Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Ganjar: Polisi Harus Setia pada Negara, Bukan Individu

Ganjar Pranowo menilai kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo menjadi ujian loyalitas aparat: polisi harus setia pada negara, bukan pada individu. Pernyataannya muncul saat Bareskrim telah menetapkan empat tersangka dan Polri menyiapkan sidang etik.

Oleh 06 NOV 2026 4 menit baca
Ganjar Pranowo, calon presiden 2024

Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo angkat bicara soal kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto. Menurut laporan CNN Indonesia, Jumat (6/11/2026), Ganjar menegaskan polisi harus setia pada negara, bukan pada individu.

Pernyataan itu disampaikan di tengah pengusutan Bareskrim Polri yang telah menetapkan sejumlah perwira tinggi sebagai tersangka. Kasusnya kini bukan lagi sekadar perkara pidana biasa: ia menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi yang memegang alat sadap negara.

Ganjar sendiri bukan orang luar dalam urusan ini. Ia mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode, Ketua DPP PDIP, dan calon presiden pada Pilpres 2024. Namanya juga disebut-sebut masuk dalam daftar tokoh yang beredar di media sosial sebagai diduga target penyadapan — daftar yang hingga kini belum dikonfirmasi Bareskrim, sehingga tidak bisa dijadikan fakta.

Loyalitas pada Negara, Bukan pada Orang

Kalimat Ganjar terdengar sederhana, tetapi ia menyentuh inti persoalan. Dalam institusi bersenjata, loyalitas adalah soal hidup-mati organisasi: setia pada rantai komando, atau setia pada konstitusi dan negara?

Prinsip itu sebenarnya bukan hal baru. Ombudsman RI pernah menegaskan hal yang sama: anggota Polri didorong loyal kepada instansi dan negara, bukan kepada pimpinan. Loyal pada visi dan misi instansi demi tercapainya tujuan negara, bukan loyal kepada orang per orang.

Polri sendiri, melalui Irwasum Komjen Pol. Asep Edi Suheri pada 3 November 2026, menyatakan dugaan penyadapan ini murni perbuatan oknum, bukan kebijakan institusi. Polri, kata Asep Edi, memiliki aturan dan mekanisme penyadapan yang jelas, sehingga tindakan di luar prosedur tidak bisa dibenarkan sebagai kebijakan resmi.

Di sinilah kalimat Ganjar menjadi relevan. Jika benar yang terjadi adalah perbuatan segelintir orang, maka pertanyaannya bergeser: bagaimana sistem pengawasan internal bisa kecolongan sampai alat negara diduga dipakai menyadap kepala negara? Loyalitas pada individu — siapa pun individunya — adalah jawaban yang paling mudah, sekaligus paling berbahaya, bagi institusi penegak hukum.

Yang Sudah Terverifikasi — dan Yang Belum

Fakta yang sudah terkonfirmasi dari keterangan resmi Bareskrim: pada Selasa malam, 3 November 2026, Kabareskrim Komjen Pol. Asep Safrudin mengumumkan penetapan tiga tersangka — Listyo Sigit Prabowo (LSP), Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Eko Hadi Santoso (EHS) — atas dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Dugaan penyadapan berlangsung pada 2025–2026, dengan sasaran yang disebut meliputi Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, hingga pengusaha. Sejumlah nomor diduga dimasukkan ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa prosedur verifikasi.

Perkembangan berikutnya: Irjen Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka keempat; Listyo dicopot dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan melalui Keputusan Presiden yang ditandatangani pada 4 November 2026, dengan Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai pelaksana tugas; para tersangka ditahan dan dipindahkan ke Rutan Mako Brimob; dan Polri menyiapkan sidang etik terhadap mereka.

Presiden Prabowo, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, telah meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengusut perkara ini secara objektif, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Presiden ke-7 RI Joko Widodo, saat dimintai tanggapan pada 5 November 2026, memilih jawaban singkat: menghormati proses hukum yang ada.

Yang belum terverifikasi: motif penyadapan dan siapa yang diduga memerintahkan. Bareskrim belum mengumumkan keduanya. Mantan Direktur E BAIS Brigjen TNI (Purn) Poernomo melontarkan dugaan bahwa ada perintah dari kekuatan politik yang lebih besar, termasuk kemungkinan keterlibatan Jokowi — tetapi itu adalah klaim sepihak yang belum disertai bukti yang diumumkan penyidik, dan Bareskrim belum menyebut pemberi perintah mana pun. Daftar nama-nama yang beredar di media sosial sebagai diduga target penyadapan juga belum dikonfirmasi aparat penegak hukum.

Perlu ditegaskan: penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan, bukan putusan bersalah. Seluruh dugaan harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah.

Ujian Berikutnya: Reformasi atau Sekadar Pergantian Orang

Kasus ini akan diuji bukan dari kerasnya pernyataan pejabat, melainkan dari tiga hal konkret. Pertama, transparansi: siapa saja yang menjadi target, berapa nomor yang diakses, dan berapa lama penyadapan berlangsung. ELSAM dan Seknas FITRA mendesak Polri membuka informasi itu, dan menuntut pengawasan independen atas alat sadap — termasuk audit atas anggaran teknologi pemantauan yang mereka catat mencapai Rp36,1 triliun pada 2018–2024 di empat lembaga negara.

Kedua, sidang etik: apakah berjalan terbuka dan tuntas, atau berhenti sebagai formalitas setelah proses pidana berjalan. Ketiga, reformasi aturan: Pasal 136 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP sudah mengamanatkan undang-undang khusus tentang penyadapan. Tanpa aturan dan pengawasan itu, pergantian orang di pucuk pimpinan Polri tidak menjamin alat sadap tidak disalahgunakan lagi.

Kalimat Ganjar — polisi harus setia pada negara, bukan pada individu — adalah standar yang mudah diucapkan dan mudah dilupakan. Apakah ia menjadi lebih dari sekadar kalimat, akan ditentukan oleh jawaban atas tiga ujian di atas.

Sumber: CNN Indonesia; Antara; ELSAM; Ombudsman RI; keterangan Bareskrim Polri 3 November 2026. Artikel terkait di UlasPolitik: “Listyo Sigit Cs Hadapi Dua Jalur: Pidana dan Sidang Etik” (https://ulaspolitik.web.id/listyo-sigit-cs-hadapi-dua-jalur-pidana-sidang-etik/).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik