Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Roy Suryo Tolak Kesaksian Jokowi: ‘Mostly Salah’

Roy Suryo menolak seluruh kesaksian Jokowi di sidang PN Jakarta Timur dan menilainya “mostly salah”. Ia tetap meragukan ijazah yang ditunjukkan dan meminta uji forensik ulang.

Oleh 06 NOV 2026 3 menit baca
Ilustrasi ruang sidang kosong dengan meja hakim dan palu

Sidang dugaan pencemaran nama baik ijazah Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026), ditutup dengan penolakan mentah-mentah dari terdakwa. Roy Suryo menyatakan menolak seluruh kesaksian Jokowi dan menilainya “mostly salah” — sebagian besar salah.

Ijazah ditunjukkan, Roy tetap meragukan

Dalam sidang itu Jokowi hadir sebagai saksi dan memperlihatkan ijazah dari SD, SMP, SMA, hingga S-1 Universitas Gadjah Mada kepada pengunjung sidang, setelah meminta izin kepada Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati. Jokowi mengatakan sudah berjanji menunjukkan seluruh ijazahnya. Ia juga menegaskan foto pada ijazah sarjananya tahun 1985 adalah fotonya sendiri, bukan foto orang lain — menepis klaim Roy yang menyebut foto itu milik Dumatno Budi Utomo.

Jokowi mempertanyakan logika tudingan Roy: bagaimana bisa menyimpulkan ijazah palsu padahal, menurut Jokowi, Roy belum pernah melihat dokumen aslinya. Jokowi mengaku pertama kali mengetahui tudingan itu pada Maret 2025, mengumpulkan 31 video yang mempersoalkan ijazahnya, lalu melaporkan Roy dan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025.

Roy tidak bergeming. Setelah melihat ijazah itu, ia menyatakan dokumen tersebut berbeda dengan yang pernah diperiksanya pada 15 Desember 2025 di Polda Metro Jaya. “Memang ijazah itu berbeda dengan ijazah tanggal 15 Desember. 15 Desember itu ijazahnya rapi, tidak ada rusak di bawah, tidak ada apa, lubang-lubang di bawah,” kata Roy di ruang sidang. Ia juga mempersoalkan watermark dan menyebut dirinya bisa membedakan foto asli dan palsu karena “mata fotografer, mata tukang cetak yang sudah mencetak semenjak SMP”.

Ketika hakim memintanya menanggapi kesaksian Jokowi, Roy menjawab singkat: “Keterangan saksi cukup berbelit dan beberapa, tadi ada beberapa pertanyaan elementer yang tidak terjawab.” Lalu, saat diminta penilaian menyeluruh: “Mostly salah, Yang Mulia.” Roy juga meminta agar barang bukti, termasuk ijazah Jokowi, kembali menjalani pemeriksaan independen di laboratorium forensik Polri. Hakim mencatat penolakan itu dan mengakhiri pemeriksaan Jokowi sebagai saksi. Pemeriksaan berlangsung sekitar tujuh setengah jam, pukul 09.00 hingga sekitar 16.30 WIB, dan ditutup dengan Jokowi dan Roy berjabat tangan serta saling memberi salam namaste.

Apa arti penolakan itu di persidangan

Penolakan terdakwa terhadap keterangan saksi adalah haknya dalam persidangan, dan hakim sudah mencatatnya secara resmi. Namun penolakan itu tidak serta-merta membatalkan kesaksian Jokowi. Majelis hakim yang akan menimbang bobot keterangan saksi bersama seluruh alat bukti lain — termasuk hasil pemeriksaan laboratorium forensik yang, menurut kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, menunjukkan ijazah kliennya identik dengan dokumen pembanding. Permintaan uji forensik ulang pun menjadi kewenangan majelis hakim untuk mengabulkan atau menolak.

Roy didakwa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan dakwaan subsider UU ITE. Sebagai terdakwa, ia tetap berhak atas asas praduga tak bersalah sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.

Sidang lanjutan dijadwalkan Rabu, 11 November 2026 pukul 09.00 WIB, dengan saksi Syarif Muhammad Fitriansyah, Dian Sandi, dan Dumatno. Pertanyaan yang tersisa bukan lagi soal siapa yang paling lantang di ruang sidang, melainkan apakah bukti yang diajukan jaksa dan penasihat hukum cukup meyakinkan hakim. Polemik ijazah yang sudah bertahun-tahun hidup di media sosial kini diuji di tempat yang semestinya: pengadilan.

Sumber: bsiNews (mengutip Detikcom); limapagi.id; cna.id; journalarta.com.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik