Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Hilman Usul Pasal Khusus Anti-Perundungan di RUU Sisdiknas

Anggota Komisi X DPR Hilman Mufidi mengusulkan pasal khusus pencegahan perundungan dalam RUU Sisdiknas, di tengah 100 kasus kekerasan di sekolah sepanjang 2026.

Oleh 16 NOV 2026 4 menit baca
Ruang kelas sekolah yang kosong dengan meja kayu dan papan tulis

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Hilman Mufidi mengusulkan penguatan aturan pencegahan perundungan dan kekerasan di lingkungan sekolah melalui pasal khusus dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Usulan itu ia sampaikan di Jakarta, Senin (16/11/2026), dan dilaporkan Antara serta Fraksi PKB DPR RI pada hari yang sama.

“Kami menilai perlu ada penekanan terhadap perlindungan anak dari kekerasan dan perundungan di sekolah. Karena itu, dalam pembahasan RUU Sisdiknas, kami mendorong adanya pasal-pasal khusus yang mengatur pencegahan kekerasan dan perundungan,” kata Hilman, anggota Fraksi PKB yang juga duduk di Panitia Kerja (Panja) RUU Sisdiknas.

Panja Sudah Memasukkan Ketentuan Khusus

Menurut Hilman, Panja RUU Sisdiknas telah memasukkan sejumlah ketentuan yang secara khusus mengatur pencegahan kekerasan dan perundungan di lingkungan pendidikan. Ia berharap ketentuan itu tidak hanya menjadi dasar penanganan setelah kekerasan terjadi, tetapi juga mendorong pencegahan secara sistematis di setiap satuan pendidikan.

“Pencegahan harus menjadi prioritas. Jangan sampai sekolah yang seharusnya menjadi tempat anak-anak belajar dan mengembangkan potensi justru menjadi ruang yang membuat mereka mengalami trauma akibat perundungan dan kekerasan,” ujarnya.

Data FSGI dan Kasus yang Memicu Desakan

Hilman merujuk data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI): 100 kasus kekerasan di satuan pendidikan tercatat sepanjang Januari hingga September 2026, dengan 1.055 korban dan 174 pelaku — didominasi kekerasan seksual (60 persen) dan kekerasan fisik (36 persen), sementara perundungan hanya 1 persen dari kasus yang tercatat. Sebanyak 30 kasus terjadi di satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama dan 70 kasus di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Angka itu — yang dikutip Hilman dari FSGI, bukan hasil pendataan DPR — menjadi argumennya bahwa perlindungan peserta didik tidak bisa hanya mengandalkan penanganan setelah kejadian.

Desakan serupa sudah menguat sejak Oktober 2026. Wakil Ketua Komisi X My Esti Wijayati bersama sejumlah anggota Komisi X mengunjungi keluarga Muhammad Hasbi Al Aqib (7), siswa kelas II SDN 1 Kebondalem, Pemalang, yang diduga mengalami perundungan dan meninggal dunia. Komisi X saat itu menyatakan akan mencermati kembali ketentuan perlindungan dalam RUU Sisdiknas.

Pemicu terbaru adalah dugaan perundungan terhadap seorang siswa SD di Kecamatan Bengkong, Batam, yang diduga terjadi pada Senin (26/10/2026) saat jam istirahat. Kasus itu mencuat setelah salah satu terduga pelaku mengunggah rekaman kejadian lewat fitur cerita di akun media sosial pribadinya; video itu kemudian menyebar setelah diunggah ulang sejumlah akun lain. Kasus itu sudah dilaporkan ke Polresta Barelang dan ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Statusnya masih dugaan — belum ada putusan atau penetapan resmi mengenai peristiwa itu.

Ujian Sebenarnya: dari Pasal ke Praktik di Sekolah

Usulan Hilman menandai pergeseran nada di Komisi X: dari sekadar menambah pasal menjadi menuntut pencegahan yang sistematis. Namun pasal khusus saja belum menjawab pertanyaan yang lebih sulit — siapa yang bertanggung jawab ketika sekolah lalai, sanksi apa yang berlaku, dan bagaimana mekanisme pelaporan yang melindungi korban sekaligus menjaga asas praduga tak bersalah bagi terduga pelaku yang masih anak-anak.

Catatan dari internal DPR sendiri menunjukkan celah itu. Anggota Komisi X Agung Widyantoro sebelumnya menilai aturan harus memuat sanksi yang jelas agar menimbulkan efek jera, dan perlindungan hukum juga harus diberikan kepada guru dan dosen. Wakil Ketua Komisi X My Esti Wijayati menambahkan, pasal saja tidak cukup tanpa standar operasional prosedur pengawasan dan mekanisme penanganan yang terukur, termasuk jalur pelaporan anonim dan tenggat respons.

RUU Sisdiknas sendiri masih dalam pembahasan — revisi atas UU No. 20 Tahun 2003 — sehingga usulan Hilman belum tentu lolos dalam bentuk yang ia harapkan. Yang bisa diuji publik sekarang adalah konsistensi: apakah Panja benar-benar mempertahankan ketentuan pencegahan itu hingga ke pengesahan, dan apakah aturan turunannya kelak memuat sanksi, SOP, dan anggaran, bukan sekadar bunyi pasal yang normatif.

Sumber: Antara, “Hilman usulkan pasal khusus cegah perundungan di RUU Sisdiknas”, 16 November 2026 (halaman tidak dapat dibuka langsung karena domain diblokir; fakta diverifikasi lewat Fraksi PKB DPR RI dan DPR RI); Fraksi PKB DPR RI, “Anggota Komisi X FPKB Usulkan Pasal Khusus Pencegahan Perundungan dalam RUU Sisdiknas”, 16 November 2026; DPR RI (e-Media Parlementaria), “Komisi X DPR Kaji Penguatan Perlindungan Anak dari Perundungan dalam RUU Sisdiknas”, 11 Oktober 2026; DPR RI, “Dorong Penguatan Aturan Anti-Perundungan dalam RUU Sisdiknas”, 25 November 2025; data FSGI via Prohealth, BSI News, SuaraGarut, Mojok (5–6 Oktober 2026); kasus Batam via MimbarJurnalis, GoWest, CNN Indonesia (10–11 November 2026).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik