Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Prabowo Akan Bahas Calon Wapres dengan Partai Koalisi

Prabowo akan membahas calon pengganti Wapres Gibran dengan partai-partai koalisi. Menko Yusril menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden.

Oleh 12 NOV 2026 3 menit baca
Foto Presiden Prabowo Subianto menyalami mantan Presiden Joko Widodo dalam HUT ke-81 TNI, 2026

Presiden Prabowo Subianto akan membahas calon pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan partai-partai koalisi pendukung pemerintah sebelum menentukan dua nama yang diajukan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, sebagaimana diberitakan Antara pada Kamis (12/11/2026) malam. Yusril menegaskan penentuan dua nama calon wakil presiden sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Prabowo, kata dia, memiliki keleluasaan untuk menentukan kandidat — berkonsultasi dengan siapa pun, berunding dengan partai koalisi, atau tidak berkonsultasi sama sekali. “Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi,” ujar Yusril. Pernyataan Yusril itu muncul di tengah proses pengunduran diri Gibran, yang menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 11.17 WIB. Ketua MPR Ahmad Muzani telah mengumumkan rapat gabungan pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD akan digelar Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB untuk membahas pengisian kekosongan jabatan tersebut.

Keputusan Akhir di Tangan Prabowo

Yusril mengungkapkan Presiden telah menyinggung kemungkinan menggelar pertemuan dengan partai-partai koalisi yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. “Kalau tidak salah ada 10 partai pada waktu itu, baik partai parlemen maupun partai nonparlemen, karena yang digunakan pada waktu itu adalah suara pemilih bukan kursi,” jelasnya. Namun Yusril menegaskan pembicaraan dengan partai politik tidak serta-merta menentukan hasil akhir. “Walaupun ada rapat dari partai-partai koalisi, tapi keputusan akhir itu ada di tangan beliau,” tegasnya. Ada satu batasan hukum yang mengikat proses ini. Berdasarkan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sebagaimana dijelaskan Yusril, dua nama calon wakil presiden yang diajukan harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024. Dengan kata lain, ruang gerak Prabowo ada di dalam koalisi pengusung 2024 itu, sekalipun keputusan akhirnya tetap di tangannya. Mekanisme pengisiannya sendiri diatur Pasal 8 ayat (2) UUD 1945: MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari setelah terjadi kekosongan.

Nama yang Beredar Masih Spekulasi

Hingga Kamis malam, belum ada satu pun nama resmi yang diajukan. Sejumlah nama beredar di media sosial dan menjadi bahan perbincangan publik, tetapi semuanya masih sebatas spekulasi — belum ada konfirmasi dari Istana maupun dari partai mana pun. Secara politik, dua nama yang nanti diajukan Prabowo akan menjadi sinyal paling jelas tentang arah sisa pemerintahannya: apakah ia memilih konsolidasi dengan memperkuat koalisi yang ada, merangkul kekuatan di luar pemerintahan, atau mengamankan lingkaran dalamnya sendiri. Pilihan itu juga akan menentukan seberapa terbuka proses di MPR: dua nama dari kubu yang berbeda berarti MPR benar-benar memilih, sementara dua nama dari kubu yang sama berarti Presiden sudah mempersempit arena sejak awal. Yang pasti, prosesnya kini berjalan. Rapat gabungan MPR pada Jumat siang akan membahas tanggal sidang paripurna, surat permintaan dua nama calon kepada Presiden, serta pembentukan tim verifikasi berkas dan tim ad hoc penyusun draf ketetapan MPR. Setelah itu, giliran Prabowo yang ditunggu: dua nama, dan dari partai mana.

Daftar sumber: 1. Antara, 12 November 2026, 19.05 WIB (judul diketahui; halaman tidak dapat dibuka langsung — pernyataan Yusril dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan) 2. Intainews, “Siapa Bakal Gantikan Gibran? Yusril Ungkap Hak Istimewa Prabowo”, 12 November 2026 (hasil pencarian — ketiga kutipan Yusril; keterangan pers Rabu 11 November 2026; batasan UU MD3; 10 partai) 3. Detik, “Prabowo Bakal Bertemu Partai Koalisi Sebelum Tentukan 2 Nama Pengganti Gibran”, 12 November 2026 (judul diketahui) 4. BBC News Indonesia, “Gibran mundur dari kursi wapres, siapa yang menggantikannya?”, 12 November 2026, 10.45 WIB (hasil pencarian — mekanisme Pasal 8 ayat (2), 14 hari, 60 hari, surat MPR). Latar: post 1118 (bursa pengganti), post 1092 (proses kekosongan), post 1090 (isi surat), post 1081 (penyerahan surat).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik