Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

KPK Sita Rp2 M dari Dirut KAI di Kasus Digitalisasi SPBU

KPK menyita sekitar Rp2 miliar dari Dirut KAI Bobby Rasyidin dalam penyidikan dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. Bobby belum ditetapkan sebagai tersangka.

Oleh 06 NOV 2026 3 menit baca
Gedung Anti Corruption Learning Centre KPK di Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sekitar Rp2 miliar dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin. Penyitaan itu terkait penyidikan dugaan korupsi proyek digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina periode 2018–2023.

Penyitaan tersebut dibenarkan Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein pada Kamis (5/11/2026). “Iya betul, penyidik sudah melakukan penyitaan (uang dari Bobby Rasyidin),” kata Taufik, seperti dikutip sejumlah media. Namun, KPK belum menjelaskan secara rinci asal uang tersebut maupun kaitannya dengan perkara yang sedang diusut.

Apa yang Disita, dan Status Bobby Rasyidin

Penting untuk ditegaskan: hingga keterangan terbaru ini, KPK belum mengumumkan Bobby Rasyidin sebagai tersangka. Ia sebelumnya diperiksa sebagai saksi pada Agustus 2025, saat itu dalam kapasitasnya sebagai mantan Direktur Utama PT Len Industri periode 2020–2025. Bobby kini menjabat Direktur Utama PT KAI.

Perkara yang diusut pun bukan pengadaan di PT KAI. Kasus ini menyangkut proyek digitalisasi SPBU Pertamina, yang digagas bersama BPH Migas dan Pertamina untuk memantau stok bahan bakar minyak (BBM) di SPBU secara real-time dan mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

Perkara Digitalisasi SPBU dan Kerugian Negara Rp322,18 Miliar

Dalam konferensi pers pada 4 Agustus 2026, KPK menetapkan tiga tersangka dalam perkara ini: Dian Rachmawan, Direktur Enterprise & Business Service PT Telkom periode 2017–2019; Weriza, Senior General Manager Strategic Sourcing Operation Procurement PT Telkom periode 2012–2020; dan Elvizar, pemilik PT Pasifik Cipta Solusi (PCS) sekaligus mantan pegawai PT Telkom. Ketiganya langsung ditahan di Rutan KPK.

KPK juga mengungkapkan hasil penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut dugaan kerugian keuangan negara dalam proyek tersebut mencapai Rp322,18 miliar. Angka itu adalah kerugian negara dalam keseluruhan perkara — bukan nilai uang yang disita dari Bobby Rasyidin.

Dalam konferensi pers yang sama, KPK menjelaskan proyek ini bermula dari kerja sama Pertamina dan Telkom, dengan Head of Agreement yang ditandatangani pada Agustus 2018. KPK juga menduga adanya fee sekitar Rp2 miliar yang diberikan kepada PT ASK agar mengundurkan diri dari proses seleksi, sehingga PT PCS menjadi satu-satunya peserta. Angka Rp2 miliar dalam dugaan itu adalah angka yang terpisah dari uang yang kini disita dari Bobby Rasyidin; KPK belum mengaitkan keduanya.

Sementara itu, satu laporan media — Holopis, mengutip informasi yang dihimpun — menyebut uang yang disita dari Bobby diduga bersumber dari tersangka Elvizar dan terkait dugaan pemberian uang “palang pintu” saat pengadaan proyek berlangsung. Klaim ini belum dikonfirmasi KPK, sehingga harus dibaca sebagai klaim media, bukan temuan penyidik.

Analisis: Sinyal Penyidikan yang Melebar

Penyitaan dari seorang direktur utama BUMN yang masih aktif menunjukkan penyidikan kasus digitalisasi SPBU belum berhenti pada tiga tersangka yang sudah ditahan. KPK tampaknya sedang menelusuri aliran dana di luar lingkaran Telkom dan PT PCS — dan Bobby, yang mengetahui awal mula proyek ini dari masa ia berada di luar KAI, menjadi simpul penting dalam penelusuran itu.

Namun, penyitaan bukanlah vonis. Dalam hukum acara, penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengamankan barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, dan status Bobby sejauh ini tetap saksi. Asas praduga tak bersalah berlaku penuh: tidak ada kesimpulan tentang keterlibatan, motif, atau aliran dana yang bisa ditarik sebelum KPK menjelaskannya atau perkara ini diuji di pengadilan.

Dimensi politiknya tidak kecil. Proyek ini menyangkut pengawasan BBM bersubsidi — uang publik yang selama ini rawan diselewengkan. Bahwa proyek yang dirancang untuk membuat penyaluran BBM lebih transparan justru diduga menjadi lahan korupsi adalah ironi yang menjelaskan mengapa perkara ini layak diikuti sampai tuntas.

Yang Masih Perlu Dijawab

Pertama, dari mana persisnya uang Rp2 miliar itu berasal dan untuk apa. Kedua, apakah penyitaan ini akan berujung pada perubahan status Bobby Rasyidin. Ketiga, apakah akan ada penyitaan atau tersangka baru dari penelusuran aliran dana ini. Jawaban atas ketiganya hanya bisa datang dari KPK — bukan dari spekulasi.

Sumber: CNN Indonesia; Holopis; Bulatan Times; JurnalEkbis.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik