Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Gubernur Sulsel Larang ASN dan Pelajar Pakai Vape

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengeluarkan imbauan larangan vape bagi ASN, pegawai BUMD, dan pelajar di lingkungan pemerintahan dan pendidikan.

Oleh 07 NOV 2026 5 menit baca
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman (foto resmi, 2023)

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengeluarkan imbauan larangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi aparatur sipil negara (ASN), pegawai non-ASN, karyawan badan usaha milik daerah (BUMD), dan pelajar. Imbauan itu tertuang dalam Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 338/15256/DINKES tertanggal 3 November 2026 tentang Imbauan Pelarangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape), yang ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan.

Larangan ini berlaku di lingkungan pemerintahan dan lembaga pendidikan — kantor pemerintah kabupaten/kota, sekolah, perguruan tinggi, hingga pondok pesantren. Bukan hanya penggunaan yang dilarang, peredaran vape di lingkungan tersebut juga diminta dihentikan.

Surat itu diterbitkan sebagai tindak lanjut atas atensi Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan mengenai potensi penyalahgunaan narkoba melalui rokok elektrik. Alasan yang dikemukakan Pemprov Sulsel: melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari penyalahgunaan narkotika serta risiko kesehatan jangka panjang akibat penggunaan rokok elektrik.

Isi Surat Imbauan

Poin pertama surat itu berbunyi: "Melarang seluruh pegawai ASN/Non ASN/Karyawan BUMD dan pelajar di lingkup Pemerintahan Kabupaten/Kota menggunakan rokok elektrik (vape)."

Selain itu, bupati dan wali kota diminta menerbitkan surat edaran kepada pimpinan instansi dan lembaga pendidikan — termasuk sekolah, kampus, dan pesantren — untuk melarang penggunaan sekaligus peredaran vape di lingkungan masing-masing. Gubernur juga meminta pemasangan tanda larangan vape di lokasi-lokasi strategis yang mudah dilihat dan dibaca masyarakat.

Pelaksanaan imbauan ini harus dilaporkan secara berkala kepada Gubernur Sulawesi Selatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai bahan evaluasi kebijakan. Bupati dan wali kota juga diminta melakukan pengawasan serta menerapkan sanksi disiplin terhadap pegawai maupun pelajar yang kedapatan melanggar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konteks Nasional: Dari BNN ke Kapolri

Langkah Sulsel tidak berdiri sendiri. Di tingkat nasional, wacana pelarangan vape sudah menguat sejak April 2026. Saat itu Kepala BNN Suyudi Ario Seto — yang kini menjabat Kapolri — mengusulkan agar rokok elektrik beserta cairannya dimasukkan dalam larangan Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika dan Psikotropika, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR pada 7 April 2026.

Usulan itu didasarkan pada hasil uji laboratorium BNN terhadap 341 sampel cairan vape: 11 sampel mengandung kanabinoid sintetis (ganja sintetis), 1 sampel mengandung metamfetamina (sabu), dan 23 sampel mengandung etomidate, obat bius yang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025 telah masuk kategori narkotika golongan II.

Sebagai Kapolri, Suyudi melanjutkan dorongan itu. Pada 13 Oktober 2026 ia bertemu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan meminta MUI mengkaji serta menerbitkan fatwa pelarangan total vape, dan pada 23 Oktober 2026 ia kembali menyuarakan pelarangan vape dalam keterangan pers di Medan. Komisi Fatwa MUI menindaklanjuti permintaan itu — menggelar diskusi kelompok terarah pada 3 November dan sidang pleno pada 6 November 2026 — tetapi hingga sidang pleno tersebut belum ada fatwa final yang menetapkan seluruh penggunaan vape sebagai haram.

Di Sulawesi Selatan sendiri, larangan vape bagi personel Polri sudah berjalan lebih dulu. Polda Sulsel mengumumkannya pada 2 November 2026 dan Polres Maros pada 3 November 2026, menindaklanjuti Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Polri, yang diterbitkan pada 30 Oktober 2026 dan berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri pada Polri, termasuk di luar jam kedinasan.

Analisis: Imbauan Tanpa Gigi?

Yang perlu dicatat: dokumen Gubernur Sulsel ini adalah surat imbauan, bukan peraturan daerah atau peraturan gubernur. Surat itu sendiri tidak merumuskan daftar sanksi — tetapi ia memerintahkan bupati dan wali kota untuk menerapkan sanksi disiplin terhadap pelanggar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi giginya bukan tidak ada, melainkan dititipkan pada aturan disiplin yang sudah ada dan pada kemauan para kepala daerah untuk menindaklanjuti.

Efektivitasnya tetap bergantung pada tindak lanjut para bupati dan wali kota: apakah mereka benar-benar menerbitkan surat edaran, memasang tanda larangan, menerapkan sanksi, dan melaporkan pelaksanaannya, atau sekadar mengarsipkan surat gubernur.

Secara politik, langkah ini adalah sinyal penjajaran. Gubernur Andi Sudirman menempatkan Pemprov Sulsel sebaris dengan agenda pemberantasan narkoba yang kini digencarkan Kapolri Suyudi — dan waktunya bukan kebetulan: surat gubernur bertanggal 3 November, hari yang sama dengan pengumuman larangan vape internal Polres Maros, dan dua hari setelah Polda Sulsel mengumumkan hal yang sama. Ini terlihat seperti gerakan terkoordinasi antara pemerintah daerah dan kepolisian di Sulsel, bukan inisiatif yang berdiri sendiri.

Namun ada batas yang patut dijaga. Vape masih merupakan produk legal di Indonesia — diatur dan dikenai cukai. Pemerintah daerah berwenang melarang penggunaannya di lingkungan kantor dan sekolah yang menjadi wilayahnya, tetapi pelarangan total peredaran maupun penjualan membutuhkan regulasi nasional, yang saat ini masih berupa usulan dalam pembahasan RUU di DPR. Selama payung hukum nasional itu belum ada, imbauan seperti ini lebih berfungsi sebagai penanda sikap politik ketimbang instrumen penegakan.

Ujian sesungguhnya bukan pada suratnya, melainkan pada laporannya: apakah Dinkes Sulsel akan menerima laporan berkala dari kabupaten/kota, dan apakah laporan itu pernah dipublikasikan sebagai evaluasi. Jika tidak, imbauan ini berisiko menjadi sekadar dokumen yang ramai diberitakan selama dua hari, lalu dilupakan.

Daftar sumber: CNN Indonesia, "Gubernur Sulsel Keluarkan Larangan Kepala Daerah dan ASN Pakai Vape" (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261106161353-20-1424178/gubernur-sulsel-keluarkan-larangan-kepala-daerah-dan-asn-pakai-vape — judul dan tautan terverifikasi; badan artikel tidak dapat dibuka karena domain diblokir); SulawesiPos, "Gubernur Sulsel Minta Vape Dilarang di Sekolah, Kampus, hingga Kantor Pemerintahan", 6 November 2026 (https://www.sulawesipos.com/sulsel/2026/11/06/gubernur-sulsel-minta-vape-dilarang-di-sekolah-kampus-hingga-kantor-pemerintahan/); Diksiku, "Gubernur Sulsel Imbau Larangan Vape di Kantor Pemerintahan dan Lembaga Pendidikan", 6 November 2026 (https://diksiku.com/gubernur-sulsel-imbau-larangan-vape-di-kantor-pemerintahan-dan-lembaga-pendidikan/); Prohealth, "Gubernur Sulawesi Selatan Terbitkan Larangan Penggunaan Vape buat Pegawai dan Pelajar", 5 November 2026 (https://prohealth.id/gubernur-sulawesi-selatan-terbitkan-larangan-penggunaan-vape-buat-pegawai-dan-pelajar/); Beritamoneter, "IPW Dukung Kapolri Suyudi Larang Vape" (https://beritamoneter.com/ipw-dukung-kapolri-suyudi-larang-vape-pintu-narkoba-cair-inpres-prabowo/); Kuntum Cahaya, "Vape Narkoba Incar Generasi Muda" (https://www.kuntumcahaya.com/2026/11/vape-narkoba-incar-generasi-muda.html); MUI, "Komisi Fatwa MUI Gelar Sidang Pleno Bahas Hukum Vape", 6 November 2026 (https://mui.or.id/public/index.php/baca/berita/komisi-fatwa-mui-gelar-sidang-pleno-bahas-hukum-vape-prof-asrorun-niam-tak-boleh-ditunda); SulawesiPos, "Polres Maros Larang Personel Gunakan Vape, Berlaku hingga di Luar Jam Dinas", 3 November 2026 (https://www.sulawesipos.com/sulsel/2026/11/03/polres-maros-larang-personel-gunakan-vape-berlaku-hingga-di-luar-jam-dinas/).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik