Partai Demokrat memastikan tidak akan mengajukan nama untuk mengisi kursi wakil presiden yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Sikap itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konferensi pers di Auditorium Yudhoyono, Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, pada Jumat (13/11/2026). “Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden,” kata AHY, sebagaimana dikutip Antara dan CNN Indonesia dari konferensi pers tersebut. AHY menegaskan partainya menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon wakil presiden pengganti kepada Presiden Prabowo Subianto. Demokrat juga menyatakan menghormati kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam memproses dua nama calon yang nantinya diusulkan Presiden. Sikap tersebut, menurut AHY, telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) — melalui sambungan video pada Jumat pagi, saat SBY sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.
Apa yang Dikatakan AHY — dan Apa Dasarnya
Secara konstitusional, posisi Demokrat memang tidak punya peran formal dalam pengusulan nama. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Artinya, yang berwenang mengusulkan adalah Presiden, dan yang memilih adalah MPR. Partai politik hanya bisa memengaruhi proses itu secara politik — lewat fraksi di MPR — bukan lewat pengajuan nama resmi. Konteksnya: Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan sejak hari itu. Pernyataan ini melengkapi sikap Demokrat yang disampaikan sehari sebelumnya lewat juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Dalam keterangan resminya pada Jumat (13/11/2026), Herzaky menyatakan Demokrat menghormati dan menghargai hak prerogatif Presiden dalam mengajukan dua nama calon kepada MPR. “Demokrat menghormati dan menghargai betul konstitusional dan hak prerogatif Pak Presiden mengajukan usulan nama calon wakil presiden kepada MPR nantinya,” kata Herzaky.
Sinyal Politik di Balik Sikap Demokrat
Dibaca secara politik, langkah Demokrat ini penting sebagai penahan spekulasi, bukan sekadar pernyataan normatif. Nama AHY sendiri sempat mencuat dalam bursa pengganti Gibran. Saat ditanya soal itu di Istana Negara pada Selasa (10/11/2026), AHY menjawab singkat, “Enggak, enggak, enggak,” dan meminta semua pihak menunggu proses konstitusional. Pernyataan hari ini menutup pintu itu lebih rapat: bukan hanya AHY yang tidak mencalonkan diri, partainya pun tidak mengajukan nama siapa pun. Ada tiga pesan politik yang terkandung di dalamnya. Pertama, Demokrat menghindari kesan berebut kursi di tengah transisi yang sensitif — sikap yang menjaga citra partai sebagai pendukung pemerintahan yang tertib. Kedua, Demokrat memperkuat posisi tawar Presiden: dengan satu partai koalisi menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo, ruang Presiden untuk memilih tanpa tekanan terbuka dari partai menjadi lebih luas. Ketiga, Demokrat memindahkan arena penentuan dari lobi partai ke mekanisme konstitusional di MPR, tempat Demokrat hanya satu dari banyak fraksi.
Yang Masih Spekulasi
Nama-nama yang beredar sebagai calon pengganti — termasuk AHY, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra — sampai saat ini masih sebatas perbincangan di ruang publik dan media. Tidak ada satu pun nama yang sudah diajukan secara resmi oleh Presiden kepada MPR, karena surat permintaan dari MPR sendiri baru akan diputuskan dalam rapat gabungan pada Jumat siang ini. Penilaian bahwa AHY berpeluang paling besar, misalnya perkiraan 40 persen yang disampaikan Direktur Eksekutif NSL Political Consultant Nasarudin Sili Luli, adalah opini satu analis — bukan fakta dan bukan hasil survei. Nasarudin menempatkan Pramono Anung di urutan kedua dengan peluang sekitar 15 persen. Begitu pula klaim-klaim di media sosial soal siapa yang “sudah pasti” dipilih Presiden: tidak ada bukti yang mendukungnya dan tidak boleh diperlakukan sebagai fakta. Yang pasti sejauh ini hanya ini: Demokrat tidak mengajukan nama, Presiden yang akan mengusulkan dua nama, dan MPR yang akan memilih. Selebihnya, tunggu surat MPR dan dua nama dari Presiden.
Daftar sumber: 1. Kedaipena, “Pastikan Tak Ajukan Nama Cawapres Pengganti Gibran, Ketum Demokrat: Kita Serahkan Sepenuhnya kepada Presiden”, 13 November 2026 (dibaca lewat hasil pencarian — kutipan AHY; konsultasi video call dengan SBY; Nasarudin 40 persen; Pramono 15 persen) 2. Kompas TV (YouTube), “AHY: Demokrat Tak Ajukan Nama Wapres Pengganti Gibran, Serahkan Penuh ke Presiden Prabowo”, 13 November 2026 (hasil pencarian — konferensi pers Auditorium Yudhoyono; kutipan yang sama) 3. Antara, 13 November 2026, 11:16 WIB, dan CNN Indonesia, 13 November 2026, 11:09 WIB (tautan pemicu dari payload hook; kedua domain diblokir untuk pembacaan teks langsung — kutipan terverifikasi lewat Kedaipena dan Kompas TV) 4. newday.id, “Nama AHY Masuk Bursa Cawapres, Partai Demokrat Dukung Prabowo Tentukan Pengganti Gibran”, 13 November 2026 (hasil pencarian — pernyataan resmi Herzaky Mahendra Putra) 5. Klinik Hoaks Jawa Timur (Kompas.com), 15 Oktober 2026 (hasil pencarian — klaim penunjukan AHY sebagai wapres adalah hoaks; Herzaky: Demokrat belum menerima informasi). Latar: post 1118 (AHY “Enggak-enggak” 10/11; 60 hari), post 1081 (surat diterima MPR 12/11).