus dijalani di sidang.
Apa yang dipersoalkan dan apa yang belum terbukti
Denny Indrayana bersama Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, dan Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengadukan komisioner KPU ke DKPP pada Rabu (14/10/2026). Mereka mempersoalkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, yang menurut mereka diselundupkan tanpa pembahasan semestinya, serta menilai KPU menerima surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tanpa proses verifikasi yang memadai. Denny juga menuding KPU menghambat fungsi pengawasan Bawaslu, antara lain dengan tidak membuka akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Ketiga hal itu adalah tuduhan para pengadu, bukan temuan DKPP. Denny meminta jajaran komisioner KPU saat ini dipecat.
Aduan itu merupakan kelanjutan dari sengketa di Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum, tetapi dalam pertimbangannya MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan jenjang SMA atau sederajat. Perkembangan lain datang dari Mahkamah Agung. Pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi Subhan Palal melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 dan menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 — surat penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah — tidak sah dan batal demi hukum.
Mengapa sidang ini tetap penting
Secara substansi, sidang DKPP tidak akan mengubah hasil Pilpres 2024 dan tidak mengadili Gibran — ia sudah mengundurkan diri dan penggantinya sedang diproses lewat MPR. Tetapi sidang ini menguji akuntabilitas penyelenggara pemilu: apakah KPU dan Bawaslu menjalankan prosedur pencalonan sesuai aturan yang mereka buat sendiri, termasuk soal Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 dan verifikasi dokumen syarat pendidikan.
Bila DKPP menemukan pelanggaran etik, sanksinya menyasar komisioner penyelenggara, bukan membatalkan pencalonan yang sudah lewat. Bila tidak ditemukan pelanggaran, putusan itu pun penting sebagai penutup resmi atas polemik yang sudah melewati MK dan MA. Yang pasti, publik masih harus menunggu satu hal: tanggal sidang. Heddy belum memberikannya, dan DKPP berjanji mengumumkannya setelah jadwal ditetapkan.
Sumber: Antara, “DKPP sidangkan aduan terkait syarat pendidikan Gibran tahun ini”, 16 November 2026, 21:03 WIB (dibaca penuh melalui curl — sidang memungkinkan digelar tahun ini + empat dari lima aduan memenuhi syarat + tanggal penerimaan lima aduan); Lapor.co.id, “DKPP Segera Sidangkan Aduan soal Pencalonan Gibran”, 14 November 2026 (dibaca penuh melalui curl — kutipan Heddy Sabtu 14/11 + aduan Denny 14/10 + tiga tuduhan + tuntutan pemecatan komisioner KPU); JournalArta, “DKPP Proses Empat Aduan Etik soal Gibran”, 14 November 2026 (melalui hasil pencarian — kutipan Heddy Sabtu 14/11); NewsHive, “DKPP Akan Jadwalkan Sidang Aduan Pendidikan Gibran”, 16 November 2026 (melalui hasil pencarian — Heddy Senin 16/11, sidang memungkinkan digelar 2026); Ketik.com, “Empat Aduan Lolos Verifikasi, KPU Segera Hadapi Sidang DKPP” (melalui hasil pencarian — kutipan Heddy Sabtu 14/11). Liputan UlasPolitik sebelumnya: post 637 (lima aduan etik KPU soal Gibran, dua siap disidangkan, 7 November 2026).