Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Wali Kota Bekasi Mangkir, Minta Jadwal Ulang ke Kejagung

Tri Adhianto mangkir dari pemeriksaan Kejagung sebagai saksi kasus KSO migas dan minta jadwal ulang. Perkara ini diduga merugikan negara sekitar Rp2 triliun.

Oleh 17 NOV 2026 3 menit baca
Ilustrasi kursi saksi yang kosong di Kejaksaan Agung

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono tidak menghadiri pemeriksaan sebagai saksi di Kejaksaan Agung pada Selasa (17/11/2026). Ia mengajukan penjadwalan ulang melalui surat resmi, dan pemeriksaan dijadwalkan ulang pada pekan depan. “Yang bersangkutan untuk pemeriksaan hari ini tidak hadir,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna di Jakarta, Selasa. “Ada surat minta di-reschedule pemanggilan pekan depan,” katanya. Surat permohonan penundaan itu telah diterima meja penyidik sebelum jadwal pemeriksaan berlangsung. Tri sedianya diperiksa penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) di Gedung Bundar, Jakarta Selatan, sekitar pukul 10.00 WIB, sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola Kerja Sama Operasi (KSO) PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024.

Jadwal yang baru diumumkan sehari sebelumnya

Agenda pemeriksaan ini baru diumumkan Kejagung pada Senin (16/11/2026). Anang saat itu membenarkan Tri terjadwal diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Gedung Bundar. UlasPolitik memberitakan jadwal tersebut pada Senin malam — dan ketidakhadiran hari ini adalah perkembangan lanjutannya. Tri diperiksa sebagai saksi, bukan tersangka. Status itu penting ditegaskan: menjadi saksi berarti penyidik membutuhkan keterangannya, dan bukan bukti keterlibatan dalam tindak pidana. Asas praduga tak bersalah berlaku bagi semua pihak yang disebut dalam perkara ini.

Duduk perkara KSO migas Rp2 triliun

Perkara ini diperkirakan merugikan keuangan negara sekitar Rp2 triliun. Penyidik Jampidsus mengambil alih penyidikan dari Kejaksaan Negeri Bekasi. Perkara bermula dari kerja sama PT Migas Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP mengelola sumur minyak di wilayah Kota Bekasi. Menurut penyidik, dalam pelaksanaannya diduga terjadi penyimpangan — antara lain perusahaan mitra baru dibentuk, dan kerja sama berjalan tanpa izin DPRD serta tanpa melibatkan izin Kementerian ESDM. “Dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk, di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin DPRD, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua, dan tidak melibatkan juga izin Kementerian ESDM, itu diabaikan,” kata Anang. Penyidikan mengemuka setelah tim Jampidsus menggeledah enam lokasi pada 17 September 2026, antara lain Kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Bagian Hukum Setda, kantor PT Migas (Perseroda) Kota Bekasi, kantor mitra swasta Foster Oil & Energy Pte. Ltd. di Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Sejak itu penyidik memeriksa saksi dari berbagai sisi, termasuk pejabat Foster Oil dan Pertamina EP serta pejabat Pemkot Bekasi. Hingga Selasa (17/11/2026), Kejagung belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara ini.

Analisis: penundaan prosedural, sorotan tetap menyala

Meminta jadwal ulang lewat surat resmi adalah langkah prosedural yang biasa — saksi berhak mengajukan penjadwalan ulang, dan penyidik menerimanya. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan motif dari ketidakhadiran ini, dan alasan di balik surat Tri belum diungkap Kejagung. Namun secara politik, penundaan ini punya harga. Tri bukan pejabat biasa dalam perkara ini: sebagai wali kota, ia adalah kuasa pemilik modal (KPM) atas BUMD PT Migas Kota Bekasi — pihak yang semestinya mengawasi tata kelola perusahaan daerah itu. Semakin lama keterangannya tertunda, semakin lama pula sorotan publik tertuju pada Pemkot Bekasi. Ujian sesungguhnya ada pekan depan: apakah Tri memenuhi panggilan ulang itu, dan apakah Kejagung mengumumkan perkembangan penyidikan — termasuk soal penetapan tersangka — setelah mendengar keterangannya.

Sumber: Antara, “Kejagung: Wali Kota Bekasi tak hadiri pemeriksaan jadi saksi kasus KSO”, 17 November 2026 (dibaca langsung — ketidakhadiran, surat reschedule, Anang, pukul 10.00 WIB, konstruksi perkara, Rp2 triliun); Rakyat Bekasi, “Wali Kota Bekasi Minta Jadwal Ulang Pemeriksaan Kasus Korupsi Migas Rp2 Triliun”, 17 November 2026 (dibaca langsung — ketidakhadiran, surat resmi, surat diterima sebelum jadwal, Anang); Jawawa.id (dari detikcom), “Attorney-General’s Office Uncovers Alleged Corruption Causing Rp2 Trillion in State Losses; Bekasi Mayor to Be Questioned”, 17 November 2026 (teks terindeks pencarian — jadwal saksi, Anang: “We’ll wait and see”, pengambilalihan dari Kejari Bekasi). Latar: UlasPolitik post 1621 (jadwal pemeriksaan 16/11, enam lokasi penggeledahan 17/9, pemeriksaan saksi, KPM, Ketua DPC PDIP Kota Bekasi).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik