Tiga jenderal Polri yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini menghadapi dua jalur proses sekaligus: pidana di Bareskrim dan etik di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). CNN Indonesia melaporkan pada Jumat (6/11/2026) bahwa Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso bakal disidang etik melalui Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Sampai artikel ini ditulis, belum ada jadwal sidang etik yang diumumkan secara publik.
Dua jalur yang berjalan beriringan
Jalur pidana sudah berjalan. Bareskrim Polri mengumumkan pada Selasa (3/11/2026) penetapan tiga tersangka — Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso — atas dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, dan penghapusan data elektronik. Ketiganya semula ditahan di Rutan Mabes Polri, lalu pada Kamis (5/11/2026) dipindahkan ke Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.
Menurut Kabareskrim Komjen Asep Safrudin, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan sepanjang 2025 hingga 2026 dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan tanpa kaitan dengan penegakan hukum, melanggar tata cara penyadapan dalam Perkap Nomor 5 Tahun 2010. Sasaran yang diduga disadap meliputi Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, hingga pengusaha. Pada Oktober 2026, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil sadapan. Perkara ini terungkap dari laporan seorang petugas internal pada 30 Oktober 2026. Penyidik telah memeriksa 13 saksi dan 5 ahli serta menyita 11 ponsel, satu iPad, dan empat flashdisk.
Pada hari yang sama dengan pemindahan itu, Kamis (5/11/2026), Bareskrim menetapkan tersangka keempat, Irjen Slamet Uliandi, yang sebelumnya diperiksa sebagai saksi. Slamet belum ditahan karena kondisi kesehatan pascastroke. Penetapan ini sudah diberitakan UlasPolitik sebelumnya.
Ketiganya disangkakan Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (ancaman maksimal 10 tahun penjara), Pasal 332 KUHP (maksimal 6 tahun), dan Pasal 32 ayat (1) UU ITE (maksimal 8 tahun).
Jalur kedua adalah etik. Anggota Polri tunduk pada kode etik profesi yang diatur dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022, diperiksa Propam, dan disidangkan KKEP. Sanksinya berjenjang, yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Irwasum Polri Komjen Asep Edi Suheri menyatakan pemeriksaan dijalankan Bareskrim dan Divpropam, dengan Irwasum mengawasi prosesnya agar profesional dan proporsional. Media lain melaporkan ketiga tersangka kini juga berhadapan dengan proses penegakan kode etik yang ditangani langsung Divisi Propam Polri.
Preseden: sidang etik bisa jalan sebelum vonis
Praktik di Polri menunjukkan sidang etik tidak harus menunggu putusan pidana. Contoh paling dikenal: Ferdy Sambo dijatuhi PTDH oleh KKEP pada 26 Agustus 2022, saat perkara pidananya belum diputus. Pada Oktober 2022, Irjen Teddy Minahasa juga diperiksa etiknya secara paralel dengan perkara narkoba. Ironisnya, pada Agustus 2022 di hadapan Komisi III DPR, Listyo Sigit sendiri berkomitmen menuntaskan sidang etik dalam 30 hari demi kepastian hukum bagi para terduga pelanggar.
Satu hal yang masih perlu dijernihkan adalah status Listyo. Ia menyatakan dirinya masih berstatus anggota aktif Polri meski sudah tidak menjabat Kapolri — dan karena itulah perkaranya ditangani Bareskrim. Sidang etik hanya relevan bagi yang masih anggota Polri, sehingga kejelasan status ini ikut menentukan jalannya KKEP untuknya. Dua tersangka lain, Ahrie Sonta dan Eko Hadi, masih bertugas di struktur Polri saat ditetapkan sebagai tersangka.
Kursi KSP dan ujian bagi Polri
Sehari setelah penetapan tersangka, Presiden Prabowo mencopot Listyo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu (4/11/2026). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan Keputusan Presiden tentang pemberhentian itu telah ditandatangani pada pagi hari yang sama, dan Presiden telah menginstruksikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengusut perkara ini secara objektif, tanpa ada yang ditutup-tutupi.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan motif penyadapan masih didalami penyidik, dan penyidik sejauh ini belum menggunakan pasal makar. Karena itu, dugaan penyadapan ini tidak boleh langsung disimpulkan sebagai rencana makar atau kudeta sebelum ada bukti.
Perlu ditegaskan: penetapan tersangka bukan vonis bersalah. Asas praduga tak bersalah berlaku untuk Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Sidang etik pun hanya menilai pelanggaran etik, bukan menggantikan pengadilan pidana.
Yang patut dipantau publik sekarang ada tiga: kapan Propam mengumumkan jadwal sidang KKEP, kapan berkas pidana dilimpahkan ke kejaksaan, dan siapa yang akan mengisi kursi KSP yang kini dijalankan pelaksana tugas. Cara Polri menangani perkara yang menyeret mantan pimpinannya sendiri akan menjadi ukuran nyata reformasi internal yang selama ini dijanjikan.
Sumber: CNN Indonesia, 6 November 2026 (laporan sidang etik; halaman CNN tidak dapat dibuka langsung, klaim ini diatribusikan ke laporan tersebut); metrotoday.id; keterangan Irwasum Polri Komjen Asep Edi Suheri; konferensi pers Bareskrim Polri 3 dan 5 November 2026.