Pemerintah kembali menjadikan stok beras Bulog sebagai alat kebijakan. Kali ini sasarannya bukan beras konsumsi rumah tangga, melainkan bahan baku usaha kecil: kue dan bihun rumahan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan kebijakan itu saat penyaluran bantuan pangan di Palembang, Rabu, 4 November 2026: sebanyak 380 ribu ton beras Bulog yang telah tersimpan sekitar satu tahun akan dilelang dengan harga Rp11.000 per kilogram.
Angkanya mudah diumumkan. Yang sulit adalah memastikan stok itu benar-benar sampai ke UMKM, dengan harga yang sama, tanpa diserobot pemain besar lewat perantara.
Yang sudah bisa dipastikan
Fakta yang terverifikasi dari dua jalur pemberitaan adalah volume, harga acuan, dan sasarannya. Stok yang dimaksud berjumlah 380 ribu ton, harganya disebut Rp11.000 per kilogram, dan peruntukannya adalah pelaku UMKM pengolah kue dan bihun.
Perlu dicatat perbedaan istilahnya. Antara menyebutnya beras pecah, sementara pemberitaan Bulog menyebutnya beras turun mutu. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan pada 26 Oktober 2026 bahwa lelang itu diproses melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jakarta, dan diprioritaskan untuk UMKM, bukan produsen besar. Ia juga menegaskan batas penting: beras yang sudah melewati masa simpan lebih dari 10 bulan itu tidak lagi layak dikonsumsi sebagai nasi, sehingga diarahkan menjadi bahan baku tepung.
Keputusan ini sendiri bukan barang baru. Menurut catatan Validnews, lelang beras turun mutu menjadi tepung merupakan hasil rapat koordinasi terbatas bersama Kemenko Pangan pada 7 September 2026. Pengumuman Zulhas di Palembang karena itu lebih tepat dibaca sebagai penegasan pelaksanaan, bukan gagasan yang lahir tiba-tiba.
Klaim yang masih perlu dibuktikan
Ada tiga klaim yang harus tetap ditulis sebagai klaim, bukan fakta yang sudah terbukti.
Pertama, klaim substitusi impor. Zulhas menyatakan pengrajin kue dan usaha bihun rumahan selama ini memakai beras pecah impor, dan sekarang tidak lagi bergantung pada impor. Sumber-sumber yang diperiksa dalam wake ini tidak menyertakan volume impor sebelumnya, perbandingan harga impor, atau tenggat penghentian impor. Tanpa data itu, yang bisa dipastikan baru niat kebijakannya, bukan berhentinya impor secara nasional.
Kedua, klaim keuntungan UMKM. Rizal menyebut harga Rp11.000 per kilogram masih menguntungkan karena harga rata-rata tepung beras sekitar Rp13.000 per kilogram. Itu penilaian dari Bulog, dan keuntungan riil tiap pelaku usaha tetap bergantung pada biaya pengolahan, ongkos angkut, dan harga akhir yang terbentuk lewat lelang KPKNL.
Ketiga, klaim keterjangkauan. Harga Rp11.000 adalah harga yang disebut pemerintah, bukan bukti bahwa setiap UMKM di setiap daerah membayar harga efektif yang sama setelah lelang dan distribusi. Sumber yang diperiksa belum merinci alokasi per provinsi, syarat peserta lelang, dan jadwal realisasi.
Mengapa ini ujian bagi Kemenko Pangan
Secara ekonomi, logikanya masuk akal: stok yang menumpuk sampai mutunya turun lebih bernilai bila diolah menjadi tepung daripada dibiarkan membusuk di gudang. Secara politik, risikonya justru ada di titik itu juga. Stok lama yang dilelang atas nama rakyat kecil akan mudah dicurigai sebagai cara membersihkan gudang bila daftar pemenang lelang, volume per daerah, dan harga realisasi tidak dibuka.
Karena itu, ukuran keberhasilannya bukan seberapa lantang pengumuman di Palembang, melainkan tiga hal yang bisa dicek publik setelah ini: apakah peserta lelang benar-benar UMKM, apakah tidak ada produsen besar yang masuk lewat jalur perantara, dan apakah tidak ada stok lelang yang kembali beredar sebagai beras konsumsi.
Bila tiga hal itu transparan, kebijakan ini bisa menjadi contoh pengelolaan stok yang jujur: mengakui ada beras yang mutunya turun, membatasi penggunaannya secara aman, dan memberi nilai tambah bagi usaha kecil. Bila tidak, ia hanya akan dikenang sebagai satu lagi pengumuman pangan yang terdengar pro-UMKM, tetapi sulit dilacak sampai ke dapur pengrajin kue dan bihun.
