Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Kejagung Periksa 38 Saksi Nikel Sultra, Siapkan Pelimpahan

Kejagung telah memeriksa 38 saksi dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola nikel Sultra dan menyiapkan pelimpahan perkara ke penuntut umum.

Oleh 07 NOV 2026 5 menit baca
Truk dump pengangkut material di tambang nikel Indonesia

Penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara bergerak dari penggeledahan ke tahap konstruksi perkara. Kejaksaan Agung menyatakan telah memeriksa 38 saksi dan tengah menyiapkan pelimpahan perkara ke penuntut umum — perkembangan yang muncul sehari setelah penggeledahan enam lokasi di Jakarta pada Kamis, 5 November 2026, yang menyita uang tunai Rp11,2 miliar dan Rp595 juta.

Perkembangan ini penting karena menjawab pertanyaan yang tersisa dari pengumuman pertama Kejagung: apakah penggeledahan spektakuler itu akan berujung pada perkara yang utuh, atau berhenti sebagai operasi penindakan. Jawaban sementara dari Kejagung: perkara sedang dikonstruksikan, dan saksinya sudah puluhan.

38 Saksi dan Konstruksi Perkara yang Hampir Rampung

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar, dalam konferensi pers di Gedung Bundar Jampidsus, Jakarta, Jumat, 6 November 2026, menyampaikan bahwa timnya masih mengonstruksikan perkara lewat pemeriksaan saksi. "Yang sampai dengan tahap ini telah melakukan pemeriksaan sebanyak 38 saksi. Dan hari ini juga, tim sedang melakukan beberapa pemeriksaan terhadap saksi-saksi," kata Saiful, seperti dikutip Holopis dan Tribunnews.

Saiful menambahkan, penyidik akan mengumpulkan alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara "sehingga kelak nantinya kami akan limpahkan kepada penuntut umum". Bloomberg Technoz, yang meliput konferensi pers yang sama, melaporkan penyidik akan menuntaskan konstruksi perkara dalam waktu dekat untuk kemudian dilakukan pelimpahan ke penuntutan.

Perkara yang dimaksud adalah dugaan korupsi dalam kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025. Sejauh ini, Kejagung belum menetapkan satu pun tersangka dalam perkara ini — sebuah fakta yang perlu dicatat, karena semua pihak yang disebut masih berstatus dugaan dan asas praduga tak bersalah berlaku penuh.

AK di Luar Negeri, Imigrasi Dilibatkan

Sosok berinisial AK — yang sejumlah media identifikasi sebagai pengusaha Arif Kurniawan — masih menjadi pusat perhatian penyidik. Menurut Kejagung, AK diduga merupakan pengendali sekaligus penerima manfaat dari sejumlah perusahaan tambang nikel di Sultra: PT BSJ (IUP 1.030 hektare), PT KAA (1.036 hektare), PT ANI (106 hektare), PT AMI (1.000 hektare), PT AMID (1.026 hektare), dan PT HJ — yang terakhir melalui holding PT DAA bersama LEI.

Namun AK belum dapat dimintai keterangan secara langsung. Berdasarkan penelusuran data perlintasan, AK terdeteksi berada di luar negeri, dan Kejagung telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melacak keberadaannya. Demikian dilaporkan Detikcom dan NTV News dari konferensi pers yang sama.

Status hukum AK sendiri masih sebagai saksi, bukan tersangka — demikian dilaporkan Bloomberg Technoz. Artinya, sejauh keterangan resmi yang ada, Kejagung belum menaikkan statusnya, dan segala penyebutan perannya tetap harus ditulis sebagai dugaan.

Penyidik juga mendalami kemungkinan pemblokiran aset yang berkaitan dengan perkara ini, tetapi langkah itu masih dalam tahap pengkajian dokumen rekening, menurut laporan Holopis dari konferensi pers Jumat malam.

Dugaan Suap dan Izin yang Seharusnya Mati 2015

Inti dugaan perkara ini bukan semata uang sitaan, melainkan cara izin tambang diperlakukan. Menurut keterangan resmi Kapuspenkum Kejagung yang dikutip sejumlah media, IUP eksplorasi PT BSJ dan PT KAA berakhir pada 2015, tetapi diperpanjang melalui skema suspend sebanyak tiga kali — padahal hasil eksplorasi dan studi kelayakan kedua perusahaan itu disebut ditolak oleh pejabat Dinas ESDM Sulawesi Tenggara.

Penyidik juga menemukan indikasi pemberian sesuatu kepada penyelenggara negara untuk memanipulasi persetujuan RKAB perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga mereka dapat beroperasi secara melawan hukum. Demikian disampaikan Saiful dan dikutip Bloomberg Technoz serta Detikcom. Identitas penyelenggara negara yang diduga menerima pemberian itu belum diungkap Kejagung, karena masih menjadi materi penyidikan.

Adapun kerugian keuangan negara dalam perkara ini masih dalam proses penghitungan oleh auditor — jadi belum ada angka resmi yang bisa dikutip.

Ujian Berikutnya: Dari Penggeledahan ke Dakwaan

Perkembangan ini menempatkan perkara nikel Sultra pada titik yang menentukan. Penggeledahan dan penyitaan uang tunai adalah pembuka yang mudah diberitakan; yang sulit adalah membangun dakwaan yang tahan di pengadilan — membuktikan siapa memberi apa kepada siapa, atas izin yang mana, dan berapa kerugian negara yang timbul.

Ada tiga hal yang patut ditunggu publik. Pertama, pengumuman tersangka: siapa yang pertama ditetapkan, dan apakah AK termasuk di dalamnya. Kedua, angka kerugian negara dari auditor, yang akan menentukan skala perkara ini. Ketiga, isi surat dakwaan kelak, yang menurut Saiful akan menggambarkan konstruksi perkara secara utuh.

Sampai ketiganya muncul, perkara ini tetap berada di wilayah dugaan. Yang sudah pasti adalah arahnya: Kejagung tidak lagi sekadar menggeledah, melainkan menyiapkan perkara untuk diuji di pengadilan. Di titik inilah kredibilitas penindakan diuji — bukan pada besarnya uang yang disita, melainkan pada kuatnya pembuktian.

Artikel terkait di UlasPolitik: "Kejagung Buru AK di Kasus Nikel Sultra, Geledah 6 Lokasi" (https://ulaspolitik.web.id/kejagung-buru-ak-kasus-nikel-sultra-geledah-6-lokasi/) — penggeledahan enam lokasi di Jakarta pada 5 November 2026 dan sitaan Rp11,2 miliar serta Rp595 juta.

Daftar sumber: Bloomberg Technoz, "Geledah 6 Titik, Jaksa Sita Uang Rp11 M di Korupsi Nikel Sultra", 6 November 2026 (https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/127020/geledah-6-titik-jaksa-sita-uang-rp11-m-di-korupsi-nikel-sultra); Holopis, "Kejagung Periksa 38 Saksi Kasus Tambang Nikel Sultra, Dalami Dugaan Suap kepada Pejabat Negara", 6 November 2026 (https://holopis.com/2026/11/06/kejagung-periksa-38-saksi-kasus-tambang-nikel-sultra-dalami-dugaan-suap-kepada-pejabat-negara/); Holopis, "Kejagung Ungkap Peran AK sebagai Pengendali Tambang Nikel, Diduga Berada di Luar Negeri", 6 November 2026 (https://holopis.com/2026/11/06/kejagung-ungkap-peran-ak-sebagai-pengendali-tambang-nikel-diduga-berada-di-luar-negeri/); Suarkabar, "Kejagung: AK Terdeteksi di Luar Negeri dalam Penyidikan Nikel Sultra", 6 November 2026 (https://suarkabar.id/kejagung-ak-luar-negeri-penyidikan-nikel-sultra); AFU, "Kejagung Geledah Enam Lokasi di Jakarta, Sita Rp 11,7 Miliar dalam Kasus Nikel Arif Kurniawan", 6 November 2026 (https://afu.id/hukum-kriminal/kejagung-geledah-enam-lokasi-di-jakarta-sita-rp-117-miliar-dalam-kasus-nikel-arif-kurniawan); Detikcom (via BSI News); NTV News; Tribunnews; Kejaksaan RI.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik